TNI Perlu Dilibatkan dalam Memerangi Terorisme | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

TNI Perlu Dilibatkan dalam Memerangi Terorisme

TNI Perlu Dilibatkan dalam Memerangi Terorisme
Foto TNI Perlu Dilibatkan dalam Memerangi Terorisme

Oleh Al Chaidar

WACANA revisi Undang-undang Antiteror sudah lama bergulir, sejak 2003 yang hingga kini masih terus menjadi perdebatan. UU Antiteror Nomor 15 Tahun 2003 dinilai sudah usang, sementara aksi terorisme semakin canggih, sistematis, brutal, dan masif. Jika dulu terorisme sering hanya dikaitkan dengan peledakan bom, maka sekarang kejahatan ideologis teroganisir ini muncul dalam berbagai cara (modus) yang mungkin, dengan sasaran yang semakin konvergen, dan pelaku yang direkrut dari berbagai kalangan dengan latar belakang usia, okupasi dan gender yang semakin beragam.

Jika dulu target serangan pada pusat-pusat kemajuan kapitalisme dan lokasi dimana liberalisme bersemi, maka sekarang targetnya lebih konvergen ke satu institusi, yaitu kepolisian. Di masa depan, tak tertutup kemungkinan target serangan teroris akan mengarah ke pelbagai institusi lain yang dianggap sebagai thogut (musuh) oleh para teroris. Institusi militer akan menjadi incaran juga dan selama ini para teroris sudah memulai membuat rencana (plot) yang mengarah ke tentara. Institusi sipil pun tak luput dari jangkauan target para teroris khususnya di Indonesia.

Kemajuan kelompok-kelompok teroris di Indonesia semakin menyebar hingga ke beberapa provinsi, setidaknya ada 16 provinsi yang menjadi tempat (save houses) bagi sel-sel teroris. Perkembangan ini tentunya sangat mengancam keamanan dan keberlangsungan kehidupan bersama dan kedamaian masyarakat yang selama ini sudah terjaga. Ancaman ini mengharuskan pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran dan penguasaan situasi dan kondisi oleh kelompok-kelompok teroris.

Harus diantisipasi
Setelah kelompok Santoso atau Abu Wardah dikejar dan ditangkap hingga habisnya kelompok teror yang sangat mengerikan tersebut, maka kemudian muncul juga kelompok teroris lain yang berusaha menguasai secara diam-diam sebuah pulau di Maluku Utara. Meskipun upaya kelompok teroris untuk menjadikan bagian tertentu wilayah Indonesia sebagai qaidah aminah (daerah basis) tidak berhasil, namun perkembangan plot ini haruslah diantisipasi pemerintah secara sistematis. Upaya sistematis ini mengharuskan pemerintah berpikir untuk mendayagunakan semua potensi dan sumber daya yang ada, termasuk pelibatan TNI dalam memerangi terorisme.

Banyak kalangan merespons negatif dengan rencana pelibatan TNI yang sebenarnya tidak bisa dihindari lagi (inevitable). Keniscayaan pelibatan TNI ini dipandang akan merusak struktur hukum penanganan kejahatan extra-ordinary ini. Selain itu, unsur militer dianggap sebagai biang pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam sejarah Indonesia masa Orde Baru. Padahal, semua institusi berpeluang yang sama melakukan pelanggaran HAM jika aparatnya tidak profesional dalam melaksanakan tugas.

Pelibatan TNI dalam memerangi (bukan hanya menanggulangi) terorisme adalah hal yang tidak bisa dihindari. Secara teoritis, tipologi kelompok dan jaringan teroris yang berbasis teritorial dan yang berbasis non-teritorial memaksa sistem kekuasaan membagi tugas managerial secara proporsional.

Dua tipe teroris
Secara teoritik, dilihat dari analisis spasial, terdapat dua tipe teroris: (1) teroris tanzhim, dan (2) teroris tamkin. Jaringan kelompok teroris tanzhim adalah organisasi ideologis yang sangat dinamis; berpindah-pindah tempat dan melakukan serangan di lokasi yang jauh dari tempat asalnya.

Jaringan kelompok teroris tamkin adalah organisasi ideologis statis yang secara milenarian yakin dan terikat pada lokasi tertentu. Kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, adalah kelompok teroris tamkin yang bergerak secara teritorial dan mengundang banyak foreign terrorist fighters dari luar negeri dan teroris domestik untuk berkiprah dalam kejahatan yang dipandangnya mulia ini (noble crime).

Kelompok teroris tanzhim adalah unit bergerak yang sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sangat mobile dan dinamis serta memiliki kemampuan teknikal yang luar-biasa. Kelompok teroris tamkin, adalah unit statis dan bersifat sentralistik dan tinggal di area tertentu secara shifting-occupancy. Kelompok teroris tamkin berusaha menguasai satu daerah basis di darat, laut maupun udara.

Di darat kelompok ini terkadang mirip peladang berpindah (shifting cultivation) di hutan-hutan dan wilayah terpencil. Kelompok tamkin darat ini biasanya sangat banyak di wilayah-wilayah yang tak terjamah oleh manajemen pemerintahan sipil. Hanya militerlah yang mampu menguasai tiap jengkal wilayah yang dipersepsikan sebagai “wilayah tak bertuan” ini. Di wilayah tak berhukum inilah teroris tamkin menanam bibit separatisme ideologis secara tersembunyi.

Di laut ini kelompok tamkin ini menguasai wilayah matra laut dari beberapa rute perairan. Banyaknya pembajakan kapal-kapal dagang dan turis di wilayah perairan Laut Sulu dan Laut Sulawesi mengindikasikan kehadiran kelompok teroris tamkin yang hanya akan efektif jika ditangani oleh militer. Terorisme maritim seperti di Laut Sulu dan Laut Sulawesi, semakin hari semakin berkembang dan mulai meluaskan wilayah operasinya ke Selat Malaka, Laut Timor, Laut Banda, dan wilayah perairan Papua.

Kerja sama institusional
Bagaimana pun, tidak ada satu lembaga pun yang bisa memonopoli penanganan terorisme hingga tuntas. Dibutuhkan kerja sama institusional untuk bisa mengamankan wilayah dan rakyat dari kejahatan luar biasa ini. Jika kejahatan korupsi, paedofilia dan narkoba saja tidak bisa dimonopoli secara tunggal oleh Kepolisian saja, maka tugas memerangi dan menanggulangi terorisme haruslah dibagi. Kerja sama institusional adalah kunci penyelesaian berbagai kejahatan di manapun.

Jika manajemen dipandang sebagai the art of delegating authority, maka otoritas tugas anti-teror yang selama ini dimonopoli haruslah didelegasikan ke berbagai lembaga lain yang memiliki sumber daya dan jaringan yang selama ini dianggap idle. Pertimbangan manajerial ini haruslah menjadi landasan berpikir yang utama dalam melibatkan TNI menangani terorisme.

Pelibatan TNI akan berdampak tidak hanya pada kekhawatiran pelanggaran HAM dan implikasi yuridis lainnya, terutama pada hukum acara pidana yang harus diubah-suaikan. Tentunya aparat TNI yang terlibat dalam pengejaran dan penangkapan teroris haruslah bisa hadir di pengadilan sipil dengan menanggalkan atribut korps militernya. Sedangkan peluang untuk pelanggaran HAM haruslah disikapi secara arif dengan menggunakan hukum humaniter yang keras melalui pengadilan militer.

Tidak ada satu pun kejahatan sempurna yang bisa disembunyikan kecuali di dalam perang. Mindset TNI dalam menghadapi situasi di wilayah perang dengan di wilayah damai tentunya berbeda dengan militer politis di masa Orde Baru. Mengkhawatirkan pelanggaran HAM yang bakal dilakukan tentara dalam menangani terorisme adalah sangat irrasional. Keberhasilan TNI dalam mengejar dan menangkap teroris Santoso di Poso adalah bukti yang memperlihatkan, betapa kekuatan yang selama ini idle ternyata sangat efektif dan sangat menghormati hak-hak tawanan teroris.

* Al Chaidar, Dosen Antropologi, Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Aceh. Email: [email protected] (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id