Tim Aceh Malaka Tagih Janji Pemkab | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tim Aceh Malaka Tagih Janji Pemkab

Tim Aceh Malaka Tagih Janji Pemkab
Foto Tim Aceh Malaka Tagih Janji Pemkab

LHOKSEUMAWE – Panitia Persiapan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Aceh Malaka mendesak Pemkab Aceh Utara segera merealisasikan janjinya mengeluarkan semua surat keputusan (SK) untuk pengurusan pemekaran kabupaten tersebut. Desakan itu disampaikan tim dalam rangka menyahuti aspirasi masyarakat.

Sebab, dari tujuh SK yang dijanjikan Sekdakab Aceh Utara, Abdul Aziz dalam pertemuan dengan panitia persiapan pemekaran Aceh Malaka pada Mei 2017, baru satu SK dikeluarkan Pemkab yaitu SK panitia pemekaran. Sedangkan enam SK lainnya sampai sekarang belum dikeluarkan

Hal tersebut disampaikan Ketua Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM) yang juga anggota Panitia Pemekaran Aceh Malaka, Muslim Syamsuddin dalam konferensi pers, di Corner Coffe, Lhokseumawe, Selasa (8/8). “Pemkab pernah berjanji akan membentuk tim kecil paling telat sepekan untuk menyelesaikan administrasi pemekaran. Tapi, hingga kini belum selesai juga,” katanya.

Menurut Muslim, janji tersebut disampaikan Sekdakab Aceh Utara, Abdul Azis pada pertemuan dengan panitia persiapan pemekaran di Mess DPRK di Lhokseumawe, 29 Mei 2017. Saat itu juga hadir Asisten III, Anwar Adlin, Kabag Pemerintahan, Dr A Murtala, Kabag Humas, Teuku Nadirsyah, serta anggota DPRK yaitu Junaidi, Fauzi, Safianuddin, Zainuddin, dan Muhammad Wali.

Sejak saat itu sampai sekarang, lanjut Muslim, belum ada realisasi apapun dari Pemkab Aceh Utara. Bahkan panitia sudah menjumpai Bupati Muhammad Thaib. Saat itu Bupati mendisposisi surat panitia kepada Sekda dan meminta secepatnya menyelesaikan semua keperluan administrasi pemekaran.

Sehari setelah menjumpai Bupati, tambah Muslim, panitia langsung menyerahkan surat itu kapada Sekda Abdul Aziz. Namun, hingga kini enam dari tujuh SK tersebut belum selesai. Hanya SK panitia pemekaran yang sudah dikeluarkan Bupati, itu pun ketika Sekda masih dijabat M Isa Anshari. “Bila ini tidak selesai sampai 31 Agustus 2017, kami masyarakat persiapan Aceh Malaka akan berdemo di Kantor Bupati. Kami juga sudah menyiapkan pengacara untuk menuntut bupati ke meja hukum terkait janji-janjinya,” tegas Muslim.

Konferensi pers itu juga dihadiri Prof H A Hadi Arifin MSi dan Drs H Marzuki Abdullah MM (ketua dan sekretaris panitia persiapan pemekaran Aceh Malaka, anggota DPRK Aceh Utara, Tgk Junaidi, dan sejumlah organisasi pendukung pemekaran tersebut.

Perwakilan keuchik, Saifuddin mengatakan, saat ini masyarakat di enam kecamatan bertanya-tanya mengapa proses pemekaran Aceh Malaka sampai sekarang belum jelas. “Kalau masyarakat bertanya, apa yang harus kami jawab. Apalagi, selama ini aktivitas pemerintahan Aceh Utara sebagian besar sudah dipindah ke Lhoksukon. Bagaimana nasib masyarakat ujung barat Aceh Utara sangat jauh jika perlu pergi ke sana,” ucap Saifuddin.

Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh, Junaidi menyebutkan, tuntutan pemekeran itu murni aspirasi dari masyarakat wilayah barat Aceh Utara. “Kami sebagai wakil rakyat siap memperjuangkannya sesuai persyaratan berlaku. Kami juga berharap Bupati yang menyatakan keinginannya agar Aceh Utara dimekarkan di Masjid Besar Bujang Salim, Krueng Geukueh, 6 Juli 2015, hendaknya janji itu dapat segera dibuktikan,” harap Junaidi.

Harapan hampir sama juga disampaikan Bendahara Panitia Persiapan Pemekaran Aceh Malaka, Zulfadli H Zulkifli atau yang akrab disapa Adek kepada Serambi via telepon, tadi malam.(jaf) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id