Kotak Suara Hilang, KIP Aceh Utara Surati KPU | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kotak Suara Hilang, KIP Aceh Utara Surati KPU

Foto Kotak Suara Hilang, KIP Aceh Utara Surati KPU

* Inventarisir Permasalahan Pilkada

LHOKSEUMAWE – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, Jumat (11/3) telah mengirim surat pemberitahun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat terkait hilangnya 2.892 kotak suara dan 2011 bilik suara.

Surat yang dikirim via Kantor Pos dan email tersebut juga ditembuskan ke KIP Aceh. Menindaklanjuti surat tersebut, tim KIP Aceh, Selasa (15/2) turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan langsung.

Sekretaris KIP Aceh Utara, Abdurrahman TB, menjelaskan, setelah mengetahui hilangnya kotak dan bilik suara, pada Kamis (10/3) kemarin, maka pihaknya langsung melaporkan ke polisi. Lalu pada sorenya

digelar rapat pleno dan hasil rapat tersebut diputuskan bahwa kejadian tersebut harus dilaporkan ke KPU dan KIP Aceh agar bisa dicarikan solusi, sehingga pelaksanaan Pilkada pada tahun 2017 nanti tidak terhambat.

Surat dikirimkan Jumat (11/3), yang isinya antara lain tentang kronologis hilangnya kotak dan bilik suara sesuai dengan keterangan masyarakat, hasil pemeriksaan di tingkat kepolisian, serta rincian barang yang hilang.

“Harapan kita, saat proses pengadaan kotak dan bilik suara nanti, KPU bisa menjatah kembali untuk Aceh Utara sesuai dengan jumlah yang hilang,” urainya.

Surat tersebut langsung direspons oleh KIP Aceh dengan menurunkan tim untuk meninjau dan mengambil dokumen langsung ke gudang.

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan kotak suara dan bilik suara milik KIP Aceh Utara yang digunakan untuk Pilpres lalu hilang di dalam gudang kawasan Cunda Lhokseumawe. Pihak KIP mengetahui gudang penyimpanan telah dibobol, Kamis (10/3) siang.

Pada kesempatan terpisah, KIP Aceh Utara kemarin juga menggelar diskusi untuk menginventarisir potensi persolan yang akan muncul dalam penyelenggaran tahapan pilkada nanti. Kegiatan itu menghadirkan dua pemateri, yaitu Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi SH, dan Amrizal J Prang, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

“Kegiatan ini dihadiri dari sejumlah partai politik, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, jurnalis dan anggota Panitia Pengawas Terpilih (Panwaslih). Tujuannya adalah mengimput apa saja nantinya yang bisa timbul persoalan dalam penyelenggaran pilkada sebagai bahan masukan untuk KIP,” kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh Utara, M Rizwan Haji Ali.

Disebutkan Rizwan, dalam diskusi itu persoalan yang mengemuka adalah soal regulasi yang saling bertentangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dengan undang-undang pilkada dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ada peserta dari partai politik yang mengharapkan KIP Aceh mengeluarkan peraturan yang konkrit untuk Pilkada yang akan datang, tapi KIP Aceh sendiri juga harus berpendoman pada aturan KPU dan aturan lainnya,” ujar Rizwan.(bah/jaf) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id