DPR Diminta Kembalikan Dua Pasal UUPA yang Dicabut | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPR Diminta Kembalikan Dua Pasal UUPA yang Dicabut

DPR Diminta Kembalikan Dua Pasal UUPA yang Dicabut
Foto DPR Diminta Kembalikan Dua Pasal UUPA yang Dicabut

 * Saatnya Direvisi

BANDA ACEH – Polemik pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) melalui Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan DPR RI masih menjadi pembicaraan hangat di DPRA. Sejumlah fraksi di DPRA meminta DPR RI mengembalikan dua pasal UUPA karena proses pencabutannya melanggar aturan, karena tanpa berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA.

Adalah Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal H Asnawi, Ketua Fraksi Gerindra-Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Ahmad, dan Ketua Fraksi Demokrat, T Ibrahim yang menyuarakan itu. Ketua dan Sekretaris Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Abdullah Saleh dan Azhari Cagee malah menolak UU itu diberlakukan di Aceh.

“Kita dari Fraksi PAN berpandangan bahwa dua pasal di UUPA yang dieliminir oleh UU Pemilu harus dikembalikan seperti sediakala karena itu bagian dari kekhususan Aceh dalam melaksanakan Pileg dan Pilkada,” kata Asrizal kepada Serambi, Jumat (4/8) menanggapi pro- kontra pencabutan dua pasal UUPA oleh UU Pemilu.

Ia menjelaskan, UUPA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian damai antara Aceh dan pemerintah pusat. Jadi, siapa pun yang merusak atau mengubah atau menghilangkan salah satu atau seluruh pasal-pasal dalam UUPA, maka akan melukai dan mencederai perdamaian yang diraih setelah 30 tahun perang.

“Insya Allah Fraksi PAN dan fraksi-fraksi lainnya di DPRA bersama Pemerintah Aceh akan berusaha mengembalikan dua pasal tersebut melalui jalur-jalur yang tersedia. Semua ini kita lakukan demi mengembalikan harkat dan martabat Aceh,” tukas politisi PAN yang berasal dari Aceh Tamiang ini.

Sementara Ketua Fraksi Gerindra-PKS, Abdurrahman Ahmad juga menyampaikan bahwa pencabutan dua pasal tersebut menyalahi aturan. Apabila DPR RI ingin mengubah atau mencabut pasal-pasal dalam UUPA, maka harus terlebih dahulu dilakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan dengan serta merta mencabutnya. “DPR RI tidak boleh juga mencabut seperti itu, kalau memang merasa ada pihak-pihak yang keberatan dengan pasal itu, harus di JR ke MK. Yang berhak mencabut itu MK, tidak boleh DPR serta merta mencabut pasal ini karena membentuk undang-undang lain. Bagi kita, mekanisme pencabutan itu melanggar undang-undang,” katanya.

Sepakat direvisi
Semantara itu, Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil MSi menyatakan sepakat jika ada pasal dalam UUPA direvisi kembali, untuk menyesuaikan aturan yang ada dengan kondisi Aceh saat ini. “Saya setuju jika UUPA direvisi atau dengan bahasa lainnya disegarkan kembali,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Nasir Djamil seusai menjadi pemateri dalam diskusi publik dengan tema ‘Haruskah UUPA Direvisi?’, di Fakultas Hukum, Unsyiah, Jumat (4/8). Diskusi yang diselenggarakan oleh BEM FH itu juga menghadirkan Mawardi Ismail MHum (Akademisi), Prof Dr Husni MHum (Pakar Otonomi Khusus), dan Ridwan Hadi (Ketua KIP Aceh).

Nasir menjelaskan, ada beberapa pertimbangan terhadap wacana revisi UUPA, di antaranya karena ada beberapa pasal dalam UUPA yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian adanya fakta bahwa keberadaan UU sektoral mengesampingkan UU tentang kekhususan Aceh. Kemudian juga ada keputusan MK yang menyatakan bahwa pilkada bukanlah menjadi ranah kekhususan Aceh.

Ditambah lagi, jika melihat usia UUPA yang sudah mencapai 10 tahun, maka menurutnya sudah selayaknya aturan hukum itu dievaluasi kembali. Karena ada beberapa pasal yang harus mengikuti dinamika perkembangan ketatanegaraan, hukum, politik, dan ekonomi. Namun Nasir tidak merincikan pasal-pasal di UUPA yang selayaknya direvisi.

“Saya tak bisa menyampaikan secara keseluruhan, jika UUPA dievaluasi nanti maka masing-masing pemangku kepentingan dan pakar akan menilai apakah pasal itu memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak,” ujarnya.

Disebutkan, beberapa sektor yang secara dinamis harus diubah, misalnya, aturan pengelolaan migas, batas Zona Ekonomi Ekskklusif (ZEE), pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan sumber hutan. Karena sumber daya alam pemanfaatannya jangka panjang, maka jangan sampai UU sektoral mengabaikan kekhususan dalam dalam pengelolaan sumber daya alam.

Tolak UU Pemilu
Anggota DPRA yang juga Sekretaris Badan Legislasi (Banleg), Azhari Cagee mengancam akan menolak permberlakukan UU Pemilu di Aceh, jika dua pasal UUPA, yakni pasal 57 dan 60 tetap dicabut.

Menurutnya, pencabutan dua pasal itu telah merugikan Aceh dari segi kekhususan dan kewenangan.

Ia tetap getol menolak pencabutan dua pasal itu, meski selama ini sudah ada penjelasan dari beberapa pihak bahwa pada dasarnya pencabutan Pasal 57 dan 60 UUPA itu menguntungkan Aceh dari segi anggaran dan kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh. “Pencabutan dua pasal dalam UUPA itu sudah merugikan Aceh dari sisi kewenangan, maka kita menolak pemberlakuan UU Pemilu di Aceh, jika dua pasal UUPA itu dicabut,” kata Azhari Cagee, Kamis (3/8).

Menurut Azhari, Aceh telah diberikan kekhususan, seperti kewenangan KIP, Panwaslih, soal bendera, dan bebeapa hal lainnya. Semua itu, katanya, tidak boleh dipreteli. Artinya, pusat jangan seenaknya membonsai satu per satu pasal terkait itu. “Seperti misalnya soal KIP dan Panwaslih yang dibonsai terkait keanggotaan dan masa kerja, ini kan permulaan saja, nanti ke depan semuanya dipreteli, dimulai dengan hal-hal kecil dulu,” tukas Azhari Cagee. (dan/mun/mas) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id