Cueknya Para Wakil Rakyat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Cueknya Para Wakil Rakyat

Cueknya Para Wakil Rakyat
Foto Cueknya Para Wakil Rakyat

Oleh Muhammad Heikal Daudy

KATA cuek lazim diartikan sebagai sikap tidak peduli terhadap sesuatu yang sudah tidak disenangi. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata cuek mempunyai arti masa bodoh, tidak acuh. Sedang dalam keseharian, kata ini memiliki makna yang menjurus kepada hal-hal bertendensi negatif.

Seumpama seorang kepala rumah tangga (suami) sudah tidak peduli kepada keluarganya, maka rumah tangga tersebut dipastikan berada di ambang keretakan. Begitupun tamsilannya tatkala memosisikan pimpinan satu organisasi atau instansi. Pada saat pimpinan tersebut cuek, sudah barang tentu sejak itu pula lembaga yang dinakhodainya terancam karam.

Demikianlah gambaran sikap masa bodoh atau tak acuhnya para wakil rakyat Aceh saat ini. Mereka yang duduk di DPRA, DPR-RI, maupun DPD-RI, saling tuding pasca pencabutan 2 (dua) pasal yakni Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) terbaru tahun 2017.

Praktis publik di Aceh pun terhentak, tatkala informasi mengenai dicabutnya dua pasal dalam UUPA tersebut menjadi headline di sejumlah media lokal. Tak sampai di situ, situasi yang sama turut dialami oleh para wakil rakyat. Berbagai respons muncul dengan maksud menyikapi pemberitaan yang konon diibaratkan “membangunkan harimau tidur”.

Respons keras datang dari sejumlah anggota DPRA yang “panas darah” menyikapi lakon pusat yang rajin mengobok-obok kekhususan Aceh kembali. Bahkan, menohok sejawatnya anggota DPR-RI dan DPD-RI asal Aceh di Jakarta, yang dianggap bergeming terkait penodaan terhadap kehormatan daerah leluhurnya tersebut. Begitupun sebaliknya, beberapa legislator Aceh yang targabung dalam Forum Bersama (Forbes) tak kalah sengit untuk “berbalas-pantun”, sekalipun ada di antaranya yang secara “dingin” dan terkesan menggelitik menyikapinya.

Apa yang terjadi?
Apa yang sesungguhnya terjadi? Polemik yang bernada “pembonsaian” UUPA yang dilakukan oleh pusat untuk kesekian kali ini, jika ditelisik lebih jauh berawal dari penghapusan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1, 2, dan 4 di dalam UUPA yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai Pasal 571 huruf (d) RUU Pemilu. Pasal-pasal yang dicabut tersebut, berkenaan dengan persoalan kedudukan kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), bukan Kekhususan Aceh yang lain.

Terkait dengan hal tersebut, harus diakui bahwa sesungguhnya substansi yang terkandung di dalam UU atau original intent dari RUU Pemilu terhadap kedudukan penyelenggara pemilu di Aceh, secara kelembagaan sudah in line dan terdapat banyak kemajuan bahkan tetap menjadi pilot project bagi bentuk serta model penyelenggara pemilu secara Nasional.

Lihat saja, perihal komposisi anggota yang sangat variatif dari 7 (tujuh), 5 (lima), dan 3 (tiga), berlaku secara hirarkhis dan proporsional bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari pusat hingga kabupaten/kota. Dan memang pada kenyataannya jumlah tersebut telah lebih awal melembaga di Aceh. Walaupun berdasarkan RUU Pemilu ini, keberadaan anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih masing-masing daerah diatur lebih jelas dan terukur dilihat dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan luas administratif pemerintahan.

Selanjutnya, perihal dipermanenkannya lembaga pengawas pemilu. Berdasarkan UUPA selama ini, keberadaan lembaga pengawas yaitu Panwaslih bersifat ad-hoc (temporer). Maka sesuai RUU Pemilu, Panwaslih menjadi lembaga permanen dan menjadi bagian hirarkhis dari Bawaslu.

Berkaca pada pengalaman keberadaan lembaga pengawas pemilu di Aceh selama ini. Sejak kontestasi Pilkadasung 2006, lalu Pemilu/Pilpres 2009, kemudian Pileg/Pilpres 2014, hingga Pilkada Serentak 2017 yang lalu. Tampak bahwa peran Panwaslih sangat terbatas dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Belum lagi sempat terjadi dualisme lembaga pengawasan di Aceh antara Bawaslu dengan Panwaslih.

Situasi tersebut erat kaitannya dengan bentuk lembaga yang ad-hoc, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun sistem pengawasan yang baik. Tak terkecuali masalah pendanaan yang bersumber dari anggaran daerah dan sering dinilai oleh pemerintah daerah sangat memberatkan. Berbeda dengan RUU Pemilu saat ini, yang keseluruhan penganggarannya bersumber pada APBN.

Secara umum norma hukum yang dibangun dalam RUU Pemilu ini sesungguhnya telah banyak mengakomodir prinsip-prinsip kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana pengaturannya di dalam UUPA. Pada kenyataannya, Aceh selalu terdepan dalam usahanya merevitalisasi sistem ketatanegaraan dan politik secara Nasional.

Namun situasi tersebut hanya berhenti sampai di situ, dan terkesan istiqamah dengan “takdir”-nya tersebut, tanpa berinovasi menyikapi perubahan-perubahan di masyarakat yang terjadi sangat cepat. Sehingga ketika RUU Pemilu sekarang ini hadir dengan wajah baru dan selangkah lebih progresif dan responsif dari pengaturan rezim kepemiluan di dalam UUPA, elite politik di Aceh seperti “kebakaran jenggot” dengan dalih bahwa pusat tidak bosan-bosannya menodai kekhususan Aceh.

Apa yang terlewatkan?
Kemudian, hal apakah yang terlewatkan dari pengalaman selama ini? Dari sejumlah catatan terungkap bahwa setiap kali rencana pembentukan UU dilakukan, pemerintah pusat tidak pernah berkonsultasi dengan DPRA. Padahal aturan tentang itu terdapat di dalam Pasal 8 ayat 2 UUPA, yang menyatakan bahwa rencana pembentukan Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Celakanya, menyikapi persoalan terakhir ini, sesama wakil rakyat Aceh saling tuding, mengedepankan egoisme, terkesan cuek, dan seakan ingin lepas tanggung jawab. Publik Aceh bahkan menyaksikan lakon tersebut, seperti olahraga geudheu-geudheu (gulat tradisional) yang enak ditonton sekaligus menggelikan. Oleh karena sesama pegulat saling membuka pakaiannya dengan berpeluh keringat yang mengalir deras di seluruh badan untuk saling berjibaku.

Begitulah gambaran yang ditampilkan wakil rakyat Aceh dihadapan publiknya sendiri. Seakan tidak memahami peran dan fungsi masing-masing sebagai wakil rakyat Aceh di parlemen. Terlebih lagi tidak mengetahui keberadaan Perpres No.75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh. Perpres tersebut ditandatangani pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Akhirnya jika masing-masing wakil rakyat Aceh ini masih cuek, dan belum juga move on tampil solutif ke hadapan publik untuk segera mengoreksi kealpaan masing-masing, lalu duduk dan mengevaluasi langkah-langkah politiknya demi Aceh ke depan. Maka masyarakat Aceh sang pemilik kedaulatan kembali dirugikan. Bahkan secara sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat, Aceh saat ini seakan sedang menggali kuburannya sendiri dalam belantika ketatanegaraan dan perpolitikan Nasional. Nah!

* Muhammad Heikal Daudy, SH, MH., Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh periode 2016-2017. Email: [email protected] (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id