Qanun Pajak jangan Hambat Investasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Qanun Pajak jangan Hambat Investasi

Qanun Pajak jangan Hambat Investasi
Foto Qanun Pajak jangan Hambat Investasi

BANDA ACEH – Komisi III DPRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun (Raqan) Penagihan Pajak Aceh di ruang Serbaguna DPRA, Banda Aceh, Rabu (2/8). Para peserta RDPU itu umumnya menyatakan setuju DPRA bersama Pemerintah Aceh membuat qanun tersebut.

“Tapi isi qanun itu jangan tabrakan dengan aturan pajak yang berlaku secara nasional dan pelaksanaan tidak memberatkan orang yang ingin berinventasi di Aceh,” kata Zulfikar, peserta RDPU dari Nagan Raya.

Sedangkan Herman Nurdin dari PT Boswa Aceh Jaya dan Bahktiar Rusli dari PT Semen Andalas mengatakan dalam raqan itu belum disebutkan jenis pajak mana saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Karena itu, mereka menyarankan agar sebelum raqan tersebut disahkan, maka jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh harus dimasukkan agar jelas.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi dalam sambutannya saat membuka RDPU ini antara lain mengatakan pembuatan qanun tersebut atas pertimbangan berlakunya UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, termasuk Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapana Standar Akutansi Pemerintah (SAP) berdasarkan akrual basis. “Maka terjadi perubahan dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari pajak. Untuk itu, Pemerintah Aceh perlu membuat Qanun Penagihan Pajak,” kata Sulaiman.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRA, Effendi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para peserta RDPU. Menurutnya, saran dan usul peserta dari berbagai lembaga, dinas, perguruan tinggi, kantor pajak maupun lelang, serta perusahaan sangat mereka butuhkan untuk penyempurnaan isi raqan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Aceh, Sofyan mengatakan tunggakan pajak yang dapat ditagih ketika raqan tersebut sudah disahkan menjadi qanun adalah yang menjadi wewenang Pemerintah Aceh, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB), pajak permukaan air, pajak rokok, dan pajak bahan bakar.

Menurutnya, pelasanaan qanun itu takkan tumpang tindih dengan aturan pajak yang berlaku secara nasional. Pasalnya, sebelum raqan ini disahkan, Komisi III DPRA bersama tim pembahas dari eksekutif, akan melakukan konsultasi kembali ke Mendagri, Menkeu, dan jajarannya. (her) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id