Penjajahan Sosial Rakyat Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Penjajahan Sosial Rakyat Aceh

Penjajahan Sosial Rakyat Aceh
Foto Penjajahan Sosial Rakyat Aceh

Oleh Tarmidinsyah Abubakar

PERGANTIAN pemimpin kepala daerah dalam pemerintahan di Aceh sudah berulangkali terjadi, di mana mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi, seperti; akademisi, birokrat dan politisi. Pergantian pemimpin, biasanya bagi rakyat di suatu daerah adalah sebuah harapan besar untuk perubahan. Demikian pula dalam konsep perubahan sosial, pergantian pemimpin adalah prasyarat untuk tahapan mewujudkan perubahan sosial.

Puluhan tahun rakyat Aceh didera konflik bersenjata dan tentu mengalami tekanan fisik dan mental dalam dinamika politik Nasional, di mana secara mental tentu rakyat Aceh mengalami pelemahan-pelemahan. Ibarat manusia yang disiksa dengan setrum listrik, kemudian diberi makanan yang bergizi beberapa saat sebelum disetrum kembali di masa berikutnya. Proses ini yang kemudian melemahkan sensivitas dan menyebabkan syaraf kita tidak berfungsi normal sebagaimana manusia di belahan bumi lain yang lebih maju.

Dampak ini dapat menyebabkan sebagian dari rakyat Aceh menjadi lemah dan bodoh. Sebagian lainnya dapat saja menjadi cerdas atau lebih cerdas dari mereka yang hidup normal di provinsi lain, bahkan mereka yang berdomisili di ibu kota negara Jakarta.

Bagi mereka yang berhasil keluar negeri tentu mengalami kehidupan yang kontras dengan sebagian besar masyarakat Aceh yang berada di tanah Aceh itu sendiri. Mereka yang berdomisili di Eropa didukung oleh ranah politik yang sangat demokratis, pola hidup modernis dengan segala kemudahan. Tentu hal ini menambah referensi dasar yang dapat menggali secara mendalam sisi-sisi gelapnya kehidupan di Aceh.

Mwmperhatikan sikap kita yang terlalu mudah dideteksi oleh orang lain, bahkan kita paling mudah diadu-domba dan terlalu mudah dihancurkan, karena teman kita sendiri yang dapat jadikan lawan sebagai alat politik pihak lain. Karena pangkat dan jabatan menjadi perebutan lintas warga, karena menyediakan berbagai fasilitas hidup yang istimewa yang dapat mengundang semua warga untuk menariknya.

Warga dan pemimpin kita pun akan melakukan segala cara untuk memperlihatkan dia hebat, dia melupakan sikapnya itu sebagai cerminan mentalitas dan moralitasnya yang menghalalkan berbagai cara.

Semangat feodalisme
Struktur kehidupan sosial di Aceh yang masih diwarnai semangat penjajah (feodalisme) menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan sosial. Oleh karena itu, jabatan dan organisasi dapat dimanfaatkan sebagai alat pecah-belah yang paling murah dan efektif untuk menghancurkan kehidupan rakyat Aceh. Di mana jabatan-jabatan dan istilah dalam organisasi tersebut menjadi alat penundukan manusia satu dengan manusia lainnya. Sebagai contoh Panglima-panglima, Abu-abu, Teungku-teungku adalah alat yang efektif dan spesifik untuk melemahkan kesetaraan dalam kehidupan rakyat Aceh.

Definisi feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosio-politik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dengan sebutan Panglima, Abu dan Teungku, maka seakan dibolehkan bagi dia untuk berbuat tanpa boleh ditanya dan tanpa pertanggungjawaban. Dengan kata lain ada hak imunitas atau kekebalan hukum secara tersirat bagi penyandang gelarnya dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Ketika pembangunan dijalankan oleh rezim demi rezim kehidupan rakyat tentu saja tidak pernah berubah. Karena begitu banyak “bengawan sosial” yang menguasai kehidupan rakyat Aceh secara keseluruhan. Apalagi kepala daerah yang terpilih terkadang sama sekali tidak paham dengan arah dan tujuan pembangunan rakyat itu sendiri.

Kemudian kita sering berkeluh bahwa kondisi kita saat ini bukan karena orang-orang bodoh di depan, tetapi orang-orang pandai yang berdiam diri. Selanjutnya juga sering kita dapatkan orang menyatakan bahwa ini jamannya orang-orang bodoh memimpin orang-orang pintar. Seterusnya kita juga sering mendengar rakyat Aceh sudah dijajah oleh pihak luar, kemudian dijajah oleh orang Aceh sendiri.

Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah sistem dan pola kehidupan kita memang sejatinya adalah pola penjajahan dan adu-domba yang sudah sangat mapan. Karena pengetahuan kita yang terbatas, maka kita tidak menyadari dan tidak tahu bagaimana mengubahnya. Siapakah yang memiliki kemampuan untuk merubah struktur sosial yang sudah begitu mapan tersebut? Karena itu, memimpin bukanlah sebatas strategi pemenangan perebutan kekuasaan jabatan kepala daerah, tetapi bagaimana seseorang yang langka dan berkarakter hadir sebagai tuntutan perubahan sosial yang terpuruk.

Barulah pemimpin itu dapat mempersatukan pemikiran dengan rakyat, bukan sebatas bergaya sebagai pemimpin yang sesungguhnya dia tidak paham melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jika hal langka tersebut dapat berjalan, barulah biaya untuk menjadi pemimpin tidak semahal kampanye sebagaimana yang kita lihat sekarang di berbagai ajang pilkada.

Tantangan demokrasi
Hal inilah yang menyebabkan demokrasi mendapat tantangan yang berat dalam kehidupan warga tradisional Aceh, karena demokrasi dapat menjadi alat untuk membebaskan sistem dan pola-pola kehidupan rakyat terjajah. Oleh karena itu, sesungguhnya dalam politik Aceh bila ada yang menolak demokrasi, maka sama dengan menolak rakyat Aceh untuk berubah. Karena demokrasilah yang dapat menghilangkan gelar-gelar yang menjadi “alat jajah” rakyat Aceh dan demokrasi, tentu akan mengganggu kemapanan yang memiliki gelar dimaksud.

Definisi demokrasi dalam pemerintahan adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi –baik secara langsung atau melalui perwakilan– dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum agar senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ketika demokrasi dapat dipahami oleh stakeholders dan rakyat, maka penerapannya dapat dilaksanakan secara lancar karena pemahaman ini sangat penting untuk menarik minat penyelenggara demi perubahan yang fundamental dalam sistem sosial. Namun bila satu di antaranya tidak memahami, maka penerapannya akan mengalami hambatan, apalagi salah dalam menafsirkan arti demokrasi, maka penerapan demokrasi hanya sebatas lips service yang justru meninggalkan kesan negatif terhadap demokrasi itu sendiri.

Satu faktor yang memungkinkan demokrasi dijalankan secara baik maka manusia yang terlibat di dalamnya haruslah bebas dari tekanan-tekanan yang membuka ruang sogok, yang berdampak menciderai demokrasi. Oleh karena itu, warga negara yang sudah menerapkan demokrasi secara benar adalah masyarakat di negara maju yang mandiri dan berjiwa enterpreneur.

Sementara di negara berkembang sebagaimana Indonesia penerapan demokrasi masih sebatas formalitas belum berlaku mendasar dalam ranah kehidupannya sehari-hari. Bagi masyarakat yang menerapkan demokrasi secara komprehensif, tentu cara pandangnya akan berbeda dan melihat kepemimpinan daerah dengan cara berbeda pula. Bahkan sebagian besar warga tradisional dapat saja menganggap hal tersebut dalam kacamata di balik.

Solusi penanganan
Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk merubah kondisi sosial semacam ini, tentu political will dari pemerintah mempengaruhi signifikan, berikutnya partai-partai politik dan kadernya memberi keteladanan dengan politik yang tidak haram. Hal ini apabila pemimpin pemerintahan memahami pentingnya pembangunan manusia yang sesungguhnya.

Saya juga memiliki pandangan yang optimis bahwa meski pemerintah dan stakeholder politik tidak berkemampuan untuk itu, maka hal ini tentu saja bisa dilakukan apabila timbul kesadaran rakyat untuk berubah dengan sendirinya karena apatis dan tidak percaya lagi kepada pemerintah dan stakeholder politik.

Tokoh-tokoh masyarakat yang berpikir jernih untuk masa depan rakyat, mengambil alih untuk memperbaiki keadaan baik secara tersembunyi maupun terbuka, di mana mereka dapat mempelajari dan melakukan aksi untuk memilih atau memboikot beberapa partai politik, serta menyokong partai politik yang dianggap mampu mengubah prilaku politik kekinian.

* Tarmidinsyah Abubakar, Inisiator Pendiri Partai Lokal Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM). Email: [email protected] (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id