Polemik Dana Haji untuk Infrastruktur | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Polemik Dana Haji untuk Infrastruktur

  • Reporter:
  • Selasa, Agustus 8, 2017
Polemik Dana Haji untuk Infrastruktur
Foto Polemik Dana Haji untuk Infrastruktur

Oleh Ribut Lupiyanto

PEMERINTAH kembali mengeluarkan wacana kontroversial. Kali ini adalah rencana dana haji yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air. Wacana yang dilontarkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro ini pun menyebabkan polemik di publik.

Total setoran dana haji saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 70 triliun. Dana tersebut diproyeksikan untuk proyek infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung. Pro dan kontra bermunculan dari banyak pihak dan banyak aspek. Pemerintah penting memperhatikan aspirasi semua kalangan dan secara hati-hati mengkaji wacana penggunaan dana haji ini.

Catatan kritis
Catatan dapat diberikan atas wacana penggunaan dana haji untuk infrastruktur, minimal dalam dua aspek yaitu prinsip syariah dan politik ekonomi. Dana haji merupakan amanah jamaah untuk dikelola kaitannya dengan penyelenggaraan haji secara langsung dengan prinsip syariah. Infrastruktur pelayanan haji pun bukan tanggung jawab dan tidak termasuk item kesepakatan pembayaran dana haji. Infrastruktur tersebut murni menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pemimpin atau dalam konteks keumatan adalah pelayan.

Hasanuddin (2017) mengutarakan bahwa semua hal terkait pengelolaan dana haji mesti berpegang penuh pada hukum syar’i. Pertama, dana haji wajib disimpan di bank atau lembaga keuangan lain yang sifatnya syariah. Kedua, harus ada akad wakalah jika dana haji akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ketiga, infrastruktur yang akan didanai mengunakan dana haji juga tidak bertentangan dengan syariat.

Pihak pendukung wacana ini mendasarkan bahwa tidak ada dalil tegas yang melarang pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur. Dengan demikian sah jika akan dilakukan. Dana haji akan lebih produktif jika dimanfaatkan, misalnya pakai sistem berbatas waktu (Brodjonegoro, 2017). Pemilik dana berpotensi mendapatkan dua pahala sekaligus yaitu haji dan wakaf. Pertimbangan lain dana haji lebih baik dimanfaatkan untuk kemaslahatan dibandingkan menganggur atau tidak produktif.

Malaysia sudah melaksanakan pemanfaatan tabungan haji untuk ntuk pengembangan infrastruktur. Di negara lain juga dimanfaatkan bahkan untuk proyek bisnis berbasis syariah. Laba dari perputaran uangnya dipakai kembali untuk pengelolaan haji.

Pemerintah mesti hati-hati dan cermat dalam mengkaji rencana pemanfaatan dana haji. Koordinasi utama mesti dilakukan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pengkajian hingga fatwanya. Wacana ini harus dilengkapi dengan proposal yang rinci menyangkut dana haji yang mana yang digunakan, milik siapa saja, bagaimana pengelolaannya, jenis infrastrukturnya apa saja, serta aspek lainnya.

Penyusunan proposal dan penggkajian dapat mengoptimalkan keterlibatan pihak lain. Antara lain ormas Islam, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Lembaga Penyelenggara Haji, dan lainnya. Pemerintah diharapkan tidak sekadar melempar wacana untuk taste of water.

Kewibawaan pemerintah mesti ditunjukkan bahwa penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah. Alokasi APBN dan APBD telah banyak digelontorkan setiap tahunnya. Transparansi dan bukti konkret berupa kualitas dan kuantitas infrastruktur mesti ditonjolkan di depan dan disampaikan ke publik. Kalaupun akan ditambah dengan memanfaatkan dana haji, sifatnya hanyalah membantu. Wacana pemanfaatan dana haji jangan sampai menyiratkan ketidakmampuan, hingga memunculkan anggapan lepas tangan pemerintah dalam memenuhi janjinya melayani rakyat dengan infrastruktur memadai.

Spesifik dan prioritas
Infrastuktur yang dituju sebaiknya spesifik dan prioritas. Pertama, adalah infrastruktur yang secara langsung dimanfaatkan oleh jamaah haji. Misalnya adalah fasilitas asrama haji, fasilitas bandara khusus haji, fasilitas pemondokan di Arab Saudi, dan lainnya.

Kedua, adalah infrastruktur terkait ibadah dan pengembangan pendidikan umat Islam. Misalnya untuk pembangunan masjid atau musholla, pesantren atau lembaga pendidikan Islam, dan lainnya.

Ketiga, adalah infrastruktur terkait layanan kemanusiaan. Misalnya bangunan lembaga-lembaga kemanusiaan, fasilitas layanan seperti ambulance, mobil logistik, dan lainnya.

Lembaga legislatif seperti DPR dan DPD mesti segera sigap menangkap aspirasi publik. Pengawasan mesti dijalankan secara antisipatif dengan memanggil dan memintai penjelasan kepada pemerintah terkait wacana pemanfaatan dana haji. Jangan sampai wacana ini terus menggelinding dan menimbulkan keresahan publik, khususnya umat Islam dan jamaah haji.

Pemerintah penting untuk fokus dan prioritas pada pengelolaan haji yang masih banyak pekerjaan rumah. Pembuktian peningkatan dan kesuksesan pengelolaan mestinya dikedepankan sebelum pemanfaatan dana haji. Pertama terkait tuntutan membentuk badan penyelenggara haji yang independen, lepas dari Kemenag. Badan ini kelak bertanggung jawab langsung kepada Presiden atas semua penyelenggaraan haji. Selain itu juga pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Layanan haji juga masih jauh dari sempurna. Baik jelang keberangkatan hingga pelaksanaan di Tanah Suci. Keterjangkauan ongkos naik haji juga penting ditingkatkan. Manajemen pemberangkatan dengan prioritas jamaah lanjut usia dan jamaah perdana haji mesti dipastikan realisasinya.

Jumlah jemaah haji Indonesia selalu yang terbanyak sedunia yaitu. Potensi ini menjadi modal baik untuk semakin menguatkan posisi tawar kepada Arab Saudi. Misalnya terkait penambahan kuota, perbaikan layanan di Tanah Suci, dan lainnya.

Pemerintah mesti fokus pada pembenahan dan perbaikan berbagai aspek di atas. Jika secara syariat nantinya diperbolehkan, jamaah haji diprediksi akan ikhlas dengan catatan telah dibuktikan dengan manajemen haji yang optimal.

* Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration), tinggal di Sleman, Yogyakarta. Email: [email protected] (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id