Kendali Dana Desa | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kendali Dana Desa

Kendali Dana Desa
Foto Kendali Dana Desa

Oleh Dasmi Husin

KASUS Operasi Tangkap Tangan (OTT) dana desa di Pamekasan, Jawa Timur, menandakan bahwa pengelelola dana desa belum sepenuhnya aman. Berbagai permasalahan desa terjadi hampir di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Aceh.

Pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) seringkali menimbulkan gejolak, terutama di dalam komunitas masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena tidak transparannya keuchik (kepala desa), kendala pencatatan dan pelaporan keuangan, kurang harmonisnya hubungan aparatur desa dengan tuha peut, dan lemahnya kendali dana desa.

Pelanggaran dana desa
Jika dilihat dari klasifikasi pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh aparatur desa adalah pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Banyak desa melanggar ketentuan administrasi, misalnya aparatur desa mendanai kegiatan yang memang sudah dilarang secara tertulis oleh pemerintah.

Selain itu, aparatur dengan beraninya mendanai kegiatan di luar yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) atau kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana strategis (renstra) desa.

Selain itu juga berkaitan dengan pelanggaran pidana. Misalnya mengurangi volume pekerjaan, menggantikan spesifikasi material, kegiatan fiktif, pungutan liar (pungli), dan penyelewengan dana. Penyebabnya adalah faktor integritas dan lemahnya pengawasan. Bisa jadi pelanggaran ini dikarenakan ketidaktahuan aparatur desa terhadap regulasi yang ada. Bisa juga disebabkan karena unsur kesengajaan. Lemahnya sistem dan prosedur keuangan, menimbulkan niat jahat untuk melakukan kecurangan (fraud).

Baik dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana yang bersumber dari desa perlu pengawasan yang ketat. Pengawasan yang terbatas sangat berisiko terjadinya penyelewengan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, dipastikan akan menyebabkan kerugian negara. Kas negara terkuras untuk kegiatan yang tidak produktif dan tidak efesien. Oleh karena itu, dana desa yang melimpah sudah seharusnya dibentuk lingkungan pengendalian.

Jika dilihat dari aktivitas pengendalian pemerintah, sepertinya yang dijadikan ujung tombak sebagai pengawas di lapangan hanyalah para pendamping desa. Seperti diketahui bahwa pengadaan tenaga pendamping desa di Indonesia saat ini berjumlah sekira 28.000 orang dari total kebutuhan 40.000 orang. Jumlah ini masih kurang sehingga kondisi di lapangan terlihat empat desa di dampingi oleh satu orang tenaga pendamping desa. Tugas pendamping desa lebih dominan kepada tertip pelaporan dan penguatan administrasi keuangan.

Sebenarnya tanggung jawab penggunaan dana desa sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran (PA) yakni kepala desa. Artinya, kepala desa bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana desa. Untuk menjalankan program pembangunan desa, Kepala desa dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sekretaris, dan bendahara desa.

Jadi, jika pendamping desa diberikan tanggung jawab tambahan yakni ikut mengawasi penggunaan dana desa, maka dampaknya sangat kecil. Karena ada aparatur desa yang lebih berwenang. Usaha pencegahan terjadi praktik kecurangan di desa perlu diperhatikan. Harus ada pihak lain yang menjaga dan menjamin terlaksana struktur pengendalian intern pengelolaan dana di desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, dan partisipatif dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karenanya pemerintah daerah harus serius memperhatikan alokasi dana desa. Misalnya keseriusan dalam menyusun peraturan bupati (perbub) dan kecepatan pencairan dana. Seringkali rentang waktu antara pencairan dana dengan waktu pertanggungjawaban sangat singkat. Ini tentu akan menimbulkan spekulatif. Untuk menyelamatkan dana, aparatur desa sangat memungkinkan melakukan tindakan manipulasi (fiktif). Semua ini ada kaitannya dengan keterlambatan turunnya anggaran dari pemerintah daerah.

Berdayakan tuha peut
Pada dasarnya masyarakat dapat dijadikan tim kendali keuangan yang independen dan kuat. Kontrol kendali dari masyarakat, di samping sangat efektif dalam mengendalikan alokasi dana desa, aktivitas pengendaliannya juga berbiaya murah (low cost). Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan teknis pengawasan (monitoring dan evaluasi).

Dalam hal ini solusinya adalah memberdayakan peran tuha peut gampong. Tuha peut gampong merupakan DPR-nya desa. Tim ini merupakan perwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai penyusun anggaran, merumuskan qanun desa, dan melakukan fungsi pengawasan. Agar masyarakat dapat melakukan monitoring dan evaluasi keuangan desa untuk mengurangi praktik kecurangan, maka fungsi tuha peut ini perlu diberdayakan.

Selama ini peran tuha peut sering termarginalkan. Bahkan ada kasus tertentu, kepala desa harus beradu fisik dengan tuha peut gara-gara dana desa. Padahal fungsi monitoring dan evaluasi dari tuha peut dalam kegiatan desa sangat diperlukan. Jika kapabilitas dan aksesibilitas tuha peut gampong terbatas, maka kendali dana desa sulit dilakukan.

Mengelola kas negara memang harus memenuhi prosedur keuangan yang ketat. Harapannya perangkat tuha peut-lah yang dapat membantu pilar pengendali keuangan di desa. Selain berperan sebagai pengarah lajunya pemerintahan desa, peran tuha peut juga sangat penting dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan. Misalnya mengingatkan aparatur desa agar menggunakan dana desa sesuai prosedur keuangan. Menyarankan aparatur desa atau tim pelaksana kegiatan (TPK) desa agar menghindari melakukan kegiatan-kegiatan bersifat manipulatif.

Ada baiknya pemerintah memberdayakan peran tuha peut gampong. Ajari mereka ilmu pengauditan dana desa. Secara sederhana saja. Yang penting ada. Sediakan pula saluran informasi untuk menampung saran dan keluhan warga. Kuatkan mereka dengan pengetahuan sistem dan prosedur akuntansi, cara menilai kinerja keterserapan anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban dana desa yang benar.

Jika sudah jelas tugas pokok dan fungsinya, tim tuha peut dapat bersinergi dengan aparatur desa. Semangat kebersamaan ini sangat diperlukan agar tidak timbul saling curiga, saling mencampuri, dan saling bekerja sendiri-sendiri (one man show). Yang ada hanya rasa kebersamaan dalam satu tujuan, yaitu membangun desa. Membangun desa agar lebih maju dan berkembang tanpa praktik kecurangan.

* Dasmi Husin, SE, M.Si. Ak, CA., Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Email: [email protected] (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id