Dana Haji untuk Infrastruktur, Mengapa tidak? | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dana Haji untuk Infrastruktur, Mengapa tidak?

Dana Haji untuk Infrastruktur, Mengapa tidak?
Foto Dana Haji untuk Infrastruktur, Mengapa tidak?

Oleh M. Shabri Abd. Majid

SATU hari setelah melantik pengurus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 26 Juli 2017 lalu, Presiden Jakowi mewacanakan agar dana haji yang berjumlah Rp 93 triliun dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Statemen Jakowi ini pun menuai polemik, ada yang setuju dan ada yang menolak mentah-mentah dengan dalih masing-masing.

Mereka yang setuju beragumentasi bahwa selama ini dana haji yang disetor via bank konvensional, juga digunakan untuk bisnis yang belum pasti kehalalannya. Mereka juga mencontohkan negara lain, seperti Malaysia dan Kanada yang telah menggunakan dana haji untuk investasi. Sebaliknya, mereka yang kontra berargumentasi bahwa dana tidak boleh digunakan untuk membangun infrastruktur, karena penyetorannya memang untuk berhaji. Dan jika digunakan, dikhawatirkan ketika calon haji mau berangkat bisa jadi dana tersebut tidak tersedia, bahkan investasi yang dilakukan merugi.

Pro-kontra wacana dana haji untuk pembangunan infrastruktur semakin hangat diperdebatkan, apalagi di tengah suasana pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada umat Islam. Pemerintah malah dilihat telah menjadikan umat sebagai sasaran isu radikalisme dan anti-negara kesatuan. Ketika isu politik dikaitkan dengan semua kebijakan pemerintah, termasuk penggunaan dana haji untuk infrastruktur, maka masyarakat pun semakin dibingungkan. Tulisan ini mengulas isu penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur ditinjau dari perspektif keuangan syariah, dengan harapan memberi titik terang terhadap polemik dana yang semakin mengemuka.

Babak baru ekonomi syariah
Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah meninggalkan sebuah kado istimewa bagi pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu peluncuran UU No.34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. UU ini menandai dimulainya babak baru pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya pengelolaan dana haji berbasis syariah. UU ini melarang dana haji untuk ditempatkan pada lembaga keuangan konvensional. Padahal sebelum lahirnya UU ini, umat Islam harus menyetor dana haji di perbankan konvensional. Kelahiran UU ini bukan tanpa tantangan, bahkan terdapat bank konvensional yang menolak untuk memindahkan uang haji yang disetorkan kepada mereka senilai Rp 11 triliun ke anak perusahaannya, bank umum syariah.

Selanjutnya, UU ini juga mengamanahkan dibentuknya BPKH, yang berfungsi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji yang telah disetor oleh para calon jemaah haji. Walaupun demikian, UU ini tidak mengatur aspek penyelenggaraan ibadah haji, yang masih berada di bawah otoritas Dirjen Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI. Dalam Pasal 24 UU No.34/2014, BPKH telah diberi kewenangan yang luas untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.

Menurut Pasal 5, dana haji ini bukan hanya bersumber dari dana yang disetor oleh calon jemaah haji semata, namun juga mencakup Dana Abadi Umat, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Mengacu pada UU ini, maka sangat wajar jika Presiden Jokowi menginstruksikan agar BPKH dapat mengoptimalkan dana tunggu haji, digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jika ini dilakukan, maka jamaah haji bukan hanya akan meraih pahala berhaji, tetapi pada saat yang sama telah berkontribusi untuk pembangunan Nasional, dan juga mendapat keuntungan hasil investasi.

Walaupun demikian, penggunaan dana haji tidak boleh serta-merta dan sewenang-wenang dimanfaatkan oleh BPKH untuk investasi. Penggunaan dana haji harus mengacu pada prinsip-prinsip keuangan syariah dan Perundang-undangan yang berlaku. Memang tepat seperti disebutkan Presiden Jokowi bahwa tidak masalah dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau pengembangan bisnis syariah, sejauhmana pengelolaan dana haji dan pembagian hasil pengelolaanya tetap mengacu pada aturan syariah. Jika ini dilakukan, maka semua pihak akan diuntungkan, secara makro bisa membantu pembangunan negara, dan secara mikro memberikan keuntungan bagi jamaah haji.

Pengunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur harus dikomunikasikan dengan para calon jamaah haji. Ketika jamaah haji menyetor Ongkos Naik Haji (ONH), hendaklah mendapat persetujuan dan kesepakatan jamaah haji. Akad dana haji harus diperjelas, apakah akad investasi, seperti obligasi syariah (sukuk), akad simpanan dengan jaminan (wadi’ah yad-dhamanah), akad kemitraaan berbasis sistem bagi-hasil (mudharabah), akad perwakilan (wakalah), atau akad-akad lainnya yang dibenarkan syariah. Penggunaan akad-akad ini dalam pemanfaatan dana tunggu haji perlu mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Untuk itu, fatwa DSN-MUI sangat diperlukan sebagai acuan legalitas kepatuhan syariah pengelolaan dana haji untuk tujuan investasi, termasuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, sesuai dengan amanah UU No.34/2014, penggunaan dana haji untuk tujuan investasi harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan keamanan. Ini dimaksudkan agar investasi dana haji tidak berujung pada kerugian, sehingga jamaah haji gagal berangkat ke Baitullah menunaikan hajinya. Hendaklah dana haji diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah yang minimal risiko, seperti sukuk, dan jika perlu disertai dengan jaminan pemerintah.

Jaminan pemerintah
Menurut Menko Perekonomian, Darmin Nasution, investasi pada proyek infrastruktur memiliki imbal hasil yang jauh lebih tinggi mencapai 12-13% dibandingkan dengan deposito yang hanya 5-6%. Agar jamaah calon haji tidak was-was akan kehilangan ONH yang telah disetor, maka pemerintah harus menjamin bahwa semua calon jamaah haji yang telah menyetor ONH dan tiba gilirannya pasti akan berangkat ke Baitullah. Hal ini penting diperhatikan, agar calon jamaah haji tidak was-was dan takut akan gagal menunaikan ibadah haji, karena dana haji mereka lenyap akibat kerugian investasi.

Sebenarnya, pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan sukuk cukup banyak sudah dilakukan di negara lain, seperti di Malaysia, Bahrain, dan Saudi Arabia. Jika dana tunggu haji bisa dioptimalkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur Nasional, seperti jalan tol, jembatan, taman nasional, dan lain lain, maka pembangunan Indonesia bisa dipercepat. Masyarakat Indonesia, khususnya para jamaah haji telah berpartisipasi aktif membangun ekonomi, di samping membangun rumahnya di surga.

Penggunaan dana haji untuk membiayai infrastruktur juga harus mengacu pada asas kemanfaatan, seperti amanah UU No.34/2014. Asas manfaat ini dimaksudkan hendaknya dana haji dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat Islam, seperti menciptakan lapangan kerja dan turut mengentaskan kemiskinan. Di samping itu, investasi dana haji haruslah didasari pada studi kelayakan investasi, berorientasi pada capaian keuntungan optimal. Keuntungan dari investasi dana haji haruslah dibagi kepada para jamaah haji sesuai dengan prinsip keadilan berbasis akad syariah.

Jika ini dapat dilakukan pemerintah melalui BPKH, pasti semua calon jamaah haji akan sangat senang, karena dana haji mereka bisa dimanfaatkan untuk membangun negara dan sekaligus mendapat keuntungan investasi. Tidak seperti sebelumnya, calon jamaah haji harus menyetor ONH melalui bank konvensional, pemanfaatan dana haji oleh bank belum pasti kehalalannya, dan para calon haji juga tidak mendapat pembagian keuntungan apa-apa.

Sebenarnya keinginan Presiden Jokowi agar BPKH Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana tunggu haji untuk pembangunan infrastruktur, sudah sejak 1962 dilakukan di negeri jiran, Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji (LTH). Selain memberi kesempatan bagi rakyatnya untuk menyimpan uang secara cicilan untuk keperluan naik haji, LTH Malaysia juga membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk menyimpan uang dan berinvestasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Investasi dana haji ini dilakukan di sektor-sektor non-riba dan menguntungkan, di mana keuntungan ini langsung didepositokan untuk menambah jumlah tabungan haji para penabung. Keberadaan LTH di Malaysia telah memampukan warga negeri jiran untuk menunaikan haji di usia yang relatif muda dibandingkan dengan jamaah haji Indonesia.

LTH Malaysia yang dikelola dengan profesional dan mendapat dukungan penuh kerajaan dan rakyat Malaysia telah berhasil meraih keuntungan bersih pada 2015 sekitar Rp 11,97 triliun dengan jumlah penabung 8,85 juta dan total deposito sekitar Rp 184,46 triliun. Bahkan LTH mampu membayar tingkat bagi-hasil kepada para penabungnya sebesar 5% ditambah dengan bonus haji sebesar 3%, dan membayar zakat Rp 184,36 juta. Jumlah dana haji yang dikelola LTH Malaysia jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana haji Indonesia yang dikelola BPKH yang mencapai sekitar Rp 2.000 triliun. Maka sungguh sangat luar biasa dampak dana tunggu haji bagi pembangunan Indonesia, jika benar-benar dapat dioptimalisasikan.

* Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec., Dosen Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB Unsyiah), dan Sekretaris LPPM Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id