Dewan Tunda Teken LKPJ 2016 | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dewan Tunda Teken LKPJ 2016

Dewan Tunda Teken LKPJ 2016
Foto Dewan Tunda Teken LKPJ 2016

* SKPK ‘Bandel’ tak Hadiri Pembahasan

KUALASIMPANG – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, DPRK Aceh Tamiang menunda penandatanganan hasil pembahasan Laporan Rancangan Qanun Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2016 dalam rapat paripurna kelima yang digelar di gedung dewan setempat, Senin (31/7) sore.

Alasan ketiga fraksi yang ada di DPRK Tamiang menunda teken, antara lain, karena ada dinas yang tidak mau hadir saat dilakukan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) dewan. Yang menarik, Bupati Hamdan Sati dan unsur Muspida malah ikut hadir dalam sidang tersebut.

Sejumlah anggota dewan mengatakan, penundaan ini menjadi cemeti bagi kalangan eksekutif yang terkesan menganggap remeh lembaga DPRK Aceh Tamiang.

Akhirnya rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Juanda mengetuk palu sidang tanda secara resmi pembahasan LKPJ APBK Aceh Tamiang tahun 2016 selesai dibahas, namun penandatanganan bersama LPKJ antara pimpinan dewan dengan Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati ditunda.

Juru bicara Fraksi Tamiang Sekate, Tgk Irsyadul Afkar dalam pandangan fraksinya mengatakan, penyampaian pertanggungjawaban kepala daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah.

Hasil yang dicapai merupakan akumulasi dari pelaksanaan program kerja dan kegiatan pembangunan dari tahun sebelumnya yang merujuk kepada dokumen RPJM, RPJMD, yang dilakukan secara sinergis, kordinatif, integratif dan berkelanjutan.

Menurut dia, konsekuensinya tentu ada evaluasi yang dilakukan pihak eksekutif dan legislatif untuk membenahi kelemahan yang menjadi hambatan selama ini. “Kelemahan-kelemahan ini menjadi cambuk bagi kita untuk berbenah,” tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Aceh, Mustaqim. Ketidakhadiran beberapa kepala SKPK, kata dia, menjadi penyebab penandatanganan ditunda. Mantan aktivis mahasiswa ini meminta pimpinan sidang untuk menunda penandatanganan raqan pertanggung jawaban APBK tahun 2016. Fraksi Merah Putih melalui juru bicaranya Desi Ameliaini juga bersikap serupa.

Menurut informasi yang diperoleh Serambi, kepala dinas yang tidak hadir, antara lain Kadis PU Aceh Tamiang Syamsuri dan Kadis Pendidikan Ikwanuddin. “Padahal kedatangan mereka sangat penting dalam pembahasan tersebut, karena tahuan 2016 ada tiga dinas besar yang anggarannya tidak teralisasi miliaran rupiah,” tutur Mustaqim, dibenarkan anggota dewan lainnya.

Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati yang diminta pendapatnya seusai sidang peripurna terkait penundaaan tersebut mengatakan, ditundanya penadatangan pertanggungjawbaan APBK Aceh Tamiang tahun 2016 mutlak kesalahan kepala dinas yang kurang koordinasi dengan dirinya dan membuat gap, sehingga terjadi miskomunikasi dengan dewan.

“Makanya susah kalau begini, karena kita enggak bisa eksekusi untuk mengganti kepal dinas yang bandel,” ujarnya. Sesuai dengan regulasi, Hamdan Sati sebagai incumbent yang gagal terpilih kembali sebagai Bupati Aceh Tamiang tidak punya kewenangan untuk mengganti kepala dinas. Regulasi ini menyulitkan dirinya di akhir masa jabatan, karena sebagian kepala dinas menjadi susah ‘diatur’ .(md) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id