BKN Usul Pecat Dua Pejabat Abdya | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

BKN Usul Pecat Dua Pejabat Abdya

BKN Usul Pecat Dua Pejabat Abdya
Foto BKN Usul Pecat Dua Pejabat Abdya

* Setelah Divonis Melakukan Korupsi

BLANGPIDIE – Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) mengusulkan dua pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dipecat karena terlibat korupsi. Keduanya adalah Drs Ihsan A Majid dan Drs Hanafiah AK. Informasi yang diterima Serambi surat telaah staf telah dilayangkan Sekda Abdya Drs Thamrin kepada Bupati Abdya Ir Jufri Hasanuddin MM.

“Sudah siap dibuat dan diparaf pak Sekda, tergantung pak bupati mau ditandatangani, apa tidak,” kata sumber Serambi kemarin. Menurutnya, telaah staf tersebut harus dibuat, jika tidak seluruh tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) akan diberikan sanksi.

“Surat itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yaitu bupati. Setelah surat itu diserahkan, dalam 21 hari bupati harus menyetujui, dan seluruh fasilitas dan dana yang diterima mereka (sejak divonis) harus dikembalikan,” terangnya. Sementara itu, Sekda Abdya, Drs Thamrin saat dikonfirmasi enggan memberi komentar. Namun, ia tidak membantah bahwa surat telaah staf tersebut telah dibuat.

“Iya (surat telaah staf) tersebut sudah dibuat,” ujarnya. Usulan pemecatan dua pejabat itu menindaklanjuti permintaan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI). Kedua pejabat yang diusul pecat tersebut adalah Asisten l Bidang Pemerintah Setdakab Drs M Hanafiah Ak SH MM dan Kasi Keluarga Berencana Sejahtera Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Drs Ihsan A Majid. Pantau Serambi pascakeluarnya surat dari BKN itu hingga saat ini Hanafiah masih aktif masuk kantor, membuka dan mengikuti sejumlah kegiatan di Abdya maupun di luar Abdya.

Seperti diberitakan sebelumnya Kepala BKN-RI melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, melayangkan surat permintaan pemecatan terhadap dua pejabat Abdya. BKN-RI menilai Drs Ihsan A Majid dan Drs Hanafiah AK telah dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 155/Pid.B/2011/PN.TTN 23 Februari 2012. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Saat itu, Hanafiah menjabat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Abdya divonis bersalah satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam kasus pembangunan gudang sosial Abdya bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2009 senilai Rp 800 juta. Selain Hanafiah, dalam kasus itu majelis hakim juga memvonis satu tahun penjara Drs Ihsan A Majid selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Informasi yang berkembang, usulan pemecatan yang dilayangkan BKN-RI berawal dari pemblokiran NIP Ihsan A Majid pada Februari lalu. Pihak pemkab berinisiatif untuk membuka blokir sehingga menyurati BKN-RI. Beberapa bulan selanjutnya, BKN-RI malah memblokir NIP Hanafiah sehingga Sekda Abdya dan sejumlah pejabat menghadap Deputi Pengawasan BKN-RI. Namun permintaan itu ditolak oleh Deputi dan meminta agar dua pejabat itu dipecat.(c50) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id