Polisi Usut Kasus Keluarga Camat Terima Bantuan Rumah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Polisi Usut Kasus Keluarga Camat Terima Bantuan Rumah

Polisi Usut Kasus Keluarga Camat Terima Bantuan Rumah
Foto Polisi Usut Kasus Keluarga Camat Terima Bantuan Rumah

SUKA MAKMUE – Aparat kepolisian di Nagan Raya mulai mengusut kasus dugaan penyelewengan bantuan rumah warga miskin di Desa Mon Dua, Kecamatan Tripa Makmur. Kasus ini diduga melibatkan keluarga dan anak kandung Camat Tripa Makmur, Nasruddin.

Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi SH MH kepada Serambi Kamis (10/8) mengatakan, hingga kemarin pihaknya sudah meminta keterangan pihak terkait dugaan penyelewengan rumah bantuan tersebut. “Yang sudah kita periksa baru staf Setcam Tripa Makmur, khususnya yang mengetahui proses verifikasi rumah bantuan ini,” kata Mirwazi.

Menurut Kapolres, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya dugaan penyelewengan rumah bantuan bagi masyarakat miskin.

Diberitakan harian ini kemarin, berdasarkan penelusuran Serambi sepanjang Rabu (9/8), sejumlah sumber terpercaya di Desa Mon Dua, Kecamatan Tripa Makmur, menyebutkan bahwa rumah bantuan yang selama ini disalurkan oleh pemerintah daerah hanya diterima oleh sejumlah anggota keluarga Camat Tripa Makmur, Nasruddin SPd, sejak tahun 2013.

Kapolres mengatakan, dalam penyelidikan ini polisi akan memastikan apakah penyaluran rumah bantuan tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, atau ada tindakan yang menyalahi aturan. “Masih kita periksa beberapa orang, yang pasti akan ada sejumlah pihak yang akan kita mintai keterangan dalam kasus ini,” tambahnya.

Mirwazi menambahkan, jika penyidik menemukan unsur penyelewengan, maka akan diproses semua pihak yang terlibat. Namun apabila penyaluran rumah bantuan tersebut sudah sesuai prosedur dan warga yang mendapatkan bantuan ini mengajukann proposal sesuai aturan, maka kasus ini akan dihentikan penyelidikannya. “Kita lihat dulu bagaimana hasilnya nanti. Intinya pemeriksaan akan terus kita lakukan,” tegas Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani berpendapat, pengusulan mekanisme untuk rumah duafa harus diubah. Tidak hanya dengan proposal tertulis, tapi lebih baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah dapat melakukan survei secara langsung ke lapangan, baru kemudian diberikan bantuan kepada yang berhak.

Pernyataan tersebut disampaikan Askhalani saat menjadi narasumber tamu via telepon dalam program cakrawala Radio Serambi FM edisi Kamis, 10 Agustus 2017. Cakrawala ini dengan topik Salam Serambi berjudul ‘Ini Soal Rumah Bantuan untuk Menantu Camat’, menghadirkan narasumber internal, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia Bukhari M Ali, dipandu host Vheya Artega.

“Karena ini memasuki fase transisi pemerintah baru dengan harapan bahwa kebutuhan publik itu harus terpenuhi. Kita berharap pemerintah baru di bawah Irwandi-Nova dapat melakukan mekanisme yang berbeda tentang pengusulan untuk mendapatkan bantuan rumah duafa,” harapnya.

Menurut Askhalani, pengusulan mekanisme rumah duafa harus diubah karena penerima rumah duafa yang notabenenya warga miskin, tentu tidak dapat membuat proposal tertulis. Sehingga sebaiknya ada tim yang secara langsung melakukan survei ke lapangan.

“Saya ingin membandingkan apakah mungkin orang miskin kemudian orang jompo, duafa, atau ibu-ibu yang suaminya meninggal bisa mengurus proposal? Untuk biaya hidup saja mereka tidak mampu. Sejak dulu menurut kita konsep menggunakan proposal itu tidak efektif untuk menilai seseorang layak atau tidak diberikan bantuan,” kata Askhalani.

Dikatakan, hampir setiap tahun Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menganggarkan anggaran untuk membangun rumah duafa. Namun faktanya , kata Askhalani, kasus seperti yang terjadi di Nagan Raya juga sering ditemui di tempat lain, di mana pembangunan rumah duafa diproritaskan untuk kolega, serta kelompok-kelompok yang prosaat pemilukada.

“Apabila mengandalkan dari segi pengusulan proposal, maka akan ada kasus demi kasus lainnya, dan muncul lagi di tahun berikutnya. Jadi lebih bagus ini harus diputuskan mata rantainya,” sebutnya.

Terkait pemberian rumah bantuan kepada keluarga camat, Askhalani menyampaikan apabila dilihat dari segi etika dan ia juga merupakan pejabat publik maka dalam konotasi tidak negatif atau positive thinking tidak boleh diberikan kepada keluarga yang bersangkutan.

“Dari sudut mana kemudian dapat dipakai analisisnya bahwa keluarga yang memiliki konflik kepentingan boleh mendapatkan bantuan, walaupun dalam keadaan tertentu misalnya verifikasi itu menunjukkan keluarganya lebih layak. Kami menemukan ada satu indikator yang dipakai itu lebih mendahulukan kepentingan keluarga di atas kepentingan publik,” demikian Askhalani.(edi/una) (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id