15.353 Rumah Berlantai Tanah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

15.353 Rumah Berlantai Tanah

15.353 Rumah Berlantai Tanah
Foto 15.353 Rumah Berlantai Tanah

* Atap Rumbia dan Dinding Jerami

BANDA ACEH – Sebanyak 15.353 rumah di Aceh masih berlantai tanah, beratap rumbia, dan berdinding jerami. Hal ini sesuai hasil pendataan Bappeda Aceh belum lama ini, sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penduduk miskin di Aceh 2017 naik menjadi 16,89 persen dibanding sebelumnya 16,46 persen.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan menyampaikan hal ini ketika menjawab Serambi, Jumat (4/8). “Urutan terbanyak rumah tak layak huni dan tak sehat itu di Aceh Utara 5.512 unit, Aceh Timur 3.423 unit, Bireuen 2.502 unit, 1.706 unit, Pidie Jaya 520 unit, dan Aceh Tamiang 410 unit. Di Kota Banda Aceh belum kita temukan,” sebut Azhari.

Menurutnya, penduduk yang masih tinggal di rumah tak layak huni dan tidak sehat itu, mulai tahun depan akan menjadi sasaran dari program penyediaan rumah layak huni dan sehat yang bersumber dari APBA maupun APBN secara bertahap. Adapun anggaran untuk pembangunan rumah itu Rp 75-85 juta/unit, sehingga jika dikalikan 15.353 unit, maka butuh anggaran Rp 1,2 triliun dengan rincian rata-rata Rp 80 juta per rumah.

Sedangkan secara persentase dari rumah tak layak huni yang menjadi indikator kemiskinan di Aceh, kata Azhari Hasan untuk penduduk di kota 9,01 persen dan di pedesaan 7,3 persen. Di samping juga dari sektor beras dan rokok yang juga menyebabkan penduduk miskin Aceh di atas rata-rata nasional.

“Untuk penduduk di kota, sumbangan persentase beras dalam angka kemiskinan mencapai 20,11 persen dan rokok 11,79 persen. Sedangkan untuk pedesaan, sumbangan beras mencapai 26,46 persen dan rokok 11,53 persen,” sebut Azhari.

Untuk mengurangi angka kemiskinan, kata Azhari Hasan pola penyaluran beras sejahtera (rastra) juga diperketat atau jangan ada lagi pembagian sama rata untuk semua warga KK miskin dan tidak dalam satu kampung, seperti temuan Bappeda Aceh di beberapa desa, melainkan rastra khusus kepada warga KK miskin.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRA, Muharuddin sependapat atas usulan pembagian rastra hanya untuk si miskin. “Yang tidak masuk kategori miskin, tidak boleh menerima rastra dan itu bisa dipidana. Aparat penegak hukum perlu mengusut dan menyetop jika di sebuah desa ada pembagian rastra secara sama rata,” tegas Muharuddin.

Rumah Duafa Diusul Bangun Swakelola
Sedangkan terkait masih banyaknya rumah tak layak huni di Aceh, Ketua DPRA Muharuddin menyarankan agar pola penyaluran rumah layak untuk duafa itu harus diubah. Sebelumnya melalui kontrak, mulai tahun depan bisa dilakukan secara swakelola/swadaya/gotong royong masyarakat.

“Anggaran untuk bangun rumah duafa sistem kontrak antara Rp 75-85 juta/unit. Kalau dengan swakelola atau swadaya dari masyarakat, anggarannya berkisar Rp 60-65 juta/unit. Artinya bisa terjadi penghematana Rp 15-20 juta per unit,” saran Muharuddin. (her) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id