Fakir Miskin di Aceh Bakal Dapat Tambahan Bantuan Hukum | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Fakir Miskin di Aceh Bakal Dapat Tambahan Bantuan Hukum

Fakir Miskin di Aceh Bakal Dapat Tambahan Bantuan Hukum
Foto Fakir Miskin di Aceh Bakal Dapat Tambahan Bantuan Hukum

BANDA ACEH – DPRA saat ini sedang menggodok dan menuntaskan pembahasan Qanun Bantuan Hukum Fakir Miskin di Aceh. Jika qanun ini selesai, dipastikan masyarakat Aceh yang tergolong fakir miskin bakal mendapat jasa tambahan bantuan hukum. Lahirnya qanun ini diharapkan mampu membuka akses masyarakat soal advokasi hukum.

Seperti diketahui, selama ini setiap warga miskin di Indonesia, termasuk di Aceh yang berperkara hukum memang mendapat bantuan hukum gratis dari Pemerintah Pusat. Di Aceh melalui Kanwilkumham Aceh yang dibayar ke setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menangani perkara warga miskin tersebut.

Karena itu, setiap warga miskin di Aceh yang berperkara hukum, silakan berkonsultasi dengan OBH yang sudah mendapat akreditasi tersebut dari Kanwil Kemenkumham Aceh.

Dua hari lalu, soal bantuan hukum gratis dari Pemerintah Aceh itu disampaikan Anggota Komisi I DPRA yang membidangi hukum, politik, pemerintahan, dan keamanan, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI, kepada Serambi usai melakukan pertemuan dengan Komisi A DPRD Lampung di Bandar Lampung.

“Dalam pertemuan ini kita juga bicarakan masalah perda bantuan hukum yang digagas Provinsi Lampung,” ujarnya melalui telepon seluler.

Ketua Fraksi PA DPRA ini mengungkapkan, qanun yang sedang digodok pihaknya sudah selesai proses konsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional ( BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam waktu dekat akan segera digelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan stakeholder terkait lainnya. “Selanjutnya akan kita paripurnakan. Ini merupakan salah satu qanun prioritas DPRA,” sebut Iskandar.

Ia mengungkapkan, dalam qanun itu, akan diatur kriteria dan standar fakir miskin yang akan mendapat bantuan hukum, baik dalam perkara litigasi (persidangan) maupun nonlitigasi (belum bersidang). Bantuan hukum itu sendiri, sambung Iskandar, akan diberikan melalui OBH atau advokat. “Teknisnya juga akan diatur dengan Biro Hukum Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Untuk memantapkan perampungan qanun pihaknya, kata Iskandar, juga sudah bertemu Kepala Badan Perencanaan Legislasi Badan Pembinaan Hukum Kemenkum HAM Tongam R Silaban SH. “Kami juga minta petunjuk supaya warga Aceh yang berada di luar seperti TKI di Malaysia yang mengalami problematika hukum dapat dibantu dengan jasa bantuan hukum ini. Dinamikanya akan berkembang lagi nanti saat RDPU, demikian papar Iskandar. (dan) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id