LLBH Nilai PT Asdal Terlalu Represif | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

LLBH Nilai PT Asdal Terlalu Represif

LLBH Nilai PT Asdal Terlalu Represif
Foto LLBH Nilai PT Asdal Terlalu Represif

SUBULUSSALAM – Aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas milik PT Asdal Prima Lestari (APL) di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dua hari lalu dinilai oleh Lembaga Layanan Bantuan Hukum (LLBH) Aceh Perwakilan Kota Subulussalam akibat kesewenangan perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

“Kami menilai ini akibat tindakan represif perusahaan pada masyarakat sekitar,” kata Ketua LLBH Aceh Perwakilan Kota Subulussalam, Yahya SH kepada Serambi, Jumat (4/8).

Menurut Yahya, massa yang beraksi malam itu bukan hanya dari Sultan Daulat tapi Kecamatan Trumon, Aceh Selatan. “Apa yang terjadi merupakan bom waktu konflik lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan di sana.

Dikatakannya, sebenarnya konflik lahan antara PT Asdal dengan masyarakat sekitar, baik di Kecamatan Sultan Daulat maupun Trumon Timur telah terjadi selama puluhan tahun. Sayangnya, lanjut Yahya, hingga kini tidak ada penyelesain yang konkrit dan kepastian hukum oleh pemerintah setempat. Sebaliknya, yang terjadi justru tindakan represif pihak perusahaan, bahkan seorang tokoh panutan masyarakat setempat divonis bersalah oleh pengadilan. “Proses hukum dengan memovonis bersalah seorang tokoh masyarakat setempat ternyata belum menyelesaikan masalah,” kata Yahya.

LLBH Kota Subulussalam sendiri sejauh ini menurut Yahya banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait sengketa lahan dengan PT Asdal. Jumlah warga yang merasa dirugikan dalam sengketa lahan di Sultan Daulat mencapai puluhan dan sebagian telah didampingi pihak LLBH mulai dari kepolisian sampai pengadilan.

“Jika ingin menyelesaikan masalah perlu keterlibatan semua pihak khususnya Pemko Subulussalam dan Pemerintah Aceh. Harus ada langkah konkrit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap persoalan sengketa masyarakat dengan perusahaaan,” ujarnya.

Yahya juga berharap Pemerintah Kota Subulussalam jangan hanya menebar janji menertibkan HGU telantar namun perlu ada kebijakan tegas. Menurut Yahya, semua pemilik HGU atau izin prinsip yang tidak menggarap lahan secara serius apalagi ditelantarkan hingga bertahun-tahun wajib dicabut atau dikurangi izinnya sesuai garapan. “LLBH membuka posko pengaduan untuk seluruh masyarakat Kota Subulussalam yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah dengan seluruh perusahaan perkebunan,” pungkas Yahya. (lid)

perkembangan
rusuh subulussalam

* Tim Polda Aceh ikut mem-backup pengusutan kasus karena TKP mencakup dua wilayah yaitu Kota Subulussalam dan Aceh Selatan
* Polisi sudah menanyai 15 warga namun yang diperiksa dan telah di-BAP baru pihak perusahaan selaku pembuat laporan polisi
* Polisi juga ikut memeriksa sejumlah saksi dari internalnya yang ada di lokasi kejadian
* Rumah H Zainal bin Ismail di Dusun Rawa Sakti, Desa Sigrun, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulusalam, Jumat (4/8) terlihat sepi setelah tokoh tersebut dijemput paksa oleh tim jaksa yang akhirnya terjadi pengrusakan dan pembakaran fasilitas PT Asdal Prima Lestari (APL). (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id