Jaksa Eksekusi Terpidana Korupsi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Jaksa Eksekusi Terpidana Korupsi

Jaksa Eksekusi Terpidana Korupsi
Foto Jaksa Eksekusi Terpidana Korupsi

* Kasus Jembatan Pange, Aceh Utara

LHOKSUKON – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Utara pada Rabu (2/8), mengeksekusi putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh terhadap Johari, konsultan pengawas yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi pembangunan jembatan rangka baja modifikasi di Desa Rayeuk Pange, Matangkuli, Aceh Utara dan menyerahkan terpidana ke pihak Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lambaro. Proses eksekusi itu ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh terpidana untuk menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim.

Untuk diketahui, Johari divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 1 bulan kurangan pada 7 Juni 2017, karena menurut hakim, Johari terbukti melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut inkrach (berkekuatan hukum tetap), karena Johari dan jaksa menerima putusan tersebut.

Johari adalah terpidana ketiga yang dieksekusi jaksa dalam kasus itu. Dua terpidana lainnya yang sudah dieksekusi sebelumnya adalah Edi Sudirman, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Bina Marga Aceh Utara, dan Ibrahim Hanafiah, rekanan proyek, dengan vonis masing-masing empat tahun penjara plus penjara tambahan karena tak membayar uang pengganti dan denda.

Kajari Aceh Utara, Edi Winarto MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Muhammad Rizza SH kepada Serambi, kemarin, menjelaskan, selama proses persidangan Johari ditahan di Lapas Kelas IIA Lambaro sampai selesai sidang. “Tadi pagi, kita langsung eksekusi dia. Dia sudah meneken berita acara eksekusi tersebut, sehingga sekarang sudah menjadi tanggung jawab pihak Lapas lambaro,” katanya.

M Rizza menambahkan, Johari mengaku tidak sanggup membayar uang denda Rp 200 juta, karena itu ia harus menjalani hukum tambahan 1 bulan penjara. “Ketiga terpidana kita tahan di lapas yang berbeda untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dua terpidana lagi, sebelumnya kita tahan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Lhoksukon dan juga di LP Kelas IIA Lhokseumawe,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jaksa mulai menangani kasus dugaan korupsi proyek yang berada pada Dinas Bina Marga Aceh Utara dengan sumber dana dari APBK Rp 2,8 miliar tahun 2010 itu, pada awal Januari 2014 lalu. Berdasarkan hasil audit, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 471 juta.

Kasi Pidsus Kejari Aceh Utara, M Rizza menegaskan, meskipun sudah berhasil mengeksekusi ketiga terpidana dalam kasus itu dalam waktu yang berbeda, tapi penyidik terus mengembangkan kasus tersebut. Artinya, proses penyelidikan kasus korupsi itu masih belum selesai. “Ya, masih kita dalami kasus ini,” tegas Rizza.(jaf) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id