Dalam UU Pemilu, Kewenangan Panwaslih Diperluas | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dalam UU Pemilu, Kewenangan Panwaslih Diperluas

Dalam UU Pemilu, Kewenangan Panwaslih Diperluas
Foto Dalam UU Pemilu, Kewenangan Panwaslih Diperluas

KETUA Badan Legislas (Banleg) DPRA, Tgk Abdullah Saleh, menyampaikan bahwa Undang Undang Pemilu yang baru-baru ini disahkan DPR RI sebenarnya masih tetap menghargai status kekhususan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan pemilu di Aceh masih tetap dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarki dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Abdullah Saleh, Rabu (26/7).

Di samping itu, UU Pemilu tersebut juga menaikkan status Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan Kabupaten/Kota yang sebelumnya hanya bertugas mengawasi pemilihan gubernur dan bupati/wali kota. Dalam UU Pemilu itu, tugas Panwaslih ditambah menjadi pengawas pemilu presiden, DPR, dan DPD, menggantikan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Panwaslih lanjut Abdullah Saleh, merupakan satu kesatuan yang hirarki dengan Bawaslu. Hal ini bisa dilihat dalam isi pasal 557 ayat 1) UU Pemilu yang baru. “Dan yang menggembirakan kita, status Panwaslih tidak lagi ad hock atau sementara (3 bulan), melainkan sudah tetap dengan masa tugas lima tahun, dengan sumber anggarannya dari APBN. Ini sangat meringankan beban APBA/APBK,” jelas Abdullah Saleh.

Mengenai pencabutan pasal 57 dan beberapa ayat dalam pasal 60 UUPA, di antaranya ayat 1), ayat 2), dan ayat 4), memang diakui Abdullah Saleh belum mengacu pada mekanismen yang terdapat dalam UUPA, karena tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRA. Tetapi, dia melanjutkan, pihaknya sudah pernah memberikan saran dan usul kepada Pansus RUU Pemilu dan saran tersebut diterima.

“Ini terbukti, pasal UUPA yang dicabut tidak melemahkan kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh, malah sebaliknya menambah kewenangan. Seperti Panwaslih yang menggantikan fungsi dan tugas Bawaslu,” beber politisi Partai Aceh ini.

Demikian juga dengan kewenangan Anggota DPRA dan DPRK melakukan penjaringan dan pengusulan anggota KIP maupun Panwaslih. Kewenangan itu kata Abdullah Saleh tetap dipertahankan sesuai dengan dengan isi Pasal 60 UUPA ayat 3).

Mengenai jumlah komisioner KIP dan Panwaslih, Abdullah Saleh menjelaskan, di dalam UU Pemilu diatur bahwa jumlahnya mengacu pada jumlah penduduk dan luas wilayah. Aceh dengan jumlah penduduk 5,2 juta jiwa, maka sesuai aturan tersebut, jumlah komisioner KIP dan Panwaslih ditetapkan sebanyak lima orang.

Jumlah tersebut akan kembali menjadi tujuh orang seperti yang berlaku selama ini, apabila jumlah penduduk Aceh sudah di atas 10 juta jiwa.

“Sekarang ini diterima dulu lima orang untuk provinsi dan tiga orang untuk kabupaten/kota. Kecuali dengan adanya pengurangan itu, penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu terganggu. Di Pulau Jawa saja dengan jumlah pemilih 30-45 juta jiwa, pemilu tetap berjalan aman dan sukses,” timpal Ketua Banleg DPRA ini.

Ia yakin, dengan jumlah komisioner sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, pelaksanaan Pilkada, Pilpres dan Pilkada Legislatif di Aceh bisa berjalan lancar karena dalam pelaksanaannya KIP dan Panwaslih banyak mendapat bantuan di lapangan.

“Misalnya tugas KIP di Kecamatan akan dibantu PPK kecamatan, di desa dibantu PPS pedesaan. Begitu juga Panwaslih, dibantu petugas Panwaslih Kecamatan dan sampai ke desa, ada hansip/wanra, polisi dan TNI, serta intansi pengamanan terkait lainnya,” demikian Abdullah Saleh. (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id