Resmikan Gedung LPI, Zaini Dihadiahi KTP | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Resmikan Gedung LPI, Zaini Dihadiahi KTP

  • Reporter:
  • Senin, Maret 21, 2016
Foto Resmikan Gedung LPI, Zaini Dihadiahi KTP

MEUREUDU – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, Minggu (20/3), meresmikan gedung Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Nurul Rahmah, di Buket Teungoh, Kecamatan Jangka Buya, Pidie Jaya.

Ada peristiwa menarik, dimana saat acara peresmian tersebut berlangsung, Gubernur dihadiahi ribuan kartu tanda penduduk (KTP) dari warga Kecamatan Jangka Buya dan Trienggadeng.

Mendapat serahan KTP dari warga Pijay, Zaini langsung sumringah. Apalagi ia memang sudah memastikan akan maju lagi melalui jalur independen dalam pilkada mendatang.

Menurut Zaini, jalur partai, baik lokal maupun nasional, tidak sesuai dengan misinya untuk melanjutkan program-program yang telah ia jalankan pada periode ini.

“Partai yang menaung saya sekarang sudah melenceng dari aturan yang sebelumnya pernah disepakati, maka saya memilih melalui jalur independen,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat dan relawan sangat penting untuk bersama-sama mengumpulkan KTP dukungan sebagai syarat untuk maju melalui jalur independen.

Sebab, lanjut Zaini, untuk maju melalui jalur independen diperlukan minimal 160.000 KTP. “Saya sangat terharu dengan bantuan keikhlasan masyarakat Pidie jaya yang telah mendukung saya melalui ribuan KTP ini,” ucap Bakal Calon Gubernur incumbent ini.

Selain itu, di hadapan para pengurus pesantren dan santri, Gubernur Zaini juga menyinggung bahwa pendidikan dayah terpadu akan tetap menjadi perhatian khusus Pemerintah Aceh, baik melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) maupun SKPA lain yang terkait.

“Penguatan pendidikan Islam menjadi fokus perhatian Pemerintah Aceh. Alhamdulillah jumlah santri yang belajar di dayah dan pesantren terus meningkat,” jelasnya.

Dalam nkesempatan tersebut, Gubernur Zaini Abdullah juga menyampaikan bahwa sejarah tentang proses perdamaian Aceh, mulai dari perjanjian damai MoU Helsinki hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), akan masuk dalam kurikulum pendidikan Provinsi Aceh.

Menurutnya, sejarah tentang konflik yang hampir setengah abad melanda Aceh dan akhirnya selesai dengan semangat perdamaian, perlu diceritakan kepada generasi yang akan datang untuk membangkitkan kesadaran mereka akan pentingnya memelihara perdamaian bagi keberlangsungan pembangunan di Aceh.

“Anak cucu kita harus sadar bahwa proses perdamaian Aceh termasuk peristiwa penting yang diakui oleh dunia internasional,” ujar Gubernur.

Pengakuan tersebut dibuktikan dengan diberikannya Nobel Perdamaian kepada mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, atas peran dan keterlibatannya dalam proses perundingan perjanjian damai MoU Helsinki.

Gubernur Zaini mengatakan, sejarah Aceh yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nanti bukan saja berkaitan dengan konflik dan perdamaian, akan tetapi juga mencakup peran Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan pada awal pendirian Republik Indonesia (RI).(c43) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id