Anggota DPR-RI Protes Proyek IPAL | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Anggota DPR-RI Protes Proyek IPAL

Anggota DPR-RI Protes Proyek IPAL
Foto Anggota DPR-RI Protes Proyek IPAL

* Usik Situs Sejarah

BANDA ACEH – Proyek instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Banda Aceh di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telah mengusik keberadaan situs sejarah Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Sebab beberapa batu nisan kuno telah dipindahkan dari lokasi awalnya, karena masuk ke area proyek itu.

Keberadaan proyek IPAL itupun mengundang protes dari anggota DPR RI asal Aceh, Khaidir dan Wakil Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh, Ramza Harli SE.

Sabtu (12/8) lalu kedua wakil rakyat itu meninjau langsung proyek IPAL yang berada di antara Gampong Jawa dan Gampong Pande. Khaidir menuturkan, saat ini beberapa batu nisan kuno telah berpindah posisi dari titik semula, akibat terkena proyek instalasi. Bahkan jika dilihat master-plan proyek itu, akan ada beberapa batu nisan kuno lagi yang harus dipindahkan.

Kawasan Gampong Pande merupakan lokasi bekas kerajaan Islam, yang menjadi cikal bakal berdirinya Kota Banda Aceh, serta menjadi titik nol Banda Aceh. Karena itu, Khaidir menyayangkan pelaksanaan proyek IPAL yang telah menganggu keberadaan situs sejarah. Seharusnya penyelamatkan situs sejarah menjadi prioritas utama pemerintah.

Ironisnya lagi, ungkap Khaidir, lokasi situs kerajaan Islam dengan berbagai batu nisan di dalamnya akan menjadi lokasi pembuangan limbah biologis (tinja). “Di situ merupakan makam raja-raja. Sangat disayangkan kalau dijadikan tempat pembuangan limbah,” ujarnya.

Sementara Ramza Harli mengatakan pembangunan Banda Aceh memang harus terus dipacu. Namun semestinya tidak mengabaikan keberadaan situs bersejarah. Justeru, katanya, pemerintah harus melakukan pemugaraan dan pelestarian agar tempat itu dapat dijadikan sebagai objek wisata sejarah.

Apalagi sejalan dengan visi misi pemerintah ke depan, yang ingin menjadikan Banda Aceh sebagai destinasi wisata. Ia juga menyayangkan sikap pihak terkait, karena saat perencanaan dan pelaksanaan proyek IPAL tidak mempertimbangkan keberadaan situs nisan kuno.

Dikatakan, IPAL merupakan proyek Kementerian PUPR melalui APBN senilai Rp 105 miliar, yang dikerjakan sejak 2015 hingga 2017. Ramza merincikan, pada 2015 dianggarkan Rp 15 miliar ditambah APBK banda aceh Rp 2,3 miliar, 2016 sebesar Rp 45 miliar dan 2017 sebesar 45 miliar sehingga totalnya Rp 107,3 miliar.

Untuk tahap awal, sebanyak 200 rumah di Peuniti akan terhubung ke IPAL melalui jaringan pipa untuk membuang limbah. Ramza meminta Wali Kota Banda Aceh dapat mempelajari kembali keberadaan pusat pengelohan limpah itu, dengan mempertimbangkan keberadaan situs sejarah yang menjadi cikal bakal Kota Banda Aceh. Kedua anggota legislatif itu menyarankan agar proyek IPAL tersebut direlokasi ke tempat lain.

Kepala Bappeda Banda Aceh, Ir Gusmeri MT mengatakan, pada saat proyek itu direncanakan memang tidak ada situs sejarah atau batu nisan yang masuk dalam master-plan. Namun ketika mulai pengerjaan, ditemukan beberapa batu nisan yang sudah tertanam di dalam tanah.

Kemudian, lanjutnya, oleh tokoh masyarakat dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh melakukan pemindahan makam itu ke lokasi lain. “Jadi batu nisan itu baru ditemukan pada saat penggalian untuk proyek IPAL,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dalam master-plan ke depan kawasan Gampong Pande itu memang akan dijadikan kawasan situs sejarah. Bahkan saat ini secara bertahap Pemko Banda Aceh mulai membebaskan lahan yang di dalamnya terdapat situs sejarah. Karena terkendala biaya maka pembebasan tidak bisa dilakukan serentak. (mun) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id