Saat Pelantikan Gubernur, DPRA Undang 2.000 Orang | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Saat Pelantikan Gubernur, DPRA Undang 2.000 Orang

Saat Pelantikan Gubernur, DPRA Undang 2.000 Orang
Foto Saat Pelantikan Gubernur, DPRA Undang 2.000 Orang

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang mempersiapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh yang dijadwalkan pada 5 Juli mendatang. Sejumlah surat undangan juga sudah disiapkan. DPRA berencana mengundang 2.000 orang untuk menghadiri pelantikan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Demikian disampaikan Sekretaris Dewan DPRA, A Hamid Zein SH MHum saat diwawancarai Serambi di Banda Aceh, Rabu (28/6). “Jumlah undangan kita perhitungkan lebih dari 2.000 orang. Dari unsur pemerintah pusat juga kita undang, dari jajaran TNI, Polri, kementerian, dan sejumlah lembaga di pusat juga kita undang,” kata Hamid Zein.

Untuk jajaran pemerintah pusat, tercatat ada sekitar 40 orang. Selain itu, pihaknya–atas permintaan gubernur terpilih–juga akan mengundang Gubernur DKI, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Wali Kota Surabaya, Bandung, dan sejumlah pejabat lainnya di luar Aceh. “Termasuk juga tokoh Aceh di Jakarta, Medan, dan sejumlah pengusaha yang diminta undang oleh Pak Irwandi,” katanya.

Para pimpinan partai nasional di Jakarta juga akan diundang oleh DPRA. Diperkirakan, unsur pimpinan partai nasional yang ada di Jakarta mencapai 50 orang yang akan diundang. “Yang kita undang langsung ketua umum partainya, semoga mereka bisa hadir semua ke Aceh menyaksikan pelantikan ini,” harapnya.

Undangan juga dipersiapkan untuk sejumlah unsur di Aceh, baik politisi, akademisi, tokoh masyarakat, ulama, tokoh pemerintah, dan sejumlah unsur lainnya. Para duta besar (dubes) sejumlah negara juga diundang. Menurut Hamid Zein, ada 14 dubes yang akan diundang. Di antaranya, Amerika, Belanda, Turki, Jerman, Ceko, Malayasia, Singapura, Inggris, dan beberapa lainnya. “Itu yang kita siapkan, soal kehadiran kita belum tahu,” katanya.

Sedangkan teknis acara, kata Hamid Zein, secara umum sama dengan pelantikan lima tahun lalu. Gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih akan diambil sumpahnya oleh Mendagri di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRA. “Nanti ada pembacaan surat keputusan Presiden, pengambilan sumpah, penandatanganan berita acara, pemasangan tanda jabatan, dan beberapa agenda lainnya yang sudah kita siapkan,” kata Hamid Zein.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda melalui Serambi meminta Kapolda Aceh untuk memberikan kenyamanan dan keamanan saat pelantikan dan sesudah pelantikan.

Ia minta keamanan saat pelantikan kali ini diperketat, mengingat pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh sebelumnya sempat terjadi insiden yang tak diinginkan. “Kita minta Kapolda untuk mengamankan dengan ekstra. Jangan sampai ada insiden seperti pelantikan lima tahun lalu. Itu kejadian yang sangat memalukan, jangan sampai terjadi lagi,” kata Sulaiman Abda.

Ia juga meminta pihak Sekwan DPRA untuk benar-benar teliti. Siapa pun yang tidak memiliki surat undangan agar tidak diizinkan masuk ke kompleks DPRA. Undangan yang disebar harus seizin gubernur dan wakil gubernur terpilih, serta pihak pimpinan DPRA. “Antusiasme masyarakat kita, duta besar, dan masyarakat luar Aceh tinggi untuk menyaksikan pelantikan ini. Maka kita minta agar pelantikan ini benar-benar diamankan, jangan sampai kecolongan,” demikian Sulaiman Abda.

Sementara itu, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRA yang dilaksanakan Pimpinan DPRA bersama anggota Bamus, 23 Juni 2017 menyetujui pelantikan pasangan gubernur terpilih yang baru, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, pada 5 Juli 2017.

“Persetujuan itu diambil untuk menindaklanjuti teleks Mendagri Nomor 121.11/2930/SJ, tanggal 22 Juni 2017 perihal penetapan jadwal pelantikan gubernur terpilih Aceh periode 2017-2022 pada 5 Juli 2017,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin kepada Serambi, Rabu (28/6).

Muharuddin menyatakan, meski Mendagri dalam teleksnya telah menetapkan pelantikan 5 Juli 2017, tapi jika Bamus DPRA belum menyetujuinya, maka Sidang Paripurna Istimewa untuk pelantikan gubernur/wakil gubernur terpilih pada 5 Juli 2017, belum bisa dilakukan.

“Dalam rapat Bamus DPRA, 23 Juni lalu, alhamdulillah, anggota Bamus DPRA yang hadir 25 orang, menyetujui pelantikan gubernur terpilih sesuai isi telex Mendagri, 5 Juli 2017,” kata Muharuddin.

Menurutnya, DPRA menyetujui pelantikan gubernur terpilih Aceh pada 5 Juli demi kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Aceh. (dan/her) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id