Kadis Perkim Minta Pasar Modern Diaudit | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kadis Perkim Minta Pasar Modern Diaudit

Kadis Perkim Minta Pasar Modern Diaudit
Foto Kadis Perkim Minta Pasar Modern Diaudit

BLANGPIDIE – Dinas Perumahan dan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim dan LH) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui Inspektorat untuk mengaudit pembangunan Pasar Modern Abdya.

Proyek yang menelan anggaran mencapai Rp 58,68 miliar itu dinilai banyak kejanggalan dan kesalahan baik secara pelaksanaan maupun secara teknis sehingga harus dilakukan audit khusus. Kepala Dinas Perkim dan LH Abdya Azhar Anis ST mengatakan surat audit khusus dengan nomor 600/1430/2017 itu telah dilayangkan pada 10 Agustus lalu kepada BPK-RI melalui Inspektorat Abdya.

“Ini perlu dilakukan karena beberapa surat yang kami layangkan, kami belum menemukan penjelasan secara sempurna, makanya kami meminta agar dilakukan audit khusus dengan melibatkan anggota BPK,” kata Azhar kepada Serambi kemarin. Azhar menyebutkan terkait realisasi keuangan proyek per 31 Desember 2016 mencapai 23 persen dan realisasi fisik hanya 16,9 persen, rekanan dinilai sudah melanggar UU Nomor 1/2014 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

“Makanya kita tanyakan dulu, sehingga kita salah langkah, terlebih pekerjaan ini kami terima dari Dinas Pekerjaan Umum pada Maret 2017,” terangnya. Selain itu, katanya, pihaknya juga mempertanyakan terkait pelaksanan proyek yang melampaui masa jabatan kepala daerah. Dalam kontrak diatur bahwa pekerjaan berakhir pada 20 Oktober 2017. Sedangkan masa jabatan bupati Abdya berakhir 13 Agustus 2017.

“Makanya kita pertanyakan, apakah kontrak tahun jamak yang melampaui masa jabatan bupati tersebut boleh dilakukan, karena ini melanggar Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Pasal 54,” sebutnya.

Menurut Azhar, hasil pantau tim pengawas pembangunan pasar modern Abdya tidak akan selesai tepat waktu, karenanya perlu diaudit. Pihak Inspektorat sejauh ini belum memberi jawaban terkait permintaan audit. “Kami menunggu sampai 17 Agustus 2017. Jika tidak ada balasan maka, wajib kita putus kontrak, guna menyelamatkan uang negara,” tegasnya.

Sementara itu terkait 35 tiang pancang yang dirobohkan, Azhar mengaku pihak rekanan telah memperbaiki kembali 35 tiang yang tidak masuk uji laboratorium K250 tersebut. “Tapi, kita juga akan menyurati Kementrian PU untuk melakukan uji lab, seluruh bangunan, mulai pondasi hingga tiang. Karena, tidak mungkin hanya tiang saja,” tegasnya.(c50) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id