“Jangan Ada yang Disembunyikan” | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

“Jangan Ada yang Disembunyikan”

Foto “Jangan Ada yang Disembunyikan”

KETUA Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Aceh, Ir Suwarli memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Aceh atas pengumuman proyek APBA 2016 di media cetak. “Niat baik ini kita berikan apresiasi yang tinggi. Namun sebagian lagi tolong diumumkan juga. Jangan sampai sebagian diumumkan tapi sebagian lagi disembunyikan,” kata Suwarli kepada Serambi di sela-sela kegiatan Pelatihan Manajemen Proyek yang melibatkan 124 perusahaan di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Rabu (16/3).

Suwarli didampingi Manajer Eksekutif LPJK, Drs Ibrahim Saleh MSi mengatakan, selama ini banyak kontraktor jadi-jadian di Aceh. Seperti juga terjadi di provinsi lain, kata Suwarli, ketika sebuah rezim memerintah, mereka mengakomodir tim sukses saat pilkada menjadi kantraktor. Profesi dadakan ini merugikan banyak pihak, terutama masyarakat luas atas ketidakprofesionalan mereka. Sehingga terjadilah kegagalan proyek, proyek ditelantarkan, atau bahkan kontraktornya kabur setelah menerima uang muka.

Di seluruh Aceh saat ini bertebaran proyek-proyek yang ditelantarkan, seperti pernah diberitakan harian ini beberapa waktu lalu. “Kalau mau jadi kontraktor, siapkan alat, biaya, hingga SDM, sehingga bisa profesional,” kata pimpinan lembaga yang menaungi asosiasi konstruksi dan profesi tenaga ahli ini.

Suwarli berharap adanya transparansi dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah. Bila perlu, dia bersaran agar menggunakan pendamping dari aparat penegak hukum, sehingga realisasi di lapangan berjalan dengan baik dan tidak bermasalah dengan hukum.

Selain itu, dia juga berharap para pelaku jasa konstruksi untuk tidak membawa-bawa beking dalam memenangkan proyek. Sudah bukan zamannya lagi menggunakan cara-cara seperti itu. “Jangan ada lagilah upaya menakut-nakuti kontraktor lain. Saya berharap tahun ini lebih bersih dari tahun-tahun sebelumnya. Marilah berkompetisi secara fair,” kata dia. Menurutnya, saat ini di Aceh ada 4.500 badan usaha yang bergerak di sektor jasa konstruksi.

Proses lelang atau tender proyek bukan pekerjaan baru di pemerintahan, termasuk juga di Pemerintah Aceh. Itu sudah berlangsung setiap tahun dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jika semua berjalan di atas rel dan semuanya taat aturan, tentu tak ada persoalan. Masyarakat sebagai penerima manfaat akan merasa senang, bukan malah mengeluhkan proyek yang gagal dilaksanakan atau kualitas proyek yang hancur-hancuran.

Pendapat itu disuarakan sejumlah rekanan yang mengaku sering gagal ‘berkompetisi’ untuk mengerjakan proyek ABPA. Menurut mereka, tidak selamanya kegagalan itu disebabkan oleh ketidakmampuan rekanan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Fakta di lapangan, meski berbagai persyaratan sudah dilengkapi, tetapi ada saja sandungan yang membuat mereka harus dikalahkan. “Suatu proyek terkadang terpaksa diarahkan untuk kontraktor tertentu (karena adanya order atau intervensi). Pejabat yang terkait dengan urusan itu tak mampu berbuat banyak. Di sinilah masalah sering muncul,” kata seorang rekanan yang mengaku sudah banyak makan asam garam dalam pelaksanaan proyek APBA.

Rekanan tersebut berharap jika menginginkan semua tahapan pelaksanaan proyek APBA berjalan baik dan akhirnya memberi manfaat secara maksimal kepada masyarakat, maka yang dituntut profesional bukan saja rekanan tetapi juga aparatur pemerintah yang terlibat dalam proyek. “Pejabat pemerintah yang diberi amanah untuk tugas itu tidak boleh menyimpang sedikit pun dari aturan apalagi ikut bermain. Jika aturan sudah ditegakkan ternyata masih ada rongrongan, maka pilihan ada di tangan pejabat bersangkutan. Mundur atau lawan,” tandas sumber tersebut.(sak/nas) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id