Dewan Minta Pemko Tambah Armada Sampah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dewan Minta Pemko Tambah Armada Sampah

Dewan Minta Pemko Tambah Armada Sampah
Foto Dewan Minta Pemko Tambah Armada Sampah

* Disampaikan Dalam Rapat Pripurna Istimewa

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk menambah armada sampah compactor (truk berpenutup yang ramah lingkungan) dan tong sampah komunal. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa tentang penyampaian rekomendasi DPRK Banda Aceh, terhadap LKPJ Wali Kota Banda Aceh Periode 2012-2017, Senin (3/7) di Ruang Sidang Utama DPRK.

Sejumlah rekomendasi dewan tersebut dibacakan oleh Anggota Komisi D, H Isnaini Husda SE. Rapat Paripurna Istimewa dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadillah SIKom MM dan dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal SE dan Drs Zainal Arifin. Hadir pula para anggota DPRK, Forkopimda, serta seluruh kepala SKPD Banda Aceh.

Pada kesempatan itu, Isnaini Husda menyinggung masalah belum terpenuhinya target cakupan pelayanan persampahan di Banda Aceh. Menurutnya, persentase cakupan pelayanan persampahan diukur melalui jumlah penduduk yang terlayani sampahnya, dibandingkan jumlah penduduk keseluruhan.

“Target cakupan penanganan sampah yang belum tercapai adalah 4,83 persen. Kami menyarankan ke depan perlu adanya penambahan truk compactor dan tong sampah komunal,” ujar Isnaini. Selain itu, tambahnya, rute pelayanan persampahan juga harus dievaluasi agar ke depan lebih optimal.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, jumlah truk compactor di Banda Aceh saat ini sebanyak tiga unit. Sedangkan tong sampah komunal, yang dipergunakan khusus untuk compactor berjumlah 60 unit. Tong sampah umum yang tersebar di kota sekitar 300-an unit.

Selain soal sampah, dewan juga menyoroti bidang kesehatan terkait masih tingginya kasus DBD di Banda Aceh. Bahkan pada tahun 2017 hingga Mei, kasus DBD di Banda Aceh mencapai 210 kasus. “Kami menilai Wali Kota belum serius menangani masalah tersebut,” ujar Isnaini.

Amatan Serambi di ruang sidang, meskipun banyak masalah terkait pelayanan publik yang belum diselesaikan, tidak sedikit pula pujian yang mengalir ke Pemko Banda Aceh. Hal itu terkait keberhasilan Wali Kota Banda Aceh dalam berbagai hal di antaranya pelaksanaan syariat Islam, birokrasi pelayanan, Adipura, pariwisata, dan meningkatnya Pemasukan Asli Daerah (PAD).

Rekomendasi dari DPRK Banda Aceh terhadap LKPJ Wali Kota Banda Aceh periode 2012-2017, disambut baik oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Illiza menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang aktif memberikan kritikan sekaligus masukan kepadanya selama ini. “Saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras atas pencapaian ini, meskipun terdapat banyak kekurangan,” aku Illiza juga sempat meneteskan air mata.

Illiza juga memohon maaf kepada dewan, jajaran Pemko, serta seluruh warga Kota Banda Aceh atas kekurangan serta kekhilafan selama masa kepemimpinannya. “Saya ingin memastikan, apa hadirin di sini sudah memaafkan kesalahan saya?” tanya Illiza penuh keharuan dan dijawab serentak para hadirin, “Sudah di maafkan buk.” (fit) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id