Terkesan Bela Investor, YARA Sorot Sekda Subulussalam | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Terkesan Bela Investor, YARA Sorot Sekda Subulussalam

Terkesan Bela Investor, YARA Sorot Sekda Subulussalam
Foto Terkesan Bela Investor, YARA Sorot Sekda Subulussalam

URI.co.id, SUBULUSSALAM ­– Cuitan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Subulussalam H Damhuri SP MM dalam akun facebook miliknya terkait pemberitaan kasus amuk massa di lokasi perusahaan PT Asdal Prima Lestari (APL) Kecamatan Sultan Daulat, Sabtu (5/8/2017) dikritik sejumlah kalangan.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Subulussalam, Edi Saputa Bako dalam siaran persnya kepada URI.co.id menyayangkan sikap seorang pejabat teras Kota Sada Kata itu lantaran dinilai lebih mementingkan investor dibanding rakyat.

(BACA: Sekda Subulussalam Resah Pemberitaan PT Asdal, Ada Apa? )

Menurut Edi Saputra, postingan yang ditulis Sekda Damhuri pada akun facebooknya sangat tidak arif dan bijaksana selaku pejabat di negeri ini.

Apalagi, Sekda Damhuri merupakan orang nomor tiga di jajaran Pemko Subulussalam sehingga dinilai terkesan sangat berpihak kepada investor.

Edi pun menyatakan postingan sang sekda menyakiti hati warga yang sedang berkonflik.

”Ini menunjukkan pak sekda tidak peka terhadap derita rakyat, sebagai pejabat publik beliau harusnya menyikapi ini secara bijak, lihat dulu akar permasalahannya dan sejauh mana peran beliau sebagai pejabat dalam mengatasi masalah ini,” kata Edi.

Lebih jauh dikatakan, dari cuitan sang Sekda Damhuri dalam facebook bernama Damhuri Sbs dengan bahasa pesisir sangat mengarah kalau dia mementingkan investasi dan tidak melihat penting kasus yang berkembang  di Kota Sada Kata tersebut.

Padahal, lanjut Edi, antara warga dan pihak perusahaan menjadi perhatian serius pemerintah bukan soal investasi yang belum jeslas keberpihaknnya pada masyarakat.

(BACA: Ini Tanggapan Netizen Terkait Cuitan Sekda Subulussalam) 

Edi juga menyatakan tindakkan progresif perusahaan memenjarakan warga sangat tidak positif dan memicu konflik berkepanjangan karena proses hukum bukan menyelesaikan masalah kecuali sebatas menuntaskan perkara.

Seharusnya, lanjut Edi, pemerintah daerah dan Sekda ada di dalamnya sebagai penengah untuk memediasikan masalah yang terjadi di daerah ini, bukan malah terkesan memihak.

Dikatakan, investasi sah-sah saja, tapi Janganlah hanya mementingkan investor lalu hak rakyat dizalimi.

”Harusnya investasi itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan membuat kegaduhan yang menyengsarakan rakyat,” tegas Edi. (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id