Fraksi Gerindra-PKS DPRA Minta SKPA Genjot Serapan Anggaran | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Fraksi Gerindra-PKS DPRA Minta SKPA Genjot Serapan Anggaran

Fraksi Gerindra-PKS DPRA Minta SKPA Genjot Serapan Anggaran
Foto Fraksi Gerindra-PKS DPRA Minta SKPA Genjot Serapan Anggaran

BANDA ACEH – Sejak disahkan pada Februari hingga pertengahan tahun ini, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2017 yang berjumlah Rp 14,7 triliun dinilai masih rendah. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) diminta untuk mengenjot realisasi anggaran sebelum berakhirnya tahun berjalan.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra-PKS pada DPRA, Bardan Sahidi kepada Serambi Senin (31/7). Menurutnya, masih banyak pekerjaan besar belum dilelang, ada juga belum ditandatangani peraturan gubernur (Pergub), dan ada juga sudah dilelang tapi hingga kini belum dikerjakan.

“Kalau kita menelisik lebih jauh, ternyata anggaran 2017 yang baru terpakai hanya untuk gaji, tunjangan, intensif, honor, dan biaya perjalanan dinas. Saat ini pengeluaran masih pada belanja aparatur sementara untuk belanja publik sama sekali belum tersentuh,” ujar politisi PKS ini.

Ia meminta kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk memerintahkan seluruh bawahannya agar bekerja ekstra. Pemerintah Aceh, katanya, harus mengerjakan terhadap paket pekerjaan yang belum dilaksanakan agar tidak menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

“Jika kegiatan yang bersumber dari APBA belum berjalan akan berdampak langsung pada perekonomian Aceh. Karena itu Pemerintah Aceh jangan pakek gigi atrek, tapi harus maju terus,” kata Bardan mengingatkan kembali tamsil yang pernah diucapkan Irwandi setelah pelantikan dulu.

Wakil Ketua Banleg DPRA ini menambahkan, dengan waktu yang tersisa saat ini, masih cukup untuk mengejar target melalui program program yang telah tertuang dalam daftar pelaksana anggaran (DPA) di masing-masing dinas dan badan. “Tapi kalau dilakukan dengan kerja ekstra, masih bisa dilakukan,” ucap putra Gayo ini.

Terpisah, Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (SAKA), Mahmuddin juga mengatakan bahwa lemahnya serapan APBA tahun 2017 berdampak pada lambannya tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh. Sehingga mengakibatkan inflasi di Aceh menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

“Kami mendesak eksekutif dan legislatif jangan lamban dalam mengambil tindakan terkait rendahnya serapan anggaran, menggingat proses pembangunan Aceh saat ini masih begitu lemah, ditambah lagi penggunaan dana otsus kita yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Ia menjelaskan, besarnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Aceh tidak mampu digunakan secara maksimal untuk membangun sarana dan prasarana guna mendukung pembangunan di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang ditayangkan di situs Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA.

“Dari Rp 14,7 triliun total APBA 2017, serapan anggaran baru 33 persen atau Rp 4,8 triliun. Ini jelas tidak mencapai target. Saat ini hanya ada 9 SKPA yang baru menyerap anggaran di bawah 20 persen, sedangkan 20 SKPA baru menyerap di bawah 30 persen,” ujar aktivis antikorupsi ini.(mas) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id