Empat Dekan Tuntut Kembalikan Pasal UUPA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Empat Dekan Tuntut Kembalikan Pasal UUPA

Empat Dekan Tuntut Kembalikan Pasal UUPA
Foto Empat Dekan Tuntut Kembalikan Pasal UUPA

BANDA ACEH – Dekan Fisip dan Dekan Fakultas Hukum/Syariah dari empat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Aceh yaitu Unsyiah, UIN Ar-Raniry, Unimal Lhokseumawe, dan UTU Meulaboh menuntut dikembalikannya dua pasal yang dicabut dalam UUPA.

Desakan para dekan tersebut disampaikan pada pertemuan dengan Komisi I DPRA, di ruang Banmus DPRA, di Banda Aceh, Senin (7/8). “Pertemuan itu untuk membahas UU Pemilu yang telah mencabut dua pasal penting dari UUPA,” kata Dekan Fisip Unimal, M Akmal SSos MA kepada Serambi seusai pertemuan.

Dekan dari keempat PTN di Aceh, kata Akmal sepakat meminta Gubernur, Ketua DPRA, elemen parpol, ulama, akademisi (para rektor), dan elemen sipil lainnya segera membuat surat protes untuk disampaikan kepada Presiden dan DPR RI meminta agar pasal-pasal UUPA yang dicabut itu dikembalikan. “Pencabutan dua pasal penting itu tanpa melalui proses konsultasi antara DPR RI dan DPRA,” tandas Akmal.

Pertemuan dengan Komisi I DPRA, lanjut Akmal juga memutuskan jika RUU Pemilu itu tetap diteken oleh Presiden, maka Pemerintah Aceh dan DPRA harus berjuang melalui MK agar pasal yang telah dicabut harus dikembalikan karena telah terjadi pelanggaran undang-undang.

“Dalam pandangan saya ada skenario dari sebuah permufakatan politik ‘jahat’ yang sengaja dilakukan oleh elite politik dan pemerintah Jakarta untuk memperburuk hubungan Aceh dan Pusat. Mereka secara bertahap ingin menghapus otonomi khusus di Aceh yang dibangun dengan konsep desentralisasi asimetris (tidak simetris dengan otda di provinsi lain di Indonesia). Pelan-pelan ingin mengubah otsus Aceh menjadi daerah otonomi biasa atau desentralisasi yang simetris dengn daerah lain,” kata Akmal dengan menambahkan, “Aceh memang asimetris dengn provinsi lain, karena desentralisasi asimetris untuk Aceh diterapkan agar konflik politik di Aceh dapat selesai.”

Ketua Komisi I DPRA, Ermiadi Abdul Rahman ST mengatakan, diskusi yang melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Aceh, kemarin, dimaksudkan untuk mencari masukan untuk menyelamatkan UUPA. Menurutnya, semua pihak harus bersikap karena sudah tiga kali ayat dan pasal UUPA digerogoti dan dicabut dengan berbagai alasan.

Dalam diskusi tersebut, Ermiadi didampingi Wakil Ketua Komisi I, Asib Amin, Sekretaris Komisi, Muhammad Harun, anggota dan Ketua Banleg DPRA, Tgk Abdullah Saleh, dan Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al Farlaki.

Ermiadi menyebutkan, dua kali pasal UUPA dicabut melalui Putusan Makamah Konstitusi. Pertama soal calon perseorangan yang hanya boleh satu kali dan kedua calon gubernur tidak boleh bekas napi korupsi dan lainnya. Sedangkan pencabutan ketiga terjadi sebagai akibat pengesahan UU pemilu yang baru, di mana menganulir tiga ayat pada pasal 60 dan satu pada pasal 57.

Ermiadi mengatakan, dirinya sependapat dengan saran dan usul yang disampaikan peserta diskusi, agar semua komponen dan lapisan masyarakat Aceh satu bahasa dalam menyikapi jika ada pihak yang ingin menggerogoti dan mencabut ayat dan pasal UUPA.

Komisi I DPRA akan membuat rekomendasi kepada Pimpinan DPRA untuk melakukan aksi nyata. Salah satunya adalah mengusulkan pembentukan desk UUPA kepada Gubernur Aceh. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi Komisi I DPRA dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Aceh, Senin (7/8).

Ketua Komisi I DPRA, Ermiadi Abdul Rahman mengatakan, pembentukan desk UUPA ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kembali penggerogotan dan pencabutan ayat dan isi pasal UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 (UUPA), baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun sebagai konsekuensi atas penerbitan UU yang berlaku secara nasional. Desk UUPA ini, kata Ermiadi, akan melibatkan berbagai pihak, seperti anggota legislatif, eksekutif, akademisi, ulama, juga personel pusat yang terdapat di daerah, seperti Kakanwil Hukum dan HAM.

“Tugas desk UUPA antara lain untuk memberikan masukan dan kajian kepada DPRA dan Pemerintah Aceh, terhadap berbagai UU yang akan lahir di pusat dan berlaku secara nasional yang bisa mengancam tergerogoti dan tercabutnya ayat dan berbagai pasal dalam UUPA, “ kata Ermiadi.

“Usia UUPA baru berjalan 11 tahun, tapi sudah banyak ayat dan pasalnya yang tercabut. Makanya kita perlu buat aksi nyata, baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” tambah Ermiadi.

Saran Ketua Komisi I DPRA, Ermiadi Abdul Rahman ini didukung peserta yang hadir dalam diskusi. Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al Farlaki dan Ketua Banleg DPRA, Tgk Abdullah Saleh, Sekretaris Komisi I DPRA, Muhammad Harun mengatakan, DPRA perlu segera membuat aksi nyatanya dalam pencegahan adanya penggerogotan dan pencabutan ayat dan pasal UUPA.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan, karena ini amanah MoU Helsinki, harus kita jaga dan pertahankan untuk keberlanjutan perdamaian, harkat martabat masyarakat Aceh, dalam mencapai keadilan, kesejahtraan dan kemakmurannya,” ujar M Harun.(nas/her) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id