Ujian Kesaktian UUPA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ujian Kesaktian UUPA

Ujian Kesaktian UUPA
Foto Ujian Kesaktian UUPA

Oleh M. Fajarli Iqbal

LAYAKNYA pendekar muda yang baru masuk dunia persilatan, kesaktian Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terus diuji. Satu persatu “pendekar” pun maju untuk melihat seberapa kuat UUPA, yang katanya diperjuangkan dengan darah dan air mata. Layaknya anak baru, UUPA pun mendapatkan poin kemenangan dan tak sedikit juga menerima poin kekalahan. Buktinya ada pasal UUPA yang harus rontok di Mahkamah Konstitusi (MK).

UUPA yang lahir pasca-MoU Helsinki 2005 adalah aturan khusus Aceh. Seiring berjalannya waktu kesaktian UUPA pun diuji. Sebelum Pilkada 2012, Pasal 256 UUPA diuji di MK. Pasal yang menyatakan calon perseorangan hanya boleh ada sekali di Aceh, dianggap menutup hak calon untuk maju secara perseorangan lagi. Buntutnya MK memutuskan mencabut pasal tersebut dan calon perseorangan pun muncul kembali di Pilkada 2012 hingga di Pilkada 2017.

Kembali dibonsai
Tak hanya itu, menjelang Pilkada 2017 lalu, satu pasal UUPA kembali dibonsai. Kali ini muncul pendekar lain yang menguji kekuatan UUPA. Adalah Abdullah Puteh, calon gubernur Aceh di Pilkada 2017 menggugat Pasal 67 ayat (2) huruf g UUPA. Pasal itu isinya adalah pelarangan terhadap mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Aceh. Tentu saja pasal itu menghambat dirinya untuk maju sebagai kandidat Gubernur Aceh.

Tak disangka, MK menerima seluruh permohonan Abdullah Puteh dan menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Akhirnya pasal itu pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Abdullah Puteh yang saat itu baru keluar dari penjara, melangkah penuh percaya diri masuk dalam bursa calon pemimpin Aceh kala itu. UUPA kembali kalah.

Kini, menjelang Pemilu 2019, DPR RI membuat aturan baru tentang pemilihan presiden. UU Pemilu pun disahkan. Uniknya, dalam UU Pemilu yang disahkan itu ada pasal UUPA yang kembali harus dicabut. Lagi-lagi kekhususan Aceh dipreteli. Sebenarnya substansi Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA yang dicabut itu tak terlalu krusial. Hanya saja proses pencabutannya yang dinilai telah mengerdilkan UUPA.

Saat pengesahan UU Pemilu itu pihak pusat seakan menutup mata terhadap kekhususan Aceh. Bagaimana tidak, pengesahan UU Pemilu yang berbuntut pada pencabutan dua pasal dalam UUPA itu tidak dikonsultasikan ke DPRA. Anggota parlemen di Aceh seakan hana diboeh yum atau tak dihargai, karena sama sekali tak dilibatkan dalam hal tersebut.

Seharusnya UU Pemilu itu dikonsultasikan ke DPRA, karena ada pasal UUPA yang harus dicabut. Bukan malah petantang-petenteng berlagak jagoan dengan semena-mena mempreteli UUPA. Hal inilah yang dianggap perbuatan yang tak sehat atau perbuatan yang tak bisa diterima. Namun apa yang harus dikata, benteng UUPA lagi-lagi tembus.

Hal ini haruslah disikapi secara dewasa oleh elit politik yang ada di Aceh. Kita harus sadar agaknya UUPA tak lagi punya nilai jual tinggi. Fenomena pembatalan atau pencabutan UUPA terlihat sangat sistematis. Hal ini haruslah disikapi serius oleh semua kalangan khususnya elite politik. Jika terus dibiarkan itu malah membuat UUPA menjadi seonggok wacana yang telah usang.

Bukan tanpa alasan, saat penyelesaian sengketa Pilkada 2017 lalu ada beberapa hal yang membuat MK tak mengacu pada UUPA. Hal ini membuktikan UUPA belumlah terlalu sakti untuk menjadi acuan. Tak menutup kemungkinan UUPA terus dibongkar dan dicabut, yang pada akhirnya UUPA hanya sekadar UUPA di atas kertas.

Bukan kitab suci
Tentu disadari bersama bahwa UUPA bukanlah kitab suci yang sempurna. Bukan tak mungkin UUPA harus direvisi. Itu bisa disebabkan berbagai macam hal, salah satunya adalah UUPA yang dianggap belum terlalu matang. Aturan yang dibuat oleh manusia tidaklah sempurna dan tentu harus diperbaiki seiring dengan berjalannya masa.

Namun revisi UUPA haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika hanya menyamakan UUPA dengan UU lainnya, itu sama saja dengan menghilangkan kekhususan Aceh. Bukan bermaksud secara buta membela kekhususan Aceh, akan tetapi yang namanya khusus haruslah dijaga. Harus disadari UUPA bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja. Aturan khusus Aceh itu diperjuangkan dengan darah dan air mata.

UUPA bukan pula kitab suci yang tak memiliki cacat, namun hanya sejumlah regulasi yang dibuat manusia. Sebab itu, revisi UUPA ada kalanya diperlukan, namun harus diingat bahwa UUPA adalah hal yang sangat berharga dan harus dijaga. Mempreteli UUPA sama dengan mempreteli kekhususan Aceh. akan tetapi merevisis UUPA sama dengan menyempurnakan kekhususan Aceh.

Mulai sekarang, UUPA harus disempurnakan sedemikian rupa. Agaknya sang ‘pendekar muda’ (UUPA) harus kembali lagi ke perguruan untuk menyempurnakan ilmunya agar tak muda kalah dengan pendekar lain di luar. UUPA perlu dikuatkan. UUPA adalah kekhasan Aceh, jangan asal preteli dan cabut begitu saja. UUPA adalah kehormatan Aceh, jangan asal direbut seenaknya saja. UUPA adalah warisan yang harus dijaga, jangan potong begitu saja.

Meski tak terlalu kentara, rakyat di tingkat akar rumput bangga memiliki UUPA. Rakyat Aceh bangga dengan kekhususannya. Sebab itu jangan usik kekhususan Aceh dengan mempreteli UUPA. Namun, pertanyaan apakah para elit juga bangga memiliki UUPA? Jika elit peduli seharusnya pencabutan UUPA yang terakhir itu tak terlewatkan. Wakil rakyat Aceh di senayan tentu sudah lebih awal mengetahui UU Pemilu yang bakal mempreteli UUPA itu. Atau memang wakil kita di sana benar-benar tidak tahu. Entahlah!

* M. Fajarli Iqbal, alumnus Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), asal Lhokseumawe, sekarang tinggal di Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id