Dari tidak Transparan sampai Keliru Administrasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dari tidak Transparan sampai Keliru Administrasi

Dari tidak Transparan sampai Keliru Administrasi
Foto Dari tidak Transparan sampai Keliru Administrasi

INFORMASI adanya penyimpangan pada pengelolaan dana desa mulai mencuat di sejumlah daerah. Di Aceh Jaya, misalnya, LSM Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) meminta penegak hukum mengaudit dan mengusut realisasi penggunaan dana desa karena penggunaannya tidak transparan sehingga berpotensi disalahgunakan oleh aparat desa.

“Kita berharap penegak hukum mengaudit proyek yang bersumber dari dana desa di semua desa untuk mencegah adanya penyelewengan dana tersebut,” kata Ketua JPKP Aceh Jaya, Fajri Azhari kepada Serambi, Senin (7/8).

Menurutnya, penggunaan dana desa seharusnya terbuka agar masyarakat umum mengetahui realisasi anggaran yang telah dikucurkan maupun sasaran. Namun, kata Fajri, berdasarkan temuan pihaknya di salah satu desa di Kecamatan Krueng Sabee sejak 2015 hingga 2016 setiap akhir tahun anggaran tidak diumumkan oleh keuchik menyangkut penggunaan dana desa tersebut. “Padahal itu diamanatkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Fajri.

Di Kabupaten Bireuen, berdasarkan hasil audit Inspektorat ditemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari kekeliruan administrasi sampai kepada kesalahan fatal lainnya terkait penggunaan dana.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Bireuen, Bob Miswar SSTP MSi kepada Serambi, Senin (7/8) mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat masih ada kekeliruan dalam mengelola bantuan desa.

Bob Miswar mengakui, hasil sidak ke lapangan sejak beberapa waktu lalu ditemukan sejumlah pelanggaran, utamanya pelanggaran administrasi dan kesalahan penggunaan dana. Salah satu contoh kesalahan pengelolaan keuangan adalah di Desa Pulo Ara, Kota Juang Bireuen.

Menurut Bob, Inspektorat sudah mengirim surat untuk mengembalikan dana ke kas desa karena hasil audit ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah anggaran dengan penggunaan untuk pembangunan fisik.

Selain itu, kata Bob, masih banyak kesalahan administrasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Menindaklanjuti berbagai temuan itu, tim dari DPMGP-KB Bireuen akan segera turun lagi ke desa-desa untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik fisik maupun nonfisik yang menggunakan dana bantuan desa.(c45/yus) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id