Keadilan Solusi Kemiskinan Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Keadilan Solusi Kemiskinan Aceh

Keadilan Solusi Kemiskinan Aceh
Foto Keadilan Solusi Kemiskinan Aceh

Oleh Adnan

KEMISKINAN merupakan satu momok paling akut yang melanda umat manusia. Persoalan kemiskinan bukan hanya melanda negara-negara berkembang saja, semisal Indonesia. Tapi, kemiskinan juga melanda negara-negara maju semisal Amerika. Artinya, persoalan kemiskinan merupakan persoalan dunia yang sulit dipecahkan oleh satu orang saja. Sebab itu, manusia hanya dianjurkan untuk terus berupaya membasmi kemiskinan. Kemiskinan yang bersifat nasib (takdir) tentu tidak dibisa di lawan. Tapi, yang perlu dilawan berjamaah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem.

Para pakar menguraikan bahwa kemiskinan sangat terkait dengan: (1) sumber daya alam (SDA) yang tersedia; (2) sumber daya manusia (SDM) yang tersedia; (3) teknologi informasi dan media pendukung; (4) sarana dan prasarana untuk menggairahkan perekonomian, dan; (5) kebijakan dan keadilan para penguasa. Sebab itu, jika SDA melimpah tapi tidak didukung oleh SDM, maka kemiskinan tetap membumi. Juga, jika suatu daerah memiliki SDA dan SDM mumpuni, tapi tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai juga akan menjadi penghambat dalam membasmi kemiskinan.

Akan tetapi, jika suatu daerah telah memiliki SDA dan SDM mumpuni, sarana dan prasarana memadai, teknologi informasi yang baik, tanpa dibarengi dengan kebijakan dan keadilan para penguasa, juga akan sulit membasmi kemiskinan. Sebab itu, kemiskinan sangat terkait dengan berbagai variabel, termasuk keadilan para penguasa kepada masyarakat. Artinya, diperlukan kesungguhan dan kebijakan-kebijakan pro-rakyat dan berkeadilan dari para penguasa untuk membasmi kemiskinan.

Konteks Aceh
Data-data mutakhir masih menunjukkan bahwa dari 5 juta penduduk Aceh, sebanyak 17% berada dalam kategori miskin. Artinya, dari 5 juta penduduk Aceh sebanyak 850.000 jiwa berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan, Aceh berada di posisi runner up sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Tentu data ini belum dikalkulasikan dengan presentasi penduduk yang rentan dan hampir miskin. Sebab, lazimnya kemiskinan dibagi menjadi empat kategori, yakni miskin, sangat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Jika ditotalkan presentasi kelompok miskin berdasarkan kategori tersebut, sungguh angka kemiskinan di Aceh akan membludak.

Padahal dari sisi kekayaan yang dimiliki alam Aceh, masyarakat Aceh tidak layak miskin. Sebab, Aceh memiliki SDA yang melimpah, baik di bidang pertanian dan perkebunan, hasil laut, hingga tambang, batu bara, dan emas. Dalam bahasa sederhana, Aceh bukan hanya punya satu atau dua mayam emas, tapi Aceh punya gunung emas. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tiap tahun berkisar Rp 10-14 triliun lebih. Tapi mengapa sebagian masyarakat Aceh masih berada dalam lubang kemiskinan?

Asumsi sederhana berkesimpulan bahwa Aceh salah urus. Mungkin dulu Aceh di urus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat Aceh. Mungkin mereka malah hanya mengeruk keuntungan dari SDA dan anggaran Aceh untuk keperluan pribadi dan golongan semata, tanpa memikirkan masyarakat Aceh yang sebenarnya. Artinya, keberadaan SDA yang melimpah dan anggaran yang “basah” hanya dinikmati oleh oknum-oknum penguasa dan oknum-oknum yang dekat dengan penguasa. Sehingga masyarakat yang berada di garis luar kekuasaan tidak mendapatkan apa-apa.

Jika melihat realitas ini, tidak gegabah jika menyimpulkan bahwa masyarakat Aceh laksana ayam mati dalam lumbung padi. Yakni masyarakat Aceh miskin dalam kubangan batu bara, tambang, emas, hasil laut, sawit, pinang, karet, kopi dan komoditi lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh miskin bukan karena ‘nasib’ miskin, tapi dimiskinkan oleh sistem dan kebijakan para penguasa. Artinya, kebanyakan masyarakat Aceh miskin secara struktural, yakni dimiskinkan oleh struktur dan sistem kekuasaan.

Keadilan penguasa
Karena itu, keadilan para penguasa kepada masyarakat merupakan solusi mutlak yang harus ditegakkan untuk membasmi kemiskinan di Aceh. Diperlukan para pemimpin lintas sektoral yang memiliki kepekaan dan kepedulian untuk membasmi kemiskinan. Bukan hanya sekadar membasmi kemiskinan pribadi dan golongan semata. Tapi, juga dapat membasmi kemiskinan seluruh masyarakat. Tanpa para penguasa yang peduli dan peka, sampai kapanpun kemiskinan tetap ada. Sebab, masyarakat dipaksa untuk berada dalam kemiskinan.

Dalam Alquran, keadilan (al-‘adl) diulang hingga 28 kali. Semisal firman Allah Swt, “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs An-Nahl: 90). Ini menunjukkan pentingnya keadilan ditegakkan oleh para penguasa dalam membasmi kemiskinan. Sebab itu, keadilan merupakan inti dari kepemimpinan dalam Islam.

Bahkan, sebagian para hukama’ dalam kitab Nashaihul ‘Ibad mengungkapkan bahwa sikap adil pada setiap orang, baik. Tapi, sikap adil pada penguasa/pemimpin, lebih baik. Artinya, sikap adil yang ditunjukkan oleh para penguasa mendapatkan nilai lebih dalam ajaran agama. Sebab, keadilan para penguasa/pemimpin akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, semisal tanpa diskrimanatif dalam pembangunan. Semua masyarakat Aceh harus menikmati seluruh kekayaan alam dan anggaran yang dimiliki Aceh.

Selain itu, Quraish Shihab menyebutkan empat makna adil dalam Alquran, yakni: Pertama, keadilan berarti sama. Bermakna bahwa sesuatu di sebut adil apabila di bagi sama rata. Semua orang mendapatkan dalam jumlah yang sama tanpa kurang atau lebih sedikitpun dari yang lain. Artinya, seluruh kekayaan alam dan anggaran yang dimiliki Aceh harus di bagi sama rata kepada seluruh rakyat Aceh, baik dalam bentuk barang/benda maupun program-program yang dilaksanakan para penguasa. Sehingga semua masyarakat Aceh menikmati bersama-sama kekayaan alam yang dimiliki Aceh, tanpa kecuali;

Kedua, keadilan berarti seimbang. Bermakna bahwa sesuatu di sebut adil apabila seimbang dan netral. Artinya, para penguasa/pemimpin tidak dibenarkan berat sebelah, diskriminatif, dan eksploitatif. Seluruh masyarakat Aceh harus diperhatikan secara seimbang, tanpa membeda-bedakan suku, bahasa, paham politik, paham keagamaan, maupun organisasi yang digeluti. Dan, keseimbangan ini perlu diaplikasikan oleh para penguasa di Aceh, agar semua rakyat Aceh percaya (trust) kepada pemimpinnya;

Ketiga, keadilan berarti memberikan sesuai hak dan kebutuhan. Bermakna bahwa sesuatu di sebut adil apabila mendapatkan sesuatu sesuai hak dan kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa kekayaan alam di Aceh harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Aceh sesuai dengan hak dan kebutuhan masing-masing, dan; Keempat, keadilan berarti memenuhi hak Allah Swt. Bermakna bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan manusia (horizontal), tapi juga terkait dengan Allah Swt (vertikal dan transendental). Imam Al-Qurtubi menyebutkan dua keadilan kepada Allah Swt, yakni menyembah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.

Dengan demikian, kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat Aceh bukanlah disebabkan karena ketidakadaan SDA, ketidakadaan SDM, akan tetapi ketidakadilan para penguasa dalam mengelola kekayaan dan anggaran yang dimiliki Aceh. Akibatnya kekayaan dan anggaran yang dimiliki Aceh hanya dinikmati oleh oknum dan golongan tertentu saja. Akhirnya, ekonomi hanya berputar pada orang-orang kaya saja, sebagaimana firman Allah Swt, “Jangan ekenomi hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).

* Adnan, S.Kom.I., M.Pd.I., Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) IAIN Lhokseumawe, Aceh. Email: [email protected] (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id