Demokrasi Minim Konstruksi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Demokrasi Minim Konstruksi

Demokrasi Minim Konstruksi
Foto Demokrasi Minim Konstruksi

Oleh Ziad Farhad

“Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik ; sedangkan sejarah tentang demokrasi itu sendiri membingungkan.”

PERNYATAAN yang disampaikan David Held, pakar politik yang sering mengulas persoalan dinamika demokrasi dengan segala bentuknya, memang memiliki relevansi di tengah gaduhnya politik Indonesia yang cenderung semakin liar akhir-akhir ini. Artikulasi politik dalam bentuk liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, dianggap telah “mengganggu” agenda demokrasi yang telah dibangun 19 tahun pascareformasi.

Sejarah tentang demokrasi memang telah menunjukkan bahwa jalan demokrasi yang “terlanjur” kita pilih bukanlah sebuah sistem yang hadir dengan sebuah buku petunjuk dan dapat diimplementasi dan beradaptasi dengan “ekologi” apa pun. Demokrasi adalah sebuah pantha rei, “seperti air yang mengalir”, sebuah adagium yang dipopulerkan Heraclitus, filosof Yunani kuno yang hidup jauh sebelum Socrates. Namun demikian, segala sesuatunya bermuara pada satu tujuan paling dasar, yaitu menciptakan kesejahteraan umat manusia (rakyat): bonum commune communitatis (kesejahteraan rakyat secara umum), bukan sebalikya, bonum commune hominis (kesejahteraan untuk kepentingan individual saja).

Sebagai bangsa plural dengan populasi 252 juta jiwa, tantangan kehidupan bernegara yang dihadapi Indonesia memang lebih kompleks. Pascareformasi 1998, demokrasi di Indonesia sebagai sebuah sistem bernegara dihadapkan pada dua tantangan besar, yaitu pada perspektif konstruksi ekonomi dan konstruksi politik.

Konstruksi ekonomi
Dalam konstruksi ekonomi, rilis World Bank menyebutkan, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan ekonomi terbesar ke-10 berdasarkan paritas daya beli, dan merupakan anggota G-20. Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan lebih dari setengahnya sejak 1999. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan telah turun menjadi 10,64%, lebih rendah dibandingkan September dan Maret 2016 yang masing-masing 10,70% dan 10,86%.

Namun di sisi lain, penelitian Oxfam dan Infid (International NGO Forum on Indonesia Development) beberapa waktu lalu yang menyebutkan, Indonesia sebagai negara yang berpredikat terburuk keenam dunia menjadi catatan penting. Selama dua dekade terakhir, ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok yang lain di Indonesia mengalami peningkatan yang lebih cepat dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Tak hanya itu, laporan tersebut juga mencatat kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

Sementara itu laporan lembaga keuangan Credit Suisse 2016 menyampaikan bahwa 1% penduduk terkaya Indonesia menguasai 49,3% kekayaan Nasional dan 10% penduduk terkaya menguasai 75,7% kekayaan Nasional. Berbanding lurus dengan hal tersebut, data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per April 2017 menyebutkan, sekitar 57,6% total simpanan yang ada di perbankan Indonesia dikuasai oleh sekitar 0,12% masyarakat terkaya Indonesia.

Rilis BPS pun melansir pendapatan perkapita Indonesia pada 2016 adalah 3.605 dollar AS. Jika merujuk Zakaria (2003), berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara-negara dengan penghasilan perkapita 1.500 dollar AS, yang dihitung berdasarkan PPP (purchasing power parity), mempunyai harapan hidup hanya 8 tahun. Sedangkan pada tingkat pendapatan per kapita 1.500-3.000 dollar AS, demokrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun.

Pada penghasilan per kapita di atas 6.000 dollar AS daya hidup demokrasi jauh lebih besar dengan probabilitas kegagalannya hanya 1/500. Titik kritis keberhasilan demokrasi suatu negara akan berada pada kisaran 6.600 dollar AS. Dengan capaian pendapatan per kapita Indonesia sebesar 3.605 dollar AS pada 2016, maka saat ini Indonesia belum berada dalam kondisi ideal bagi keberhasilan demokrasi dalam praksis ekonomi.

Konstruksi politik
Dalam perspektif politik, tatanan sistem bernegara Indonesia dihadapkan pada sebuah realitas yang tak kalah rumit. Scott Mainwaring dalam Presidensialism, Multy Party Systems, and Democracy: The Dificult Equation menyatakan, presidensialisme menjadi masalah jika berkombinasi dengan sistem multipartai. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Dari cross national survey-nya terhadap 31 negara yang telah stabil demokrasinya, yaitu negara-negara yang mampu mempertahankan demokrasinya sejak 1967 hingga 1992, Mainwaring menemukan sebuah realitas: semua negara yang menganut presidensialisme dan berhasil mempertahankan demokrasi ternyata menganut sistem dwipartai. Dan bukan multipartai, seperti yang terjadi di Indonesia.

Presidensialisme, disebutnya tidak otomatis menghambat kinerja dan stabilitas demokrasi di suatu Negara. Namun, perpaduan presidensialisme dengan multipartai akan menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan dan cenderung melahirkan presiden minoritas (minority president) dan pemerintahan yang terbelah (divided government), yaitu presiden yang hanya mendapatkan dukungan minoritas di parlemen.

Tesis ini diperkuat oleh Juan Liz dan Arturo Velenzuela yang meragukan sistem presidensial dengan sistem multipartai dapat mendorong demokratisasi; sistem presidensial cenderung melahirkan konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif, yang pada gilirannya menghadirkan demokrasi yang tidak stabil (Hanta Yudha, 2010).

Pengalaman di Negara-negara Amerika Latin pun menunjukkan, perpaduan sistem presidensial dan multipartai dianggap telah mengalami kegagalan dan malah menciptakan demokrasi yang labil.

Indonesia dan negara-negara di Amerika latin jelas berbeda. Namun, tesis tersebut setidaknya memiiki korelasi terhadap realitas demokrasi yang terjadi di Indonesia pascalahirnya UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pada akhirnya, UU itu pun menjadi sebuah paradoks; dipaksakan bersanding dengan sistem multipartai. Kedaulatan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat cenderung tergerus oleh kekuasaan legislatif. Walhasil, kekuatan koalisi pemerintahan yang terjadi di Indonesia pascareformasi selalu melahirkan konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif.

Lahirnya UU Pemilu pascarapat paripurna yang melahirkan presidential treshold 20-25% menjadi cerminan atas realitas; bagaimana eksekutif dan legislatif lagi-lagi akan terperangkap pada pusaran conflict of interset dalam setiap kebijakannya. Pun begitu terhadap penerbitan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kekhawatiran koalisi partai politik yang dibangun akan berujung pada politik transaksional, kiranya tidaklah berlebihan. Saat ini, demokrasi lagi-lagi dihadapkan pada sebuah pertaruhan di tengah konstruksi ekonomi yang rapuh di lapisan bawah dan politik yang gaduh di level atas aparatur negara.

Dari sejumlah pengalaman empiris, tampaknya agenda besar reformasi yang dideklarasikan 19 tahun lalu untuk membangun demokrasi masih jauh dari harapan Soekarno dalam satu pidatonya yaitu sebuah demokrasi permusyawaratan yang memberi hidup. Politiek-Economische yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

Jika demokrasi adalah sebuah pantha rei, barangkali saat ini kita sedang berada dalam sebuah muara yang riak, tetapi dalam dan menghanyutkan.

* Ziad Farhad, S.P., M.M., peminat masalah ekonomi dan politik, alumnus pascasarjana Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id