Riefky: Forbes Perlu Dibenahi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Riefky: Forbes Perlu Dibenahi

Riefky: Forbes Perlu Dibenahi
Foto Riefky: Forbes Perlu Dibenahi

BANDA ACEH – Anggota Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya, mengakui bahwa Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR-DPD RI asal Aceh memang perlu dibenahi, terutama terkait hubungan komunikasi antara sesama anggota Forbes. Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan Serambi, Selasa (1/8).

Teuku Riefky kemarin melakukan kunjungan ke Kantor Harian Serambi Indonesia bersama rekannya Muslim SHi yang juga anggota DPR RI asal Aceh, serta mantan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Mereka disambut langsung oleh Pemimpin Umum, H Sjamsul Kahar, sejumlah redaktur, dan wartawan.

Awalnya Serambi ingin memastikan tentang isu yang berkembang bahwa telah terjadi perpecahan di tubuh Forbes Aceh, yakni antara kelompok yang terdiri dari para tokoh senior dengan kelompok yang terdiri dari anak muda.

Ditenggarai, perpecahan itu yang membuat komunikasi di antara sesama anggota Forbes menjadi tidak begitu baik, sehingga eksesnya peran Forbes pun tidak maksimal dalam mengawal persoalan Aceh, seperti soal pencabutan dua pasal UUPA melalui UU Pemilu.

“Secara umum saya melihat, mungkin ada miss komunikasi di situ. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang lebih senior, tapi memang mesti ada yang dibenahi, terutama dalam membahas isu-isu Aceh atau mengantisipasi isu-isu Aceh,” kata Riefky.

Namun Riefky dan Muslim membantah tegas bahwa ada perpecahan. Semua anggota DPR RI masih kompak. Muslim bahkan mengungkapkan bahwa kemarin seluruh anggota Forbes ikut hadir dalam rapat bersama. “Tidak ada perpecahan di dalam Forbes. Kita masih kompak sekali. Hanya komunikasi saja yang perlu diperbaiki lagi,” timpalnya.

Muslim juga mengatakan, bahwa Forbes selama ini aktif mengawal semua kebijakan-kebijakan tentang Aceh, bahkan sering memfasilitasi pihak-pihak dari Aceh untuk bertemu orang-orang tertentu di Senayan.

“Kita menyikapi, kita akan back up persoalan ini. Memang RUU itu ada Pansus-nya sendiri, tapi ini kan masih proses mudah-mudahan tidak merugikan masyarakat Aceh,” ucap Muslim, politisi Demokrat ini.

Sementara Riefky mengatakan, masih ada kemungkinan pengembalian dua pasal UUPA yang telah dicabut. Namun itu tegantung kebijakan dari Presiden dan Pemerintah Pusat dalam menanggapinya. “Kita akan memberi dukungan kepada rekan-rekan di pemerintahan untuk menyampaikan hal ini kepada Presiden, ada penindakan khusus untuk persoalan ini,” ucap Riefky.

Sebelumnya, pengamat politik dan hukum, Erlanda Juliansyah Putra SH MH, menyampaikan bahwa kerja Forbes Aceh memang kurang maksimal. Namun itu tidak bisa menjadi alasan untuk mengeneralisir bahwa Forbes tidak bekerja. “Secara individu mereka semua bekerja. Yang bermasalah itu kelembagaannya, terutama dari sisi manajerial,” ungkapnya.

Terpisah , Anggota DPD RI asal Aceh, H Ghazali Abbas Adan, menilai bahwa pencabutan dua pasal UUPA melalui UU Pemilu memberi keuntungan bagi Aceh. Salah satunya, pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkan dana dari APBA dan APBK untuk pelaksanaan Pilkada, karena sudah ditanggung APBN.

“Selama ini KIP dan Panwaslih mengeluh pada saya mereka kekurangan dana. Makanya saya setuju dicabutnya dua pasal dalam UUPA, jika pencabutan itu menguntungkan masyarakat Aceh,” kata Ghazali

Oleh karena itu, kepada pihak-pihak yang tidak setuju atas pencabutan dua pasal UUPA tersebut, agar melihat kembali subtansinya. “Jangan bangga pada tulisan dan nama, tapi yang harus diperhatikan subtansinya. Masyarakat untung atau tidak jika anggaran KIP dan Panwaslih ditanggung Pemerintah Pusat? Kalau untung, harus setuju dua pasal UUPA dicabut,” pungkas Ghazali.

Ia juga meminta semua pihak tidak lagi saling tuding. Dia mengatakan, anggota DPR dan DPD RI bukan manusia super. Demikian juga dengan Anggota DPRA dan akademisi Aceh.

“Jangan di Aceh dinilai super, sementara kita di senayan dinilai bodoh-bodoh semua. Jangan seperti itu, kita manusia memiliki kelemahan, mari kita perbaiki bersama,” tegas Ghazali Abbas.

Saat ditanya kenapa anggota DPD RI asal Aceh tidak mengetahui dicabutnya dua pasal dalam UUPA? Ghazali menjawab jika anggota DPD RI yang dilibatkan dalam pembahasan undang-undang politik adalah Komite I yang membidangi Politik dan Keamanan, yakni Fachrul Razi.

“Fachrul Razi yang terlibat dalam pembahasan UU politik. Kalau saya di Komite IV, membidangi masalah anggaran. Jadi saya mengetahui masalah anggaran untuk Aceh,” tukasnya.

Ke depan, Ghazali Abbas berharap adanya komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan anggota DPD dan DPR RI. Apalagi Aceh sekarang dibawah kepemimpinan Irwandi Yusuf, sehingga harus beda dengan pemimpin terdahulunya.

“Setiap adanya perubahan terhadap UUPA, harus dilaporkan ke DPD RI sebelum dilakukan action. Selama ini Pemerintahan lama kan tidak pernah melaporkan kepada kami jika ada masalah,” pungkas Ghazali Abbas.(naz) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id