Semoga bukan untuk Tukar Penggarap | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Semoga bukan untuk Tukar Penggarap

Foto Semoga bukan untuk Tukar Penggarap

DIREKTUR Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur mengatakan pihaknya akan memantau dan mengawal proses penghentian aktivitas penambangan emas secara ilegal di Beutong, Nagan Raya, sebagaimana kebijakan pemkab setempat.

“Kita sambut baik kebijakan ini karena sudah sewajarnya dirapikan oleh pemerintah bersama penegak hukum. Sebab aktivitas pertambangan ilegal sangat sulit dipantau karena tidak punya dasar hukum. Sedangkan yang legal tentu akan mudah diawasi karena diatur Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),” kata Muhammad Nur kepada Serambi, Jumat (16/3) menanggapi kebijakan Pemkab Nagan Raya menutup penambangan emas ilegal.

Walhi Aceh berharap keputusan itu benar-benar terlaksana secara baik di lapangan. Jangan sampai, secara diam-diam pemerintah melakukan pertukaran garap area tambang itu dengan pihak lain. “Jika terjadi pertukaran pihak yang garap tentu akan menciptakan konflik baru,” ujar aktivis lingkungan ini.

Dikatakannya, jika pemerintah ada rencana menyerahkan pengelolaan tambang tersebut kepada pihak lain, maka harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga tidak timbul kecurigaan atas area yang sudah dirapikan. “Dampak positif dan negatif harus dapat dipastikan sejak awal hingga akhir kegiatan tambang, termasuk pastikan dana reklamasinya,” ujar Muhammad Nur.

Berdasarkan catatan Walhi Aceh, sebaran pertambangan di Aceh terdapat di 12 kabupaten/kota. Tapi, kondisi pertambangan saat ini sedikit menurun akibat semakin kecilnya kadar emas yang didapatkan. “Kami berikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten yang punya agenda seperti ini. Karena tidak semua pemda punya keberanian dan konsisten, malah banyak pemda terkesan membiarkan,” tandasnya.

Walhi terus mendesak pemerintah untuk merapikan pertambangan ilegal di Aceh. Sebab, dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang secara ilegal lebih besar daripada biaya perbaikannya. “Kami berharap masyarakat dan penegak hukum memberikan dukungan penuh terhadap agenda pemerintah merapikan tata kelola sektor pertambangan,” demikian Muhammad Nur.(mas) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id