Forbes Akan Surati Presiden | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Forbes Akan Surati Presiden

Forbes Akan Surati Presiden
Foto Forbes Akan Surati Presiden

* Minta Agar Pasal di Dalam UUPA tak Dicabut
* Pemerintah Aceh Disarankan Bentuk Unit Kerja

LHOKSUKON – Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR/DPD asal Aceh akan menyurati Presiden dan Pimpinan DPR RI, meminta agar UU Pemilu 2017 yang baru disahkan tidak mencabut Pasal 57 dan 60 Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pasal tersebut berkaitan dengan keanggotaan dan masa kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan Kabupaten/Kota.

“Masih ada kesempatan, karena UU tersebut belum diberi nomor dan belum dilembarkan dalam Lembaran Negara,” kata Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil saat berkunjung ke Harian Serambi Indonesia Biro Lhokseumawe, Selasa (25/7), disela kunjungan kerjanya. Ia datang bersama pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Anggota DPRK Lhokseumawe, Dicky Wahyudi.

Nasir Djamil menegaskan, UUPA harus benar-benardijaga, karena undang-undang tersebut tidak lahir cuma-

cuma, melainkan sebagai kompensasi dari Pemerintah Pusat kepada Aceh atas konflik yang terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu memberi teguran keras kepada Pemerintah Pusat atas dicabutnya pasal-pasal UUPA di dalam UU Pemilu yang baru-baru ini disahkan DPR.

“Pusat harus ditegur. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus menegur keras atas likuidasi terhadap Pasal 57 dan 60 UUPA,” pungkasnya.

“Kita berharap presiden bisa mengerti dan memahami suasana kebatinan di Aceh. Tanpa harus didorong dan didesak untuk segera mengevaluasi UU Pemilu tersebut, karena dampaknya tidak baik bagi Aceh. Saya juga nanti akan mengkonformasi kepada Pansus terkait materi dari undang-undang tersebut,” imbuh Nasir Djamil.

Untuk mengantisipasi agar ke depan tidak lagi terjadi kasus serupa, politisi PKS ini menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar membentuk suatu komisi atau unit kerja yang berada langsung di bawah gubernur, yang bertugas memastikan dan mengawasi pelaksanaan UUPA. Selain itu, ia juga menyarankan agar Aceh mengajukan gugatan judicial review terkait UU Pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI ini juga menjelaskan bahwa penyusunan UU Pemilu merupakan domainnya Komisi II. Pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu.

Di Komisi II, Nasir Djamil menyebut, ada dua Anggota Dewan yang berasal dari Aceh. Tetapi sayangnya,mereka juga tidak dilibatkan. “Informasi yang saya dapatkan, Pansus sudah pernah mengadakan pertemuan dengan DPR Aceh sekali, tapi pertemuan tersebut kurang berkualitas, karena tidak mendapatkan masukan dari Aceh,” ungkap Nasir.

Aceh Pase
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Lhokseumawe, Nasir Djamil juga menerima kedatangan Panitia Pemekaran Aceh Pase di Lhokseumawe yang meminta masukan dan pendapat terkait rencana keinginan untuk pisah dari Aceh Utara. Mereka adalah perwakilan warga dari Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Geureudong Pase, Syamtalira Bayu, Meurah Mulia dan Kecamatan Samudera.

“Tujuan kami menemui Nasir Djamil adalah meminta dukungan terhadap rencana pemekaran Aceh Pase dari Aceh Utara. Kami sudah lama membentuk panitia dan dalam waktu dekat akan menyusun naskah akademik,” ujar Ketua Panitia harian pemekaran, Jailani SH.(jaf) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id