Dilema UUPA dalam Negara Kesatuan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dilema UUPA dalam Negara Kesatuan

Dilema UUPA dalam Negara Kesatuan
Foto Dilema UUPA dalam Negara Kesatuan

Oleh M. Rizwan Haji Ali

PENGESAHAN UU Pemilu ternyata tidak hanya mengguncang panggung politik Nasional –di mana “partai oposisi” menolak pengesahan UU tersebut karena perbedaan sikap politik terhadap presentase presidential treshold (ambang batas pencalonan presiden)– tapi getarannya bahkan terasa hingga ke Aceh. UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menjadi “kitab induk” penyelenggaraan pemerintahan di Aceh turut terkena imbasan. Dua pasal dalam UUPA, yaitu Pasal 57 dan Pasal 60 dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku sejak UU Pemilu diundangkan. Ini berarti UU Pemilu telah mengubah pasal-pasal dalam UUPA.

Hal ini memicu munculnya protes terhadap proses pembentukan UU Pemilu tersebut terkait ayat 3 Pasal 269 UUPA yang menyebutkan bahwa dalam hal adanya rencana perubahan terhadap UUPA dilakukan dengan terlebih dulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA. Pembatalan dua pasal tersebut tanpa konsultasi dan pertimbangan dari DPRA dikhawatirkan dapat menjadi preseden hukum di masa depan di mana pasal-pasal dalam UUPA dapat diubah atau dinyatakan tidak berlaku dengan mengabaikan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Guncangan politik lainnya menyasar ruang kecil Forbes Aceh di Senayan, di mana wakil-wakil Aceh di DPR dan DPD RI berkantor. Publik di Aceh mempertanyakan dan bahkan menertawakan jawaban-jawaban para wakil Aceh di Senayan terhadap penetapan UU Pemilu yang mencabut pasal-pasal UUPA. Ketidaktahuan mereka secara detil terhadap pembahasan UU Pemilu dan hubungannya dengan UUPA, membuat masyarakat Aceh membulatkan mulut mengeluarkan siulan sindiran.

Konstruksi Negara Kesatuan
Namun, tulisan ini ingin mengemukakan hal yang lebih mendasar yang menjadi titik kerapuhan posisi UUPA dalam konteks Negara Kesatuan. Bahwa UUPA merupakan sebuah produk politik hukum (legal policy) yang tidak memiliki posisi kokoh dalam sistem Negara Kesatuan. Hal ini disebabkan watak Negara Kesatuan itu sendiri yang memang tidak membagi kekuasaan kepada daerah, tetapi hanya menyerahkan kewenangan saja. Sehingga sikap pemerintah pusat terhadap daerah termasuk Aceh, dapat berubah sesuai dengan politik hukum dan konfigurasi politik di pusat.

Dalam lingkup Ilmu Tata Negara, Negara Kesatuan dapat pula disebut sebagai negara unitaris. Dari sisi susunannya, Negara Kesatuan bersifat tunggal, yaitu Negara Kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari negara-negara, melainkan hanya terdiri dari satu negara. Dalam Negara Kesatuan, tidak ada negara dalam negara, di mana kekuasaan hanya dipegang oleh satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan, dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah (Soehino, 2007).

Dalam kajian Ilmu Politik, Negara Kesatuan didefinisikan sebagai “Negara yang pemerintah pusat atau Nasional memegang kedudukan tertinggi, memiliki kekuasaan penuh dalam memerintah. Tiada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintah yang lebih kecil, seperti negara bagian dan provinsi. Dalam suatu negara kesatuan pemerintah Nasional bisa, dan biasanya memang, melimpahkan banyak tugas kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintahan lokal atau regional. Namun, otoritas ini dilimpahkan oleh UU biasa yang disusun oleh DPR Nasional –tidak oleh konstitusi– dan bisa ditarik segera setelah diterima.” (Carlton Clymer Rodee, 2000).

Sementara Jellinek menyebutkan, Negara Kesatuan berbeda dengan negara federal karena dua alasan: Pertama, negara-negara bagian dalam negara federal memiliki wewenang untuk membuat UUD-nya sendiri (pouvoir constituent) dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Sementara dalam sistem Negara Kesatuan, organisasi dari bagian-bagian negara telah ditentukan oleh pembuat UU di pusat. Organisasi-organisasi di daerah ini merupakan bagian dari pelaksanaan sistem desentralisasi, sementara kewenangan pembentukan UU ada di pusat;

Kedua, dalam negara federal wewenang pembentukan UU bagi pemerintah pusat telah dirinci dengan jelas, sementara yang lainnya ada pada negara-negara bagian (residu power atau reserved power). Sebaliknya, pada Negara Kesatuan wewenang secara terperinci terdapat pada pemerintah provinsi, sementara residu power-nya ada di pemerintah pusat. Artinya, kekuasan yang luas ada pada pemegang residu power, yaitu pemerintah pusat.

Namun, dalam perkembangannya Negara Kesatuan dan paham unitarisme bergerak lebih luwes. Menurut Rahman Tolleng, ciri-ciri unitarisme yang telah disebutkan di atas tampaknya perlu diberi kualifikasi lebih lanjut. Dalam perkembangan kehidupan ketatanegaraan dewasa ini terlihat ada kecenderungan negara-negara unitaris mengadopsi institusi-institusi independen yang khas sistem predisidensialisme yang federal, seperti lembaga judicial review dan bank sentral yang independen.

Bahkan, tidak jarang, Negara Kesatuan yang multietnis dan multikultural sering memberi konsesi yang bersifat federal kepada pemerintahan daerah demi mempertahankan “kesatuan”-nya. Oleh sebab itu, Negara Kesatuan di tingkat praktis memiliki keberagaman praktikal dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah regional dan lokal, seperti Negara Kesatuan Inggris yang menganut piranti asimetris. Hal ini terlihat dalam susunan ketatanegaraan Inggris yang memiliki tiga federasi, sementara untuk Skotlandia dan Wales berlaku susunan administrasi tersendiri. Bahkan, dalam kasus Irlandia Utara, praktik otonomi asimetris hampir memberlakukan Irlandia Utara sebagai sebuah pemerintahan tersendiri (Rahman Tolleng, 2012).

Konsekuensi-konsekuensi
Dengan konstruksi Negara Kesatuan seperti diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa kualifikasi Negara Kesatuan di Indonesia dengan pemberian otonomi asimetris bagi Aceh, Papua, dan DI Yogyakarta, dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada politik hukum pemerintah pusat. Namun, seperti disampaikan Margarito Kamis, seluas apa pun bentuk otonomi bagi daerah, hal itu tidak akan dapat mengubah status daerah menjadi negara merdeka.

Menurut Margarito Kamis dalam bukunya Jalan Panjang Konstitusionalisme di Indonesia (2014), dipilihnya sistem Negara Kesatuan oleh konstitusi Indonesia memiliki beberapa konsekuensi: Pertama, berkaitan dengan asal-usul kekuasaan. Dalam negara kesatuan, kekuasaan negara berada di tangan pemerintah pusat, bukan di daerah. Daerah hanya memperoleh sebagian kewenangan pemerintah yang didesentralisasikan, atau ditugasperbantukan oleh pusat.

Luas dan besarnya kewenangan yang didesentralisasikan atau didelegasikan, dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan, sering disebut sebagai devolusi, bukan desentralisasi. Inti dari asal usul kekuaan yang berada di tangan pusat ialah kekuasaan negara tidak didistribusikan secara vertikal, melainkan secara horizontal. Seluruh kekuasaan penting, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, semuanya dipegang oleh pusat.

Kedua, sebagai turunan dari konsekuensi pertama, dalam Negara Kesatuan tidak pernah ada hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai “hubungan kuasa”, melainkan hubungan “hubungan kewenangan.” Karena kewenangan pemerintah daerah tidak bersumber dari kekuasaan satu negara merdeka, melainkan kewenangan tersebut diperoleh karena didelegasikan, baik kewenangan itu bersifat atributif, delegasi atau mandat. Hubungan ini terbangun atas satu tujuan, yaitu untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.

Karena itu, lantaran pemerintah daerah berada dalam wilayah negara kesatuan, maka daerah yang terbentuk karena dibagi menurut UU, tidak memiliki kualitas sebagai sebagai sebuah negara merdeka, melainkan tidak lebih hanya sebatas wilayah administratif dalam Negara Kesatuan. Akibatnya, pengaturan daerah tersebut tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional dan tidak dapat melakukan perjanjian batas wilayah antar daerahnya dengan negara tetangga. Oleh sebab itu, seluas apa pun kualitas otonomi dalam sebuah daerah tidak akan mengubah sifat hukum daerah tersebut dari daerah otonom menjadi negara.

Dalam hal ini, maka daerah otonom tidak lain adalah suatu lingkungan hukum yang berbentuk kesatuan masyarakat hukum, untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, yang disebut sebagai otonomi. Otonomi ini dilaksanakan dengan metode desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh pusat. Yang didelegasikan bukan kekuasaan, melainkan fungsi yang melekat dalam kekuasaan pemerintah, sehingga “terminologi yang digunakan bukan pemerintah, tetapi pemerintahan”.

Ketiga, dari sistem Negara Kesatuan adalah adanya tata cara tentang penilaian terhadap peraturan daerah. Karena kewenangan penetapan Peraturan Daerah tidak lahir dari kekuasaan yang mandiri, yang lazimnya terdapat dalam negara merdeka, melainkan karena adanya pendelegasian, maka pemerintah pusat melakukan review terhadap peraturan daerah karena hal itu merupakan bagian dari kewenangan yang melekat pada fungsi kekuasaan tersebut. Sebab itu, pembatalan terhadap Peraturan Daerah tidak dilakukan dengan proses judicial review, melainkan executive review.

Dengan kajian teoritis di atas, kita dapat memahami bahwa posisi UUPA dalam sistem Negara Kesatuan sangat dilematis dan rumit. Perkembangan politik dan hukum di pusat dapat dengan cepat membuat UUPA kehilangan relevansinya karena kewenangan-kewenangan yang ada dalam UUPA dapat dicabut atau ditarik kembali melalui UU baru yang berlaku secara Nasional, termasuk Aceh. Di sinilah tantangan terberat mempertahankan UUPA yang sudah dianggap sebagai sebuah kompromi politik dan terlanjur ditempatkan sebagai simbol “kesetaraan” antara Jakarta dan Aceh oleh masyarakat Aceh. Wallahu a’lam bisshawab.

* M. Rizwan Haji Ali, pengajar prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal). Email: [email protected] (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id