Coret Usulan Mobil Mewah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Coret Usulan Mobil Mewah

Coret Usulan Mobil Mewah
Foto Coret Usulan Mobil Mewah

* Permintaan MaTA dan Mahasiswa

LHOKSUKON – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM Unimal) meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Utara untuk mencoret usulan pengadaan tiga unit mobil mewah seharga Rp 3,3 miliar. Menurut aktivis dan mahasiswa ini, pengadaan mobil dengan harga sebesar itu adalah pemborosan anggaran dan tidak berkeadilan dengan kondisi kas Aceh Utara yang sedang krisis.

Untuk diketahui, usulan tiga unit mobil tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 yang disusun Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TPAD) Aceh Utara untuk disampaikan kepada DPRK dalam sidang paripurna pada 25 Juli 2017. Hal inilah yang kemudian memicu kritikan dari para aktivis dan mahasiswa, mengingat keuangan daerah sedang krisis. “Rencana pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara harus dibatalkan, karena ini kebijakan tidak pro rakyat,” tegas Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi, Minggu (30/7).

Ditekankan dia, apa pun alasan terhadap pengadaan tersebut, jelas tidak bisa diterima rakyat, karena itu kebijakan yang tidak berkeadilan. Harusnya, Bupati dan Wabup Aceh Utara berani hidup dengan kesederhanaan karena rakyat yang dipimpin belum sejahtera. “Aceh Utara saat ini lagi bermasalah dengan krisis keuangan. Gaji ke-13 saja belum dibayar, tapi pejabatnya mau hidup mewah. Ini tidak berkeadilan,” tandas Alfian.

Menurut Alfian, publik wajib mempertanyakan dan mengkritisi pengusulan mobil dinas tersebut. Karena memalukan sekali menggunakan anggaran tidak berbasis kinerja. “MaTA memiliki harapan kepada DPRK untuk menolak secara tegas pengusulan tersebut dan semoga DPRK memiliki keberanian serta masih mendengarkan suara rakyatnya,” ujar Alfian. “Kalau pihak DPRK meloloskan anggaran tersebut, berarti pihak legislatif sudah melakukan ‘kesepakatan jahat’ dengan eksekutif untuk sama-sama menikmati anggaran rakyat,” tukasnya.

Kritikan serupa disuarakan Ketua BEM Unimal, Muslem Hamidi. Kepada Serambi, kemarin, Muslem menyatakan, seharusnya pemkab lebih mengutamakan prioritas anggaran untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi rakyat. “Pemkab sering mengeluhkan perihal banyaknya kebutuhan rumah duafa di Aceh Utara yang belum terpenuhi. Harusnya, anggaran itu bisa ditingkatkan untuk rumah duafa atau program prioritas lainnya,” katanya.

Menurut Ketua BEM Unimal itu, meski baru sebatas usulan, mahasiswa berharap Banggar DPRK Aceh Utara menolak pengadaan mobil dinas tersebut. Karena pejabat tidak seharusnya hidup bermewah-mewah dengan uang rakyat. “Kehidupan glamor pejabat seperti itu sudah seharusnya diubah, jika benar-benar ingin membangun Aceh Utara yang lebih baik,” pungkasnya.

Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil SE kepada Serambi menyebutkan, dana sebesar Rp 3,3 miliar untuk pengadaan tiga unit mobil itu terlalu besar. Jika pun harus dibeli, katanya, dananya tidak harus mencapai Rp 3,3 miliar, tapi mesti disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kondisi keuangan dan kinerja.

“Karena itu, dewan akan mempertanyakan kepada eksekutif jenis mobil apa yang akan dibeli dengan jumlah dana Rp 3,3 miliar untuk tiga unit itu. Mudahan-mudahan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Aceh Utara,” ucap Ismail. “Jikapun harus dibeli, dananya tidak mesti mencapai miliaran per unit, tapi sekitar Rp 600-700 juta untuk bupati,” demikian Ismail A Jalil.(jaf) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id