Tanpa Konsultasi, Perubahan UU tak Berkekuatan Hukum | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tanpa Konsultasi, Perubahan UU tak Berkekuatan Hukum

Tanpa Konsultasi, Perubahan UU tak Berkekuatan Hukum
Foto Tanpa Konsultasi, Perubahan UU tak Berkekuatan Hukum

Oleh Amrizal J. Prang

PADA saat disahkannya UUPA, 1 Agustus 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rakyat Aceh menyambut dengan antusias dan sukacita. Seluruh ekspektasi ditambatkan pada UUPA sebagai dokumen politik hukum (a politico-legal document) Aceh pascakonflik dalam konteks desentralisasi asimetris (asymatric decentralization). Alih-alih membawa perubahan, ekspektasi terhadap UUPA semakin melemah setelah beberapa pasal dicabut dan dibatalkan. Misalnya, judicial review Pasal 256 UUPA berkaitan pembatasan calon perseorangan (independen), dicabut melalui Putusan MK No.35/PUU-VIII/2010. Selanjutnya, pencabutan Pasal 67 ayat (2) huruf g, melalui Putusan MK No.35/PUU-VIII/2010, berkaitan dengan calon kepala daerah yang berstatus mantan narapidana.

Sedangkan, kali ini pembatalan pasal-pasal UUPA dengan legislative review (perubahan) melalui UU Pemilu, yang belum disahkan oleh presiden. Sebagaimana, Pasal 571 UU Pemilu huruf d tersebut, berbunyi, “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) UUPA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Ironisnya, DPR melanggar UUPA. Padahal, Pasal 269 UUPA, disebutkan “Dalam hal adanya rencana perubahan UU ini dilakukan dengan terlebih dulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. Berbeda dengan judicial review (pengujian) di mana hakim yang berwenang menguji UU, dalam membuat putusan hukum independen dan sesuai hati nuraninya.

Adanya, kewenangan konsultasi dan pertimbangan DPRA, terhadap perubahan UUPA sebagaimana Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 269 UUPA merupakan kewenangan yang bersifat atributif, dalam konteks implementasi asymatric decentralization. Hal ini diatur Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, disebutkan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Selain DPRA, gubernur Aceh juga diberi wewenang sebagaimana Pasal 8 ayat (3) UUPA, bahwa jika pemerintah pusat membuat kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Aceh, maka dikonsultasikan kepada gubernur, seperti pembentukan peraturan pelaksana (PP, Perpres dan Qanun Aceh) UUPA. Di mana kewenangan ini sudah ditetapkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No.75/2008 tentang Konsultasi dan Pertimbangan. Sampai saat ini, sejak 2008 semua peraturan pelaksanaan UUPA yang sudah dibentuk dilakukan melalui konsultasi dan mendapat pertimbangan gubernur (Amrizal J. Prang, Disertasi, 2016).

Harus ditaati
Secara perundang-undangan kewenangan atributif yang diberikan kepada DPRA dan gubernur Aceh ini, sebagaimana Pasal 8 UUPA merupakan ketentuan mandatori (mandatory provisions). Menurut Mian Kurshid, ketentuan ini niscaya ditaati atau dipenuhi secara tepat atau mutlak. Jika tidak dipenuhi maka hal yang dilakukan menjadi tidak sah (Jimly Asshiddiqie, 2006:27-28).

Apalagi, jika merujuk historis berdasarkan risalah UUPA, dasar dimasukannya kewenangan konsultasi dan pertimbangan baik dalam MoU Helsinki dan UUPA, secara politis, sosiologis, dan yuridis terdapat beberapa alasan: Pertama, pengalaman masa Orde Lama, disharmoni hubungan antara pemerintah pusat dengan Aceh akibat dileburkannya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara, dan tidak diperkuatkannya pengaturan tentang syariat Islam. Selanjutnya, era Orde Baru dan Orde Reformasi karena inkonsistensi pemerintah pusat terhadap implementasi kewenangan Pemerintahan Aceh yang sudah diatur dalam UU No.44/1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh.

Kedua, dengan adanya kewenangan konsultasi dan pertimbangan tersebut, esensinya dapat menyelesaikan konflik kepentingan (conflict of interest) antara pemerintah pusat dengan Aceh. Di mana dengan pendekatan yang komunikatif dan dialogis menghasilkan suatu kepercayaan. Sehingga, tidak berulang konflik dan disharmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh. Oleh karena itu, dalam perspektif yuridis pembatalan pasal-pasal UUPA melalui UU Pemilu tersebut, berimplikasi ketidakpastian hukum. Sementara, secara politik jika fenomena ini berulang kembali maka seperti mengulangi luka lama. Untuk itu, perlu adanya kejelasan pengaturan peraturan hukum agar adanya kepastian hukum (rechtszekerheid).

Jika mengacu pada Pasal 8 dan Pasal 269 UUPA, serta Perpres No.75/2008 dihadapkan dengan Pasal 571 UU Pemilu ada hal yang tidak sesuai dengan mekanisme perubahan UUPA dan juga tidak sinkron dengan asas hukum. Pertama, mengacu landasan yuridis (juridische gelding), dalam pembentukan UU bahwa secara yuridis formil harus terpenuhi di samping kewenangan pembentuk, juga proses dan prosedur pembentukan. Jika tidak dilaksanakan maka UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum (vanrechtwegenietig). (Rosjidi Ranggawidjaja, 1998:44-45 dan I Gde Panca Astawa, 2008:80)

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, kewenangan dan prosedur pembentukan UU disebutkan, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Secara konstitusional kewenangannya ada pada DPR dan dibahas bersama presiden. Sekilas secara konstitusional tidak ada persoalan terhadap pembentukan UU Pemilu dan perubahan UUPA, yang dijalankan bersama-sama oleh lembaga legislatif dan eksekutif tersebut. Namun, menjadi tidak sinkron dan unprocedural (tidak sesuai prosedur) ketika dihadapkan dengan perubahan UUPA, yang sejatinya sebelum diubah sebagaimana Pasal 269 dikonsultasikan dengan DPRA sebagai bagian dari prosedural perubahan UUPA.

Kedua, juga tidak sesuai dengan asas hukum. Bukankah keberadaan UUPA sebagai peraturan khusus? Maka, yang diberlakukan adalah asas hukum lex specialist derogate legi generalis (peraturan khusus mengalahkan peraturan umum). Meskipun ada substansi yang dianggap tidak lagi kontekstual sehingga perlu dilakukan perubahan, tetapi bukan berarti mengabaikan perintah UU melakukan konsultasi, apalagi ketentuannya bersifat mandatory provisions, yang tidak boleh diabaikan.

Kalaupun, dianggap bahwa berlakunya UU Pemilu sebagai UU baru, sebagaimana asas hukum lex posteriore derogate legi priori (peraturan yang beru mengalahkan yang lama), bukan berarti yang diberlakukan hanya UU Pemilu. Karena, asas hukum tidak mengenal hirarki dan konflik. Walaupun terkesan bertentangan satu sama lain, keduanya tetap eksis secara berdampingan, tanpa mengalahkan yang lain. Dua asas hukum yang berbeda atau bertentangan, keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi saling membutuhkan yang merupakan suatu antinomi (Sudikno Mertokusumo, 2012:48).

Pertimbangan DPRA
Oleh karena itu, dalam pandangan saya: Pertama, kalaupun dianggap beberapa substansi UUPA tidak lagi kontekstual dan mesti dilakukan perubahan, tetapi landasan yuridis formil, konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA, niscaya dilakukan; Kedua, secara asas hukum, Pasal 571 UU Pemilu tidak dapat mencabut dan membatalkan pasal-pasal UUPA karena keberlakuannya diatur khusus, kecuali melalui perubahan langsung UUPA, baik melalui legislative review atau judicial review. Sehingga, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) UUPA, masih tetap berlaku dan Pasal 571 UU Pemilu tidak berkekuatan hukum;

Ketiga, pembatalan sepihak terhadap pasal-pasal UUPA menunjukan pemerintah pusat tidak konsisten dalam penegakan hukum, seharusnya melihat konteks historis kelahiran UUPA, dan; Keempat, Secara politik, kepada DPRA dan Pemerintah Aceh sebelum melakukan gugatan terhadap UU Pemilu ke MK, perlu menyampaikan pandangan politik dan hukum terhadap keberadaan UUPA dan UU Pemilu kepada DPR dan Presiden. Kalaupun, mau mengubah substansi UUPA yang dianggap bersifat umum, tetapi terlebih dulu dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan DPRA.

Last but not least, walaupun Aceh bagian minoritas dari daerah dan rakyat Indonesia, keadilan harus diperoleh secara mutlak. Sebagaimana dikatakan John Rawls (2011:4): “Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebaikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat”. Semoga!

* Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: [email protected] (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id