DPRK: Evaluasi Penerima Rumah Duafa | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRK: Evaluasi Penerima Rumah Duafa

DPRK: Evaluasi Penerima Rumah Duafa
Foto DPRK: Evaluasi Penerima Rumah Duafa

BLANGPIDIE – DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Pemkab mengeveluasi kembali penerima rumah sehat sederhana yang telah diserahterimakan kepada masyarakat, Kamis (3/8) lalu.

“Kita patut apresiasi langkah pak bupati terpilih, untuk mendata dan menertibkan penerima rumah duafa, yang selama ini tidak tepat sasaran,” kata Ketua DPRK Abdya Zaman Akli seusai menggelar rapat koordinasi dengan Bupati Abdya terpilih Akmal Ibrahim dengan para kepala dinas dan camat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih, Jumat (4/8) di Aula Bappeda. Dengan adanya pendataan ulang itu, kata Akli, maka rumah yang dibangun mencapai ratusan unit itu bisa diterima tepat sasaran.

“Ke depannya ini bisa menjadi bahan evaluasi pihak dinas, untuk lebih selektif memberikan bantuan,” ungkapnya. Sementara itu Bupati Abdya terpilih Akmal Ibrahim di hadapan para kepala dinas mengatakan, persoalan rumah duafa akan dievaluasi ulang. Karena selain banyak penerima tidak layak, ada juga rumah yang telah disewakan kepada pihak ketiga.

“Makanya, saya minta kepada Dinas Sosial, kalau ada rumah bermasalah agar tidak dibagikan dulu. Bah loen peutupat aleh pelantikan 14 Agustus singoeh, (Biar saya yang luruskan setelah pelantikan 14 Agustus nanti),” ujar Akmal Ibrahim.

Menurut Akmal, fenomena banyaknya penerima rumah yang tidak layak, bukan disebabkan oleh dinas dan tim verifikasi tidak profesional berkerja, namun ada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan. Menurut Akmal ke depan pihaknya tidak melayani proposal dalam memberi bantuan sosial. Karena, banyak proposal yang selama ini diajukan untuk mencari keuntungan pihak-pihak tertentu. “Ke depan kita akan lihat dulu calon penerima, apakah layak dibantu atau tidak. Setelah kita lihat dan dipastikan layak dibantu, baru kita buat proposalnya, jadi penerima tidak kecewa,” terangnya.

Menurutnya bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran disebabkan ada campur tangan agen. Contohnya penerimaan rehab rumah, seharusnya diterima Rp 15 juta, namun ada hak agen yang mengaku dekat bupati, minta jatah bagi dua atau bagi tiga. “Ke depan, model seperti ini, kalau ada yang mengaku tim sukses dan saudara bupati, tolong dinas jangan dengar ini. Janganlah kalian membeli neraka, dengan jabatan, karena yang kita gunakan uang rakyat,” tegasnya.

Tidak Berhak Intervensi
Sementara itu itu Plt Kadis Sosial Abdya Amri AR ST mengatakan persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran telah terjadi sebelum dia menjabat sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Sosial. Menurutnya yang melakukan verifikasi adalah tim dan keuchik setempat.

“Karena mereka yang lebih tahu. Saya, tidak ada hak intervensi, namun jika saya kenal orangnya, maka saya tegur camat dan keuchik, sehingga diubah, tapi saya tidak tahu semua,” kata Amri. Terkait ada tim verifikasi berinisial T. CDR menerima rumah duafa di Kecamatan Lembah Sabil, Amri mengaku tidak tahu. Namun, ia tidak membantah bahwa T.CDR merupakan tim verifkasi atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).(c50) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id