Mobil Mewah Pejabat Penguras Uang Daerah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mobil Mewah Pejabat Penguras Uang Daerah

Mobil Mewah Pejabat Penguras Uang Daerah
Foto Mobil Mewah Pejabat Penguras Uang Daerah

Seratus persen kita sangat sependapat dengan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM Unimal) yang meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Utara untuk mencoret usulan pengadaan tiga unit mobil mewah seharga Rp 3,3 miliar. Sebab, masyarakat sudah tahu bahwa keuangan daerah itu kini sedang susah dan mobil dinas itu sangat menguras uang daerah mulai dari pengadaan, operasional, hingga pemeliharaan.

Jadi, sekali lagi kita sangat mengapresiasi dewan setempat jika berani membatalkan rencana pengadaan tiga mobil mewah yang nilainya semahal itu. “Rencana pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara harus dibatalkan, karena ini kebijakan tidak pro rakyat,” tegas Koordinator MaTA, Alfian.

Usulan tiga unit mobil tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 yang disusun Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TPAD) Aceh Utara untuk disampaikan kepada DPRK dalam sidang paripurna pada 25 Juli 2017. Hal inilah yang kemudian memicu kritikan dari para aktivis dan mahasiswa, mengingat keuangan daerah sedang krisis.

Ketua BEM Unimal, Muslem Hamidi, menyatakan, seharusnya pemkab mengutamakan anggaran untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi rakyat. “Pemkab sering mengeluhkan perihal banyaknya kebutuhan rumah duafa di Aceh Utara yang belum terpenuhi. Harusnya, anggaran itu bisa ditingkatkan untuk rumah duafa atau program prioritas lainnya,” katanya.

Menurut Ketua BEM Unimal itu, meski baru sebatas usulan, mahasiswa berharap Banggar DPRK Aceh Utara menolak pengadaan mobil dinas tersebut. Karena pejabat tidak seharusnya hidup bermewah-mewah dengan uang rakyat. “Kehidupan glamour pejabat seperti itu sudah seharusnya diubah, jika benar-benar ingin membangun Aceh Utara yang lebih baik.”

Senada dengan itu, Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil SE pun menilai dana Rp 3,3 miliar untuk pengadaan tiga unit mobil itu terlalu besar. Jika pun harus dibeli, mesti disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kondisi keuangan dan kinerja. “Karena itu, dewan akan mempertanyakan kepada eksekutif jenis mobil apa yang akan dibeli dengan jumlah dana sebesar itu. Mudahan-mudahan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Aceh Utara.”

Persoalan pengadaan mobil untuk pimpinan daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil-wakilnya memang selalu saja menyedihkan masyarakat. Selain harganya yang sering dimarkup, tipe dan jenis mobil yang direncanakan selalu bertipe mewah. Sama sekali tidak sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Yang menyedihkan lagi, di akhir jabatan sering mobil-mobil dinas mewah yang baru itu “raib” entah ke mana.

Kita ingin mengatakan juga bahwa kehebatan seorang pimpinan daerah tidak tergantung pada mobil dinasnya tapi pada program apa yang bisa membantu ekonomi daerah dan menyejahterakan masyarakatnya.

Dalam hal ini, sikap Gubernur Irwandi Yusuf yang lebih banyak menggunakan fasilitas pribadi untuk bertugas, bisa dicontoh oleh para bupati/wali kota beserta wakil-wakilnya, dan istri-istri pejabat dimaksud. Ikat pinggang atau efisiensi anggaran lebih dipuja dari pada berfoya-foya di hadapan rakyat yang susah, kan? (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id