Irwandi Usul Belanja Publik Rp 10,6 T | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Irwandi Usul Belanja Publik Rp 10,6 T

Irwandi Usul Belanja Publik Rp 10,6 T
Foto Irwandi Usul Belanja Publik Rp 10,6 T

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf diwakili Wakilnya, Nova Iriansyah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2018 senilai Rp 14,7 triliun kepada Wakil Ketua III DPRA, Dalimi. Sebanyak Rp 10,662 triliun (72,54) di antaranya untuk belanja publik.

Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, sejumlah anggota Badan Anggaran DPRA, Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan, Asisten II Syaiba Ibrahim, Asisten III Kamaruddin Andalah, Sekretaris DPRA A Hamid Zein, sejumlah Kabid dan Kasi di jajaran Bappeda Aceh.

Wagub seusai menyerahkan dokumen KUA dan PPAS 2018 itu, kepada Serambi mengatakan mereka mengusulkan anggaran senilai itu untuk belanja publik atau meningkat 21,9 persen dibanding 2017 yang nilainya ketika itu Rp 7,4 triliun agar tahun depan penduduk miskin di Aceh turun menjadi 15,50 persen dari kondisi sekarang ini 16,89 persen.

Selain itu, juga untuk penurunan pengangguran menjadi 7 persen dari kondisi saat ini 7,57 persen. Lebih lanjut, ia menyebutkan untuk penyusunan KUA dan PPAS 2018, mereka menggunakan tiga pendekatan. Pertama, avidence based planning, yaitu menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan berdasarkan data dan fakta di lapangan.

“Tanpa data dan fakta di lapangan, usulan program tidak akan dibiayai. Dalam pendekatan ini, tidak ada istilah bagi-bagi pagu anggaran kepada SKPA,” ujar Nova Iriansyah.

Kedua, money follow program, yaitu anggaran mengikuti program prioritas dan kegiatan prioritas yang mau dicapai. Ketiga, indikator out put yang terukur. Program prioritas dan kegiatan prioritas yang dibuat dan akan dijalankan harus terukur.

“Misalnya, apa yang ingin kita capai dengan anggaran segitu, di antaranya untuk belanja tidak langsung (pegawai/operasional kantor) Rp 4,037 triliun dan belanja langsung/publik (program/kegiatan) Rp 10,7 triliun tersebut, jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang mau diturunkan harus disebutkan targetnya yang rasional, bukan asal tulis,” kata Nova.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bappeda Aceh, Azhari Hasan antara lain mengatakan alokasi dana yang lebih besar itu dilakukan karena mulai 2018, Pemerintah Aceh tak lagi menstransfer dana otsus yang diterima dari pusat ke kabupaten/kota senilai 40 persen, seperti selama ini. Hal ini sesuai diatur dalam Qanun tentang Penggunaan Dana Otsus dan Migas.

Menurutnya, dana otsus itu disimpan dan dikelola sepenuhnya di kas Aceh, namun kuota dana otsus masing-masing kabupaten/kota tetap diberikan. Namun, berdasarkan usulan program diajukan ke Pemerintah Aceh sesuai program prioritas Pemerintah Aceh. (her) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id