Menyoal Transparansi Pengelolaan Dana Desa | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menyoal Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Menyoal Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Foto Menyoal Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Oleh Husaini

MENYIMAK polemik tentang dana desa yang berseliweran di media massa, baik yang mainstream maupun media sosial, saya merasa perlu menceritakan pengalaman saya mendampingi masyarakat memperjuangkan transparansi pengelolaan dana desa di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Saya hendak menceritakan lika-liku yang dihadapi masyarakat ketika berusaha mendorong agar pengelolaan dana desa di desanya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Meskipun secara konseptual dan didukung berbagai kebijakan menyatakan bahwa dana desa harus dikelola secara terbuka. Harus direncanakan penggunaannya secara partisipatif bersama masyarakat, pemerintah desa harus menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes secara partisipatif, namun fakta di lapangan situasi itu masih menjadi mimpi di siang bolong.

Dari delapan desa yang saya dampingi, hanya satu desa yang mengusahakan proses perencanaan desa-nya secara partisipatif. Usaha membangun partisipasi masyarakat di desa, ternyata bukan soal mudah. Ada banyak hambatan yang menghalangi, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat birokrasi pemerintah.

Di tingkat masyarakat, ketidakbiasaan dalam menyuarakan pendapat di depan umum menghambat ide dan gagasan untuk disampaikan dalam rapat-rapat desa. Politik perwakilan yang didesain dalam rapat-rapat desa menghasilkan rencana pembangunan desa yang abai terhadap kepentingan kelompok marginal.

Sementara itu birokrasi desa yang tidak biasa mengembangkan semangat dan praktik partisipasi, malas berpikir dan bekerja, takut berdebat, tidak kritis dalam menganalisa sesuatu, mendesain rapat-rapat di desa dengan mengabaikan kelompok-kelompok kritis di desa. Cap sebagai oposisi, penentang pemerintahan desa dilekatkan pada mereka yang kritis dan kemudian secara sistematis mereka dipinggirkan. Tidak mendapatkan panggung dalam rapat-rapat perencanaan desa. Tindakan ini biasanya didukung pula oleh birokrasi di atasnya, seperti pihak kecamatan, Polsek, Koramil, Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan para pejabat lainnya yang kemudian berperan menjadi beking aparatur desa.

Keterbukaan informasi
Dua situasi di atas, praktis membuat perencanaan desa hingga implementasi dan evaluasinya dilakukan sendiri oleh sebuah lingkaran; aparatur desa, aparatur kecamatan, Polsek, Koramil, pendamping desa, pejabat BPM, dan Inspektorat. Sebagian pihak yang saya sebut memang tidak memiliki hirarki dalam pengelolaan dana desa, namun nyatanya di lapangan mereka juga bergerak mengamankan dan mendukung praktik-praktik tercela dalam pengelolaan dana desa.

Bahkan, di luar para pihak tersebut, masih ada lagi para konsultan swasta-independen yang bisa menyulap berbagai perencanaan menjadi rapi, ada oknum-oknum dari LSM dan wartawan, serta tentu saja para kontraktor gadungan yang biasanya merupakan afiliasi dari birokrasi yang berperan mengumpulkan pundi-pundi untuk disetorkan ke para pihak.

Akibat dari situasi di atas adalah minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Masyarakat sering mendapatkan kejutan-kejutan dan kekecewaan-kekecewaan yang tidak diketahui ke mana situasi itu harus ditanyakan dan disalurkan. Misalnya, tiba-tiba di kampung ada pembukaan jalan baru. Alat berat berdatangan. Semua yang mengurus aparatur desa dan kontraktor. Lalu, nanti hasilnya tidak sesuai harapan.

Kasus seperti itu dialami oleh masyarakat di delapan desa yang saya dampingi. Pada saat masyarakat bergerak meminta informasi kepada pemerintah desa, justru di desa timbul gejolak. Para pendukung pemerintah desa bergerak mem-bully masyarakat.

Di satu kampung di Aceh Tamiang, misalnya, masyarakat yang berusaha mencari kejelasan tentang satu proyek yang dibiayai dari dana desa, justru diintimidasi dengan ancaman verbal; Rumah sekretaris desa terbuka 24 jam untuk membuatkan surat pindah desa bagi masyarakat yang suka bikin rusuh di kampung. Sementara di satu desa di Aceh Timur, seorang Imam Desa mengancam akan mengundurkan diri jika masyarakat masih terus menyoal pengelolaan dana desa.

Fakta yang menarik adalah pada saat masyarakat meminta fotocopy-an dokumen RKPDes, hanya satu desa yang memberikannya. Tujuh desa lainnya tidak berkenan memberikan dokumen RKPDes dengan berbagai alasan. Alasan yang paling umum dan aneh adalah dokumennya tidak disimpan di desa. Masyarakat harus menggunakan berbagai manuver hanya untuk mendapatkan dokumen RKPDes di desanya sendiri.

Masyarakat diintimidasi
Ada kisah di dua desa di Aceh Timur dan Aceh Tamiang, di mana masyarakat meminta keterbukaan Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) penggunaan dana desa. Keduanya tidak mendapatkan hasil. Di Aceh Tamiang, saya sempat menjadi mediator sengketa informasi tersebut karena masyarakat meminta. Proses mediasi juga ditunggui oleh perwakilan dari Polsek. Pihak pemerintah desa didampingi oleh seorang konsultan yang selama ini dikontrak (secara diam-diam) untuk membantu menyusun perencanaan dan pelaporan.

Di forum mediasi itu, dinyatakan oleh pihak pemerintah desa melalui konsultan tersebut bahwa menyerahkan dokumen LPJ kepada masyarakat tidak wajib. Penilaian LPJ dilakukan oleh BPM, jika ada kesalahan pihak Inspektorat kabupaten akan melakukan proses verifikasi di lapangan.

Sedangkan kasus di Aceh Timur, dikarenakan deadlock di tingkat desa, maka masyarakat akhirnya mengadukan indikasi penyelewengan penggunaan dana desa kepada BPM dan Inspektorat kabupaten. Masyarakat rombongan berangkat ke kota kabupetan yang jaraknya lebih dari 100 Km dari kampungnya. Harus naik boat, kemudian melanjutkan dengan angkutan darat atas biaya sendiri. Namun saat bertemu dengan Kepala BPM malah diceramahi dan dituduh ingin menurunkan kepala desa.

Dikarenakan setelah satu bulan lebih laporannya tidak ditindaklanjuti, masyarakat berkirim surat kepada pihak Ombudsman Aceh. Melalui Ombudsman Aceh itulah akhirnya laporan masyarakat di proses: Ombudsman Aceh berkirim surat kepada keuchik (kepala desa), ditembuskan ke Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat hingga Inspektorat.

Kemudian keuchik menjawab ke Ombudsman, lalu Ombudsman meneruskan kepada masyarakat dan menanyakan; Apakah sudah bisa menerima atau belum? Masyarakat memberi jawaban bahwa masih belum menerima dengan berbagai alasan dan memohon agar Ombudsman meminta kepada Inspektorat Aceh Timur untuk turun ke lapangan. Baru setelah hampir lima bulan berproses, pihak Inspektorat turun ke desa.

Inspektorat turun ke desa dan melakukan cek fisik atas proyek yang dipersoalkan masyarakat. Selain itu, pihak inspektorat juga mewawancarai warga masyarakat yang melapor dengan beberapa pertanyaan aneh dan intimidatif: Mengapa kok langsung laporan ke Ombudsman?; Kalau nanti keuchik melaporkan balik, apakah Anda siap?; Perbuatan baik apa sih yang sudah Anda lakukan di desa ini?

Bagi saya, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan intimidatif. Pun setelah Inspektorat selesai melakukan cek fisik dan wawancara, masyarakat tidak mendapatkan informasi, bagaimana temuan dan apa rekomendasinya.

Situasi yang saya ceritakan ini masih berlangsung sampai sekarang. Saat implementasi dana desa sudah tiga tahun berjalan. Maka pertanyaan besarnya adalah; Benarkah dana desa akan memberi manfaat yang baik bagi masyarakat desa? Wallahu ‘alam.

* Husaini, bekerja untuk Yayasan SHEEP Indonesia Wilayah Aceh, tinggal di Aceh Tamiang. Email: [email protected] (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id