Hari Ini, 629 Paket Proyek APBA Diumumkan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Hari Ini, 629 Paket Proyek APBA Diumumkan

Foto Hari Ini, 629 Paket Proyek APBA Diumumkan

* DPRA: Jangan Tergoda Tawaran Rendah

BANDA ACEH – Hari ini, Rabu (16/3), Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengumumkan pelelangan proyek APBA 2016 sebanyak 629 paket dengan total nilai Rp 1,3 triliun, di harian ini.

“Pengumuman tersebut dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Aceh untuk selalu transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan,” kata Gubernur Zaini Abdullah kepada Serambi di Meuligoe Aceh, Selasa (15/3).

Menurut Gubernur Zaini, lelang proyek APBA 2016 itu akan diumumkan beberapa kali. Setelah hari ini, beberapa hari ke depan akan diumumkan lagi lelang proyek dalam jumlah yang hampir sama.

Pengumuman lelang proyek tersebut sengaja dilakukan serentak, kata Zaini, dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan proyek yang persyaratan dokumennya telah selesai dikerjakan SKPA, jadi langsung diumumkan. “Sedangkan yang belum selesai, menyusul pada gelombang kedua dan ketiga,” tambahnya.

Dari 629 paket proyek yang lelangnya diumumkan hari ini secara terbuka, sebut Zaini Abdullah, terdiri atas 299 paket pekerjaan konstruksi senilai Rp 1,143 triliun, pengadaan barang sekitar 79 paket dengan nilai Rp 81,96 miliar, konsultasi 243 paket senilai Rp 88,06 miliar, dan jasa lainnya delapan paket, senilai Rp 15,82 miliar.

Pelaksanaan pelelangan tahap pertama ini bisa dilakukan, kata Gubernur Zaini, berkat kerja keras dari Tim P2K Setda Aceh yang dipimpin dr Taqwallah MKes dan Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh yang dipimpin Nurchalis.

Gubernur Zaini juga mengapresiasi kinerja Tim P2K dan Biro Pembangunan Setda Aceh, ULP, dan LPSE, atas terealisasinya pengumuman lelang paket proyek APBA 2016 ini untuk tahap pertama. Zaini berharap, untuk pengumuman berikutnya jarak waktunya tidak terlalu jauh dengan pengumuman yang pertama ini. “Pihak SKPA kita minta untuk segera menyiapkan persyaratan paket proyek yang hendak dilelang,” imbuh Zaini.

Gubernur mengingatkan pihak Unit Lelang Pengadaan (ULP) dan Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) agar profesional dalam bekerja dan tak boleh melanggar aturan.

Sementara itu, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin yang dimintai tanggapannya mengatakan, pengumuman lelang proyek APBA 2016 di media cetak merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Aceh kepada publik.

DPRA, kata Muhar, senang dan mendukung kebijakan yang ditempuh Pemerintah Aceh ini. Empat tahun sebelumnya, pengumuman lelang proyek APBA dilakukan hanya di media elektronik dan sebarannya tidak meluas. Hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang bisa melihatnya. Antara lain kontraktor dan konsultan.

Tapi, setelah Pemerintah Aceh mengumumkan lelang proyek APBA di media cetak, pihak yang melihatnya justru banyak, dan itu merupakan bagian dari pengawasan publik untuk membantu pemerintah.

Publik akan menyimpan pengumuman lelang proyek APBA 2016 itu dan jika ada proyek yang tidak dikerjakan, mereka akan kembali mempertanyakan kepada pemerintah kenapa proyek itu tidak dikerjakan, sementara dananya telah tersedia.

Itu dampak positif dari pelaksanaan kegiatan proyeknya. Tapi ada lagi yang tak kalah pentingnya, kata Muhar, adalah pengawasan publik dari sisi kualitas. Dalam pengumuman lelang proyek itu diumumkan harga satuan proyeknya. Jadi, jika hasil pembangunannya nanti kurang berkualitas, masyarakat bisa mengoreksinya.

“Ini yang kami maksud pengawasan yang meluas dari masyarakat terhadap mutu pekerjaan satu proyek pemerintah. Sebab, dari 1.200 paket proyek yang akan diumumkan, tidak semuanya bisa diawasi pemerintah bersama stafnya dengan baik. Tapi dengan pengumuman lewat media cetak, masyarakat bisa mengawasinya langsung saat dikerjakan di kampungnya,” kata Muhar.

Ketua DPRA, Muharuddin mengingatkan kepada ULP dan LPSE, dalam menilai calon pemenang proyek dalam lelang tahun ini, jangan diutamakan kepada yang menawar terendah. Tapi, lihat dulu jenis pekerjaan dan kondisi proyeknya di lapangan, berat atau tidak.

Pengalaman beberapa tahun lalu, banyak proyek fisik dan pengadaan barang dan jasa yang pemenangnya dipilih dan ditetapkan yang menawar terendah, tapi hasil pekerjaannya di bawah standar, dan banyak yang ditinggalkan. Ini menambah jumlah proyek telantar.

Meski penetapan pemenang menjadi kewenangan penuh dari Tim ULP dan LPSE, tapi sebelum ditetapkan pemenangnya lebih dulu, rekanan yang hendak dimenangkan dilihat juga track record-nya, kemampuan keuangan, dan jaringannya dengan pihak penyedia jasa lainnya. Jangan yang dimenangkan, kontraktor yang bekerja kurang baik, kerap menelantarkan pekerjaan, atau kalaupun dikerjakan selesai, tapi kualitasnya rendah.

Untuk itu, Tim ULP dan LPSE, perlu konsultasi kepada dinas teknisnya, sebelum pemenang tender diumumkan, agar semua proyek fisik, pengadan barang, dan jasa yang dilelang tahun ini secara terbuka, hasilnya berada di atas standar dan memberi manfaat bagi masyarakat dengan masa pakai yang lebih lama.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Nurchalis MSi mengatakan, pengumuman lelang ini dilakukan sebagai wujud transparansi dari Pemerintah Aceh untuk memberikan kesempatan secara terbuka, tidak hanya kepada pengusaha, tetapi juga kepada masyarakat luas. “Silakan masyarakat mengontrolnya,” ujar Nurchalis didampingi Plt Sekretaris LPSE, Muhammad Nasir, kepada Serambi, Selasa (15/3).

Nurchalis yang juga Kepala ULP Aceh menambahkan, mereka yang ingin ikut lelang ini, harus memenuhi persayaratan sebagaimana tertuang di dalam Keppres. “Salah satunya yang mesti diperhatikan adalah harus melengkapi semua dokumen yang dibutukan panita lelang,” terang Nurchalis mewanti-wanti agar tak terjadi persoalan di kemudian hari. (her/bur) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id