Jaksa belum Terima Salinan Putusan MA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Jaksa belum Terima Salinan Putusan MA

Foto Jaksa belum Terima Salinan Putusan MA

* Soal Gugatan Syukri Ibrahim Terkait PDPA

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak berkas Peninjauan Kembali (PK) Gubernur Aceh.

PK tersebut diajukan terkait perkara gugatan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) yang sebelumnya dimenangkan Syukri Ibrahim selaku penggugat. “Hingga saat ini kami belum menerima salinan putusan,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH kepada Serambi, Selasa (15/3).

Padahal, putusan tersebut telah diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai Yosran SH MHum dibantu hakim anggota Is Sudaryono, SH MH, dan Dr H Supandi SH MHum pada 16 Februari 2016. MA meminta Gubernur Aceh mengembalikan Syukri Ibrahim sebagai Direktur Utama (Dirut) PDPA.

Amir Hamzah mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memberi komentar atas putusan MA sebab belum melihat salinan putusannya. “Saya belum bisa memberi komentar (terkait putusan MA) karena salinan putusan belum kita pelajari,” ujarnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Penggugat, Masri Gandara Marzuki SH meminta Gubernur Aceh, Zaini Abdullah untuk segera mengeksekusi putusan itu karena sudah berkekuatan tetap (inkrah). Putusan itu menguatkan putusan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dan PTUN Medan (banding).

“Dari tindakan upaya hukum luar biasa yang diambil oleh Gubernur Aceh, pada prinsipnya telah mengakui kalau perkara Syukri Ibrahim sudah inkrah. Tapi dengan ditolaknya PK, berarti upaya hukum yang dilakukan sudah selesai,” katanya.

Atas dasar itu, Masri meminta Gubernur Zaini untuk mengembalikan posisi kliennya sebagai Dirut PDPA yang saat ini masih tersisa 3,5 tahun lagi sejak dilantik pada Oktober 2012. “Gubernur Zaini atau siapapun gubernur yang menggantikan Zaini Abdullah nantinya harus menjalankan putusan ini,” ujar Masri.

Diberitakan sebelumnya, Syukri Ibrahim dilantik sebagai Dirut PDPA pada 2 Oktober 2012. Ia dilantik oleh Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk masa jabatan selama empat tahun. Namun, hanya berselang enam bulan, yaitu pada 13 Maret 2013, Syukri diberhentikan oleh Gubernur Zaini. Saat diberhentikan, Syukri sedang berada di Malaysia.(mas) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id