DPRA: Sudah Saatnya Kepala SKPA Diganti | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA: Sudah Saatnya Kepala SKPA Diganti

DPRA: Sudah Saatnya Kepala SKPA Diganti
Foto DPRA: Sudah Saatnya Kepala SKPA Diganti

* Kinerja Dinas Dinilai Lambat dan tak Serius

BANDA ACEH – Kinerja Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) saat ini tengah menjadi sorotan DPRA. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, bahkan disarankan agar segera melakukan pergantian Kepala SKPA jika ingin pembangunan di Aceh bergerak cepat.

Salah satu yang disorot adalah tentang Draf Rancangan Qanun (raqan) Prioritas 2017. Wakil Ketua II DPRA, Irwan Djohan, menyebutkan, dari 15 raqan prioritas yang telah disepakati DPRA dan Eksekutif, masih ada lima lagi yang belum diserahkan ke DPRA.

Kelima rakan tersebut adalah. Raqan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perubahan Qanun Nomor 13/2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Raqan Pengelolaan Barang Milik Aceh, Perubahan Qanun Nomor 6/2012 tentang Perkebunan, dan Perubahan Qanun No 6/2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

“Sampai bulan Agustus ini, baru delapan raqan yang draf-

nya telah diserahkan dan dibahas bersama, selebihnya belum (diserahkan),” kata Irwan Djohan kepada Serambi, Jumat (4/8).

Pihak SKPA beralasan, draft raqan itu belum bisa diserahkan karena belum tersedia anggaran untuk penyusunan draf dan kajian akademik. Menurut Irwan Djohan, itu bukan sebuah alasan karena anggarannya sudah diusulkan dalam RAPBA 2017.

“Jika anggaran tidak disediakan pada tahun ini, kenapa usulan perubahan qanun dimasukkan ke dalam usulan raqan prioritas 2017? Ini terkesan SKPA bersangkutan tidak serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” pungkas politisi NasDem tersebut.

Gubernur Aceh, dia katakan, perlu menegur dan memberikan sanksi kepada Kepala SKPA. Bahkan Gubernur disarankan mengganti Kepala SKPA untuk kelancaran penyusunan program dan kegiatan RAPBA 2018. “Sudah saatnya Gubernur membuka dan melakukan penjaringan untuk Kepala SKPA yang baru,” ucap Irwan Djohan.(her)

indikator lemahnya kinerja skpa
– Dari 15 raqan prioritas yang telah disepakati, sampai Agustus ini masih ada lima lagi draf raqan yang belum diserahkan Eksekutif ke DPRA. Padahal penganggarannya telah diusul dalam RAPBA 2017.
– Pembahasan berbagai rancangan qanun sering berjalan tidak maksimal dan harus ditunda karena ada beberapa SKPA yang tidak hadir
– Daya serap anggaran masih sangat rendah. Dari pagu Rp 14,7 triliun, baru sekitar 33 persen yang terserap
– Masih ada 511 paket proyek yang belum dilelang, dan ada ratusan paket proyek yang belum ditentukan pemenangnya (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id