Aceh Butuh 3.072 PNS Baru | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Aceh Butuh 3.072 PNS Baru

Aceh Butuh 3.072 PNS Baru
Foto Aceh Butuh 3.072 PNS Baru

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Dermawan MM, mengatakan, Aceh saat ini membutuhkan 3.072 pegawai negeri sipil (PNS) baru untuk ditempatkan di lingkungan Pemerintahan Aceh. Kebutuhan tersebut sudah disampaikan Sekda Aceh kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

“Harapan kami, kiranya Bapak Menteri mau menyetujuinya agar kinerja Pemerintahan Aceh dapat lebih optimal,” kata Sekda di depan perwakilan Kementerian PAN-RB saat membuka kegiatan penguatan program Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup pemerintah se-Aceh, di Aula Serbaguna Setda Aceh, Selasa (8/8).

Penambahan CPNS tersebut, kata Sekda, untuk menjalankan berbagai kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permintaan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Menteri PAN-RB Nomor B/231/2017 perihal penyusunan kebutuhan PNS pada instansi pemerintah tahun 2017. “Merujuk kepada kebijakan tersebut, maka Pemerintah Aceh kemudian mengirim surat terkait kebutuhan PNS di lingkup Pemerintahan Aceh,” sebutnya.

Para pegawai negeri tersebut akan direkrut untuk mengisi tenaga perhubungan sebanyak 42 orang, tenaga pendidikan, terdiri atas guru SMK, SMA, dan SLB sebanyak 2.012 orang, tenaga bidang pertambangan dan energi 48 orang, tenaga bidang infrastrukrur sebanyak 17 orang, dan tenaga kesehatan 963 orang.

Sekda berharap, Menteri PAN-RB menyetujui hal itu, sehingga kinerja Pemerintah Aceh bisa menjadi lebih baik dan optimal di masa yang akan datang. “Pemerintah Aceh sudah mengusul formasi yang kita butuhkan itu, saat ini sedang kita tunggu persetujuan dari pusat,” tambah Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh, Mulyadi Nurdin Lc MH.

Kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) kemarin, diadakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, guna mewujudkan good governance dan clean goverment. Dari evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB pada tahun 2016 terhadap pemerintahan di kabupaten/kota seluruh Aceh, terlihat bahwa penerapan SAKIP belum cukup baik.

Karena itu, kata Sekda, Pemerintah Aceh butuh pendampingan yang lebih intensif dari Kementerian PAN-RB untuk berbagai pembenahan bagi penguatan sistem AKIP di Aceh.

“Harapan kami, di tahun-tahun mendatang, sejumlah pemerintah kabupaten/kota sudah ada yang mendapatkan penilaian B dalam implementasi SAKIP ini. Atau setidaknya bisa menyamai prestasi Pemerintah Aceh yang tahun 2016 telah mendapat nilai 60,50 atau kategori B (Baik).

Apalagi cita-cita tersebut sejalan dengan visi Pemerintahan Aceh yang baru, yaitu lebih menekankan pada terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui Pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani. “Untuk itu, dukungan menteri sangat kami harapkan, sehingga sistem pemerintahan di Aceh berjalan lebih bersih, adil, transparan, dan bebas dari KKN,” kata Sekda Dermawan.

Kegiatan penguatan Program SAKIP di lingkup Pemerintah se-Aceh itu turut diikuti sejumlah kepala SKPA lainnya. Sedangkan dari Kementerian PAN-RB hadir Deputi Akuntabilitas dan RB, Yusuf Ateh, Deputi Pelayanan Publik, Prof Diah Natalisa, Inspektur, Karo SDM dan Umum, Edy Syahputra, Karo Hukip, Herman Suryatman, Asdep di Kedeputian SDM Aparatur, Bambang, serta staf humas dan protokol. (dan) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id