Kasus Ijazah Palsu Harus Dituntaskan Menyeluruh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kasus Ijazah Palsu Harus Dituntaskan Menyeluruh

Kasus Ijazah Palsu Harus Dituntaskan Menyeluruh
Foto Kasus Ijazah Palsu Harus Dituntaskan Menyeluruh

Kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu oleh seratusan oknum PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue, kini mulai terungkap dari mana asalnya. Ijazah-ijazah palsu itu ternyata diperoleh dari perguruan-perguruan tinggi di Banda Aceh dan Medan, Sumatera Utara.

Hal itu terungkap berdasarkan penelusuran tim investigasi khusus yang dibentuk Pemkab Simeulue beberapa bulan lalu. Tim ini mendatangi sejumlah kampus di Banda Aceh dan Medan untuk memastikan apakah benar fakultas tertentu mengeluarkan ijazah kepada sejumlah orang yang ternyata berstatus PNS di Simeulue. Lebih jauh lagi juga ditelusuri apakah orang tersebut pernah kuliah di fakultas tertentu atau tidak.

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Simeulue, Drs Naskah bin Kamar (sebelumnya menjabat Sekda) mengatakan, “Yang menyatakan ijazah itu palsu atau tidak adalah universitas yang bersangkutan, bukan tim investigator. Jawaban itu diperoleh setelah tim mengklarifikasi langsung ke masing-masing universitas.”

Ia merincikan, di Simeulue pemilik ijazah yang terindikasi palsu itu adalah mereka yang kuliah di Universitas Terbuka (UT) yang tidak terdaftar. “Sedangkan yang di Banda Aceh, mereka peroleh ijazahnya dari Universitas Serambi Mekkah, Universitas Muhammadiyah, STIM, dan beberapa kampus lainnya. Kalau di Medan ada yang dapat ijazahnya dari Unimed, Universitas Muhammadiyah Sumut, Universitas Generasi Muda, UISU, Pelita Bangsa, dan lainnya,” beber Naskah.

Alumnus FKIP Universitas Syiah Kuala ini menambahkan, oknum PNS yang diduga memilik ijazah palsu dari kempus-kampus tersebut harus bertanggung jawab karena sudah mencemarkan nama baik kampus tersebut. “Pihak kampus sendiri sudah menyatakan tidak pernah mengeluarkan ijazah yang diduga telah dipalsukan itu. Paling banyak pemiliknya bergelar SE, SH, dan SPd. Mereka tersebar di semua instansi di Simeulue,” demikian Naskah bin Kamar.

Begitulah, fenomena mengejar gelar sarjana demi memenuhi standar profesi atau untuk kenaikan pangkat. Ada profesi, misalnya guru, yang dituituntut minimal berpendidikan S1. Ini demi meningkatkan kualitas pendidikan. Namun demikian, tak boleh menghalalkan segala cara untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Di sisi lain, bagi sebagian anggota masyarakat, gelar atau titel masih dipandang sebagai sesuatu yang wah dan luar biasa, sehingga setiap orang berupaya mendapatkannya. Sesuai hukum permintaan dan penawaran, di tengah minimnya pasokan kursi pendidikan tinggi di Tanah Air, bermunculan pula lembaga yang mengklaim diri sebagai universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, yang bisa mengeluarkan ijazah kesarjanaan, mulai dari titel sarjana strata satu hingga doktor, bahkan gelar guru besar atau profesor. Semua itu bisa diperoleh dengan cara yang mudah, yakni cukup membayar uang jutaan rupiah, tak perlu mengikuti kuliah rutin, serta skripsi, tesis, atau disertasi bisa dibuatkan, dan “mahasiswa” bisa meraih gelar kesarjanaan.

Menurut seorang ahli, dalam kasus ijazah aspal, ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian. Antara lain, setiap kasus harus diselesaikan secara tuntas menyeluruh di Aceh. Kemudian, fungsi pengawasan harus berjalan baik, terutama oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Dirjen Dikti. (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id