DPRA akan Surati Presiden dan DPR RI | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA akan Surati Presiden dan DPR RI

DPRA akan Surati Presiden dan DPR RI
Foto DPRA akan Surati Presiden dan DPR RI

* Terkait Pencabutan Dua Pasal UUPA

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin menyatakan akan menyurati Presiden dan DPR RI terkait pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA melalui Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan. Muhar meminta Presiden dan DPR RI mengembalikan dua pasal tersebut seperti sediakala.

“Saya pikir kita perlu berjumpa dengan Presiden, kemudian perlu kita lakukan audiensi dengan Pimpinan DPR RI, bila perlu dengan Pimpinan Pansus RUU Pemilu,” kata Muhar seusai menerima kunjungan anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma dikediamannya di kawasan Blangpadang, Banda Aceh, Selasa (8/8).

Ia menyatakan bahwa sikap bersama ini harus disambut positif oleh semua kalangan untuk meyakinkan Presiden dan DPR RI agar dua pasal yang dicabut harus dikembalikan lagi dalam UUPA. Sebab, UUPA ada sebagai bentuk kompensasi perang sehingga tidak boleh dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Pusat.

Dia menjelaskan, pencabutan pasal yang mengatur tentang kedudukan KIP Aceh dan Panwaslih Aceh tidak pernah dikonsultasikan dengan DPRA dan melanggar aturan. Padahal Pasal 269 ayat (3) UUPA menyebutkan, dalam hal ada rencana perubahan undang-undang, harus dilakukan terlebih dahulu konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA.

“Surat ini akan disampaikan sesegera mungkin karena saat ini masih dalam perbaikan sedikit lagi. Dalam konteks Aceh harus terlebih dahulu dilakukan konsolidasi dengan Pemerintah Aceh. Sungguhpun undang-undang yang bersifat umum berlaku, dalam konteks Aceh pemerintah harus melihat bahwa Aceh punya lex spesialis atau undang-undang khusus,” katanya.

Namun apabila Pemerintah Pusat tetap bersikukuh untuk menggunakan UU Pemilu tersebut, Muhar mengatakan bahwa Pemerintah Aceh tetap menolak menggunakan undang-undang tersebut dan akan menggunakan UUPA sebagai pedoman penyelenggaraan Pilkada di Aceh. “Kita tetap menolak, tidak ada nego-nego,” tegasnya.

Politisi Partai Aceh ini juga menyampaikan bahwa menyikapi persoalan pencabutan dua pasal dalam UUPA ini harus diselesaikan dengan cara duduk bersama antara anggota DPR RI asal Aceh, senator Aceh, DPRA, dan Gubernur Aceh. Para pihak, katanya, tidak bisa jalan sendiri-sendiri dengan mengeluarkan berbagai komentar. “Terkait pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 saya pikir perlu kita lakukan evaluasi ke depan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, konektivitas atau sinergisitas antara DPR RI dengan DPRA dan Gubernur Aceh perlu dilakukan untuk menyelamatkan marwah dari UUPA itu sendiri,” kata Ketua DPRA.

Muharuddin mengaku bahwa dicabutnya dua pasal dalam UUPA melalui UU Pemilu akibat dari lemahnya kontrol perwakilan Aceh di Jakarta. Tetapi, yang sudah terjadi, kata Muhar, biarlah berlalu dan menjadi pelajaran untuk ke depan.

“Yang perlu kita lakukan sekarang marilah kita lakukan konsolidasi internal antara DPR RI asal Aceh, DPRA, dan Gubernur Aceh juga anggota DPD asal Aceh untuk kita buat komitmen bersama atau pernyataan bersama, apa langkah yang harus kita ambil dalam penyelamatan UUPA agar tidak dicabut lagi ke depan,” pungkasnya.

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma juga menyampaikan akan memfasilitasi pertemuan bersama itu mengingat selama ini tidak ada reaksi dari Ketua Forum Bersama (Forbes), Prof Bachtiar Ali. “Kita akan coba mediasi ini termasuk kita minta masukan dari Pak Ketua (DPRA) bagaimana kita menyikapi masalah ini sebelum UU Pemilu dilembarnegarakan,” katanya.

Persoalan Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan oleh Gubernur Zaini Abdullah pada 25 Maret 2013, hingga kini statusnya masih mengambang karena belum ada restu dari Pemerintah Pusat.

Tetapi, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, mengatakan, persoalan bendera hanya menunggu sikap tegas Gubernur Aceh untuk memerintahkan pengibarannya melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

“Persoalan bendera tinggal ketegasan Pemerintah Aceh. Kalau ia (Gubernur Aceh) ingin mengeluarkan Pergub terhadap qanun yang sudah kita sahkan, maka bendera bisa dikibarkan. Persoalannya berani tidak Pemerintah Aceh mengeluarkan Pergub itu,” katanya seusai menerima silaturahmi anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, dikediamannya di kawasan Blangpadang, Banda Aceh, kemarin.

Persoalan bendera ini menjadi salah satu bahan pembicaraan Muharuddin dengan Haji Uma selain persoalan pencabutan dua pasal dalam UUPA melalui UU Pemilu. Kepada Muharuddin, Haji Uma menanyakan perkembangan terkini soal Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang sudah lama tidak lagi menjadi perbincangan. “Sejauh mana perkembangan bendera sekarang?” kata Haji Uma.

Muharuddin menyatakan, pihaknya telah bertemu dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla untuk membahas masalah bendera. Pada prinsipnya, pemerintah tidak keberatan dengan bendera asalkan tidak menyerupai bendera GAM. “Sebenarnya, begitu damai itu bukan lagi bendera GAM. Dalam qanun itu bukan lagi bendera GAM. Bahkan kita sudah lakukan focus group discussion (FGD) untuk jaring pendapat,” katanya.

Sebenarnya, jelas Muhar, persoalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh ditingkat DPRA sudah selesai setelah 60 hari tidak direspons Kemendagri saat dikonsultasikan. Secara aturan, apabila 60 hari tidak ada respons, dengan sendirinya qanun itu menjadi sah. “Kalau hari ini Gubernur berani mengeluarkan Pergub, SKPA tinggal mengibarkannya. Hari ini pemerintah berani tidak?” tantangnya.

Politisi Partai Aceh ini menegaskan, Pemerintah Aceh tidak bisa telalu lama menghabiskan energi dengan persoalan bendera setiap tahunnya. Gubernur harus bersikap, apakah ingin mengubah bentuk bendera atau tetap mempertahankan bentuk dasarnya. “Ini yang tidak dilakukan Gubernur sebelumnya, (Zaini Abdullah). Sekarang kita kembalikan kepada Gubernur baru, apakah berani mengeksekusinya?” kata dia.

Kalaupun bentuk bendera Aceh mau diubah sebagaimana permintaan pusat, maka kata Muharuddin, ini harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya Gubernur dan DPRA saja. “Tapi semua stakeholder di Aceh setuju untuk diubah sedikit jika ingin mengakhiri polemik, tetapi jika kita ingin pertahankan, ya semua stakeholder harus satu bahasa. Begitupun, saya minta kepada semua pihak untuk menahan diri dulu sebelum qanun ini berlaku,” ucap Muharuddin.(mas) (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id