Wagub Ultimatum Dinkes dan BPJS | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Wagub Ultimatum Dinkes dan BPJS

Wagub Ultimatum Dinkes dan BPJS
Foto Wagub Ultimatum Dinkes dan BPJS

* Beri Waktu Seminggu Sederhanakan Layanan JKA

BANDA ACEH – Dua hari setelah dilantik jadi Gubernur Aceh periode 2017-2022, Irwandi Yusuf bersama Wakilnya, Nova Iriansyah, langsung melakukan gebrakan untuk mewujudkan janji politiknya menyederhanakan pelayanan kesehatan bagi rakyat Aceh.

Untuk itu, Gubernur Irwandi menugaskan Wagub Nova Iriansyah memimpin rapat kerja, Jumat (7/7) kemarin, dengan pihak Dinas Kesehatan Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kanwil Aceh, dan instansi teknis lainnya. Mereka bersama-sama membahas program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Plus yang akan dijalankan bulan ini.

Seiring dengan itu, Wagub Aceh memerintahkan Dinkes bersama BPJS Kesehatan untuk segera membentuk tim penyederhanaan sistem pelayanan berobat melalui program JKA dengan tenggat waktu satu minggu.

“Untuk pembentukan tim dan penerbitan SK timnya, Wagub memberi waktu kepada Dinkes dan BPJS Kesehatan bersama instansi terkait lainnya satu minggu,” kata Kepala Dinkes Aceh, dr Hanif, seusai rapat kerja kepada Serambi di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (7/7).

Rapat kerja Wagub dengan pihak Dinkes dan BPJS itu, menurut Hanif, dihadiri Sekda Aceh Dermawan MM, Asisten I Sekda Aceh Dr Iskandar A Gani, dan Asisten III Kamaruddin Andalah MSi.

Hadir juga Kepala Biro Hukum Edrian MH, Kepala Biro Organ Ramli Daud, Kepala BPJS Kesehatan Regional I Sumatera Utara di Medan, dr Rudi, Kepala BPJS Kanwil Aceh yang baru, dr Sri bersama Kepala BPJS Kesehatan yang lama, Rita Masyita Ridwan, Direktur Rumah Sakit dr Zainoel Abidin (RSUZA), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), Kepala Dinas Registrasi Penduduk, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Aceh, dan lainnya.

Dalam pidato arahannya pada rapat tersebut, Wagub Nova Iriansyah menyatakan, rapat kerja dengan pihak Dinkes dan BPJS Kesehatan dimaksudkan untuk merealisasikan janji kampanye Irwandi-Nova kepada masyarakat. Janji itu adalah jika mereka terpilih menjadi Gubernur dan Wagub Aceh periode 2017-2022 dalam Pilkada 15 Februari lalu, maka mereka akan menyederhanakan sistem pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Salah satunya, menurut Nova, adalah masyarakat yang hendak berobat ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah, harus dipermudah prosesnya.

“Pendeknya, setelah dilantik kami berkewajiban merealisasikan janji politika tersebut,” ujarnya serya menambahkan bahwa program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) yang dijalankan Pemerintah Zaini Abdullah bersama Muzakir Manaf lima tahun lalu adalah kelanjutan program JKA yang digagas pada masa pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf bersama Muhammad Nazar (2007-2012).

Jadi, kata Wagub, kalaupun hendak dilakukan penyederhanaan sistem pelayanannya, tidak begitu susah. BPJS Kesehatan selaku penyelenggara layanan jaminan sosial kesehatan nasional yang diamanahkan undang-undang, diharapkan Wagub tidak keberatan untuk melaksanakannya.

Dalam melaksanakan program JKA Plus, kata Nova, Pemerintah Aceh tetap akan membayar premi asuransi jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Premi jaminan asuransi kesehatan yang dibayarkan itu nilainya sama dengan besaran premi asuransi kesehatan yang dibayar pemerintah pusat kepada BPJS Kesehatan untuk pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aceh sebanyak 2,3 juta orang. Nilainya mencapai Rp 23.000/bulan atau Rp 276.000/tahun.

Di luar premi JKN yang telah dibayar pemerintah pusat kepada BPJS Kesehatan, kata Nova, berdasarkan data dari Dinkes Aceh masih 1,9 juta jiwa penduduk Aceh yang belum miliki kartu asuransi jaminana kesehatan. Ini akan ditangani melalui program JKA Plus.

Jumlah itu, apabila dikalikan dengan premi yang akan dibayar Pemerintah Aceh ke BPJS Kesehatan, dalam setahun nilainya bisa mencapai Rp 524,4 miliar (23.000 x 12 x 1,9 juta jiwa). Dengan demikian, jumlah masyarakat Aceh yang telah dipayungi asuransi kesehatan mencapai 4,2 juta jiwa. Ini merupakan jumlah rasio penduduk provinsi terbesar secara nasional yang memiliki jaminan asuransi kesehatan.

Untuk itu, Wagub Nova berharap BPJS Kesehatan selaku pengelola BPJS siap merespons program JKA Plus yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh mulai bulan ini. Jadi, tidak harus menunggu 100 hari. “Yang kami minta kepada BPJS tidak banyak, yaitu sederhanakan sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh yang menggunakan jalur program JKA Plus di setiap rumah sakit yang terkoneksi dengan jaringan BPJS Kesehatan, “ tutur Nova.

Program JKA Plus itu, kata Nova, tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Aceh yang belum memiliki kartu asuransi jaminan kesehatan, agar mereka bisa/mudah berobat di setiap rumah sakit yang memiliki jaringan dengan BPJS Kesehatan. Termasuk masyarakat korban kecelakaan yang belum memiliki kartu JKN maupun JKA yang terjadi di wilayah Aceh.

“Kita minta petugas medis di setiap IGD rumah sakit di wilayah Aceh, melayaninya dan ini amanah gubernur. Jangan ditanya dulu ada atau tidak KTP atau kartu JKA-nya, baru mau mengobatinya. Ke depan, hal itu menjadi tugas tim penyederhanaan pelayanan sistem JKA Plus, untuk mencari dan membuat dokumen korban kecelakaan yang belum miliki KTP atau kartu JKA,” demikian Nova Iriansyah. (her)

langkah terobosan medis
* Wagub Aceh memerintahkan Dinkes bersama BPJS Kesehatan untuk segera membentuk tim penyederhanaan sistem pelayanan berobat melalui program JKA
* Tenggat waktu untuk pembentukan tim penyederhanaan itu hanya satu minggu
* Tim juga akan mencari akar masalah dan hambatan rujukan pasien yang sakit berat dari puskesmas ke rumah sakit kelas C, B, dan A serta ke luar Aceh
* Masyarakat yang hendak berobat ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah, dipermudah prosesnya. (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id