Agama dalam Ideologi Bangsa | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Agama dalam Ideologi Bangsa

Agama dalam Ideologi Bangsa
Foto Agama dalam Ideologi Bangsa

Oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad

KAJIAN ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa posisi agama saat ini begitu diminati oleh masyarakat. Di samping itu, juga untuk memberikan alasan bahwa jika pemerintah keliru di dalam memandang peran dan fungsi agama secara ideologi, maka suatu negara dapat runtuh. Karena agama dapat diperankan untuk mengaduk kesadaran rakyat. Pada ujungnya, mereka akan mempertegas posisi via-a-vis dengan negara.

Secara teoritis, saat ini agama sedang memasuki era baru yaitu post-modernisme. Era ini dimungkin terjadi karena agama telah mendapatkan fungsi di dalam pemikiran, kebatinan, aksi, dan jumlah pengikutnya. Sementara agama pada era modern, cenderung tidak mampu menunjukkan identitasnya. Agama ini dimasukkan di dalam sejarah negara-bangsa, yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan sosial politik. Istilah yang kerap dimunculkan adalah sekularisme.

Karena agama sudah hidup lagi di era post-modernisme, maka agama itu menjadi menarik dan penting. Bahkan agama menjadi trend di dalam berbagai pola kehidupan. Kebangkitan agama pada era post modern, memang sudah diprediski oleh para ilmuwan. Era modernism telah membuat kering batin dan pemikiran manusia dari persoalan spirit keagamaan. Di samping itu, era ini tidak mampu mengelola agama di dalam akal dan batin manusia. Sehingga, agama menjadi kekuatan oposan terhadap suatu rezim yang tidak mendasarkan pada agama.

Kesadaran kolektif
Para ilmuwan kemudian membelokkan era di dunia ini pada kondisi globalisasi. Era ini mengandaikan segala sesuatu menjadi global. Kebangkitan informasi, komunikasi, dan teknologi menyebabkan manusia menjadi tidak memiliki lagi batasan teritorial. Istilah global citizenship menjadi trend. Namun, pada era tersebut juga agama memainkan perannya. Dia kembali mampu mengoneksikan kesadaran kolektif manusia di dalam dunia spiritualitas. Alhasil, di era globalisasi pun, trend orang beragama semakin menunjukkan arah yang positif.

Karena itu, trend globalisasi dan post-modernisme berjalan seirama. Inilah kekuatan baru dunia, di mana beberapa negara maju mencoba menghadang kebangkitan agama di abad 21. Sebagian negara, seperti Indonesia belum menentukan posisinya, apakah meletakkan negara ini di dalam kondisi modernisme atau post-modernisme. Jika dilihat di Pulau Jawa, ada ormas Islam lebih dekat dengan non-Muslim atas nama pluralisme. Ada kelompok Muslim yang melindungi minoritas atas nama humanisme. Tetapi mereka tidak bisa sebangku dengan sesama Muslim, atas nama istilah ekstremisme atau radikalisme. Kepada non-Muslim dapat digunakan istilah “kita”. Sementara untuk sesama Muslim, dilekatkan istilah “mereka”.

Tampaknya trend beragama di Indonesia pada terjerembab pada kondisi modernisme. Karena pluralisme, humanisme, dan radikalisme adalah buah dari teori-teori di era modernisme. Bahkan, pemerintah Indonesia belum menghasilkan sistem kerangka berpikir untuk mendudukkan rakyatnya di era post-modernisme. Gejala negara hadir hanya pada saat agama memberikan kekuatan ekonominya merupakan bentuk peran agama di Indonesia masih dalam dataran teori Weberian. Ketika Belanda mencurigai orang naik haji, karena membawa ideologi pan-Islam yang menentang pemerintahannya, maka itu merupakan praktik dari teori Durkheimian. Namun ketika pemerintah mengambil dana haji untuk pembangunan, maka itu merupakan pelaksanaan dari teori Weberian. Di sini, kekuatan agama yang membawa ideologi dicurigai, namun kekuatan agama yang membawa kekuatan ekonomi, disayangi. Ketika ada gerakan agama yang tidak senafas dengan ideologi negara diawasi, namun ketika kekuatan agama memberikan cadangan devisa negara, malah sebaliknya..

Ideologi yang menggerakkan kesadaran umat beragama untuk ekonomi –misalnya ZISWAF, puasa, haji– bukanlah dilatari oleh ideologi non-Islam. Kecamuk konsep dan teori yang dipraktikkan oleh negara ini kemudian melahirkan sikap ambiguitas negara terhadap Islam. Inilah sebenarnya, terminal keberangkatan apakah Indonesia masih menggunakan teori-teori modernisme di dalam menghadapi peran dan fungsi agama saat ini atau sudah mampu melandaskan tata kenegaraannya pada basis teori post-modernisme.

Kekeliruan konsep dan teori di dalam melaksanakan hal di atas kemudian dimanfaatkan oleh kelompok yang anti-agama, tidak terkecuali komunisme, untuk mengelola konflik secara nasional atas nama peran dan fungsi agama itu sendiri. Kondisi ini pernah terjadi di Indonesia ketika secara konseptual pseudo-agama dimasukkan di dalam ideologi, yang digabungkan antara nasionalisme-agama-komunisme. Ideologi komunisme akan selalu memandang agama sebagai lawan utama. Jika mereka masuk pada dataran sebagai ahli rekayasa kebijakan negara, maka akan diubah undang-undang dan kebijakan negara, supaya agama tidak lagi dominan sebagai kekuatan politik dan ideologi negara.

Ideologi Pancasila
Di Indonesia terdapat ideologi Pancasila. Ideologi ini merupakan produk kebatinan dan tata pikir pendiri bangsa yang merakyat. Dia lahir persis ketika teori-teori modern muncul di Amerika Serikat dan Eropa. Satu proyek besar saat itu adalah menggunakan teori-teori sosial dari kawasan tersebut untuk dipraktikkan di Indonesia. Teori-teori Weberian adalah satu pilihan utama. Adapun dua daerah yang sama sekali non-Weberian adalah Aceh dan Papua. Jadi, ideologi Pancasila diimplementasikan dalam koridor teori-teori sosial modern yang berhaluan Weberian-Parsonian. Sehingga ideologi Pancasila selalu menghadapi musuh-musuhnya yang berpikir non-Weberian-Parsonian.

Ketika Pancasila didengunkan saat ini, dimana agama berada di era post-modernisme. Ideologi komunis bangkit secara terselubung, rakyat sudah menjadi penduduk global, maka kondisi Indonesia berada di persimpangan jalan. Apakah negara ini akan mengikuti jejak keruntuhan Uni Sovyet atau negara-negara di Timur Tengah. Negara-negara yang belandaskan pada ideologi agama, seperti Israel melalui Yahudi, Amerika Serikat melalui Kristen-cum-Yahudi, Jepang melalui Shinto-cum-Buddha, akan tetap kokoh. Hal ini disebabkan keyakinan utama di dalam merekayasa kebijakan strategi bangsa masih dijadikan agama sebagai patokan utama. Di era post-modernisme, agama memiliki peran penting dalam ideologi bangsa.

Kesalahan menerapkan ideologi bangsa pada era post-modernisme dan globalisasi, akan menyebabkan negara chaos. Karena perang ideologi tidak akan mudah dilawan, jika posisi negara tidak mendasarkan pada ideologi yang kokoh. Negara boleh jadi mampu memonitor gerakan keagamaan yang mengancam ideologi negara, tetapi negara tidak mampu mengawasi tata pikir dan tata rekayasa kosmik secara keseluruhan. Inilah yang dilakukan di dalam perang kosmik. Dalam sejarah keruntuhan bangsa-bangsa, upaya yang dilakukan biasanya melalui subversi ideologi.

Oleh karena itu, jika bangsa ini ingin kuat, bukan mempraktikkan suatu ideologi di dalam konteks masa lalu. Tetapi bagaimana membunyikan ideologi negara dalam konteks kekinian. Jika negara bermuka dua dengan agama, maka dalam perang ideologi, negara lain juga bisa bermuka seribu untuk menghantam ideologi bangsa ini. Bangsa ini tidak akan mematenkan ideologi yang sudah dianggap bahaya laten. Pengalaman menyandingkan nasionalisme-agama-komunisme dalam kebijakan straregis bangsa telah menyebabkan negara ini mudah digoyahkan, seperti perpindahan era Orde Lama ke Orde Baru. Adapun memaksakan ideologi sambil meminggirkan kekuatan politiknya juga memaksakan negara ini memiliki pengalaman pahit, seperti era Orde Baru ke Orde Reformasi.

Jadi, pemikir bangsa di Pusat Kekuasaan harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Kondisi percaturan ideologi di pentas internasional, regional, nasional, dan lokal harus dijadikan sebagai teropong kebangsaan. Ideologi bangsa harus mempererat sistem kebatinan setiap anak bangsa, bukan menjauhkan antara satu sama lain. Kerangka bepikir secara konsep dan teori harus membawa negara ini di dalam lorong waktu yang tidak keliru. Karena masa depan negara ini tidak hanya mampu dilihat melalui sistem kebatinan, tetapi juga diterawang melalui kesalahan-kesalahan masa lalu, supaya tidak diulang di masa yang akan datang.

* Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Dosen Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id