Tarif PDAM Naik? Semoga Pemko Banda Aceh Tahu Malu | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tarif PDAM Naik? Semoga Pemko Banda Aceh Tahu Malu

Tarif PDAM Naik? Semoga Pemko Banda Aceh Tahu Malu
Foto Tarif PDAM Naik? Semoga Pemko Banda Aceh Tahu Malu

ENTAH untuk maksud melihat reaksi publik atau memang serius akan diberlakukan, yang pasti berita bertema kenaikan tarif PDAM Tirta Daroy yang dilansir Harian Serambi Indonesia edisi Jumat, 11 Agustus 2017, tak urung memantik gumam sinis pelanggan “air bersih” di Kota Banda Aceh, termasuk saya.

Sebenarnya saya ingin sekali menulis “air bersih” produksi PDAM Tirta Daroy tanpa tanda kutip, tapi belum bisa karena faktanya air yang mengucur ke bak kamar mandi saya belum bisa dikatakan bersih. Maaf, masih keruh dan berlumpur.

Soal air keruh dan berlumpur itu sudah saya laporkan ke Pak Direktur PDAM Tirta Daroy, baik pada kesempatan ngopi bareng maupun ketika kami saling teleponan dalam urusan pertemanan.

Beliau juga pernah turunkan petugas ke rumah saya, melihat sekaligus mengambil foto warna air termasuk endapan lumpur di dasar bak.

Nah, terkait berita tentang kenaikan tarif PDAM Tirta Daroy –yang menginspirasi tulisan ini– tentu saja saya tidak dalam posisi setuju atau setuju.

Kalau saya tidak setuju (dan ketidaksetujuan saya itu ternyata disetujui oleh pemilik perusahaan) sungguh saya akan menjadi orang yang sangat berdosa kalau sampai PDAM Tirta Daroy bangkrut (ratusan karyawan dirumahkan) gara-gara tak menaikkan tarif air.

Lalu, bagaimana pula kalau saya memposisikan diri sebagai orang yang setuju? Ini lebih celaka lagi. Semua pelanggan, termasuk anak binik saya akan menghardik sambil bilang begini, “Pak Dewan saja menentang (kenaikan), pakon droen lagee ureueng mumang.”

Begitulah (imajinasi saya bermain). Tapi, sebagai pelanggan, saya juga berhak menyampaikan sesuatu.

Begini sajalah; di luar konteks naik atau tidak naik, yang sangat penting adalah bagaimana pemilik usaha (bukan pemilik bisnis) menanamkan pengertian kepada punggawa di PDAM bahwa yang mereka kawal bukan semata-samata bisnis oriented tapi ada tanggung jawab sosial di sana.

Katakanlah –seburuk-buruknya takdir– tak ada yang mampu membayar sepeserpun untuk PDAM, toh pemerintah tak boleh berhenti melayani, apalagi menyangkut kebutuhan dasar rakyat.

Bagi saya, dan tentu saja bagi kita semua para pelanggan PDAM Tirta Daroy, yang terpenting sekarang bukan membaca berita kenaikan tarif air tapi output produk yang berkualitas.

Ya paling tidak sesuai kualitas minimal yang dipersyaratkan. Setelah itu, adanya kepastian semua warga yang butuh air mendapatkan haknya, tak peduli walau ke ujung jaringan sekali pun.

Tentu muncul pertanyaan klasik, bagaimana perusahaan mau meningkatkan pelayanan kalau nggak ada modal (uang). Bayar listrik pakai apa, operasional pakai apa, gaji karyawan pakai apa, dan lain-lain.

Apalagi menurut Pak Direktur PDAM Tirta Daroy, sudah lumayan lama tidak dilakukan kenaikan tarif, hingga semuanya sudah tidak sesuai lagi.

Kalau argumennya hanya sampai di situ, maka kesimpulan yang bisa ditarik oleh masyarakat adalah seolah-olah peningkatan layanan hanya bisa dilakukan dengan kenaikan tarif.

Padahal fakta mencatat, rasa-rasanya belum pernah terjadi –khususnya di PDAM Tirta Daroy– adanya perubahan yang signifikan pasca-penyesuaian tarif. Cobalah kita ingat-ingat, pernah nggak.

Itu artinya, kenaikan tarif belum menjamin membaiknya pelayanan. Sudah saatnya kebijakan tidak populer tersebut diganti, misalnya dengan perbaikan kinerja.

Rakyat (pelanggan) akan membayar kinerja berbasis profesionalitas itu tanpa tawar menawar. Memang, ada harga yang harus dibayar untuk peningkatan kinerja.

Nah, sambil menunggu perusahaan stabil, di sinilah peran user (pemilik perusahaan) untuk agak bersakit-sakit disebabkan harus menyuntik dana (subsidi).

Perlu juga diingat, bukan hanya subsidi untuk belanja operasional tetapi belanja membenahi orang-orang yang ada di perusahaan supaya mereka bisa bekerja profesional, tidak bermental maling.

Subsidi tidak haram, malah lebih baik ketimbang membebani rakyat untuk menutup kerugiaan perusahaan.

Subsidi harus diartikan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menalangi dalam jangka waktu tertentu yang targetnya jelas; menyehatkan perusahaan, memuaskan pelanggan.

Solusi subsidi sebenarnya bukan solusi smart, apalagi PDAM Tirta Daroy bukan perusahaan kemarin sore. Harusnya sudah tidak perlu lagi disusui.

Tapi fakta mempertontonkan sebaliknya, kalau tarif tidak dinaikkan bisa-bisa PDAM Tirta Daroy akan collapse. Setidaknya begitulah penggambaran yang mencuat dari pemberitaan kemarin.

Menurut saya, kalau pun keputusan mensubsidi terpaksa dilakukan atau keputusan menaikkan tarif tetap dianggap sebagai satu-satunya langkah penyelamatan, maka Pemko Banda Aceh harus menetapkan syarat yang sangat mengikat dengan orang-orang yang mengendalikan perusahaan.

Harus ada komitmen tertulis untuk mencapai target tertentu dalam waktu tertentu. Jangan pernah lupa memberi reward kalau target tercapai dan tak segan-segan pula menjatuhkan sanksi jika mereka gagal.

Pemikiran yang saya sampaikan bisa jadi tidak secerdas yang diharapkan. Tapi pemikiran begini, menurut saya masih lebih baik ketimbang bicara kenaikan tarif air di tengah masih banyaknya hujatan. Itu bodoh dan memalukan.

* M Tarif PDAM Naik? Semoga Pemko Banda Aceh Tahu Malu adalah warga Kota Banda Aceh. Saat ini menjabat Waredpel Harian Serambi Indonesia, juga Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Aceh.

KUPI BEUNGOH ADALAH RUBRIK OPINI PEMBACA URI.co.id. SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNG JAWAB PENULIS. (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id